Re: [GELORA45] Ahok Usul Bubarkan Saja Kementerian BUMN, Apa Alasannya?

2020-09-16 Terurut Topik Jonathan Goeij jonathango...@yahoo.com [GELORA45]
 Apakah termasuk jabatan Ahok sekarang ini?
"Dia mencontohkan, di Pertamina saja, jabatan direksi ataupun komisaris sangat 
kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan."
On Tuesday, September 15, 2020, 11:42:25 PM PDT, ChanCT 
sa...@netvigator.com [GELORA45]  wrote:  
 
  

 
 

Ahok Usul Bubarkan Saja Kementerian BUMN, Apa Alasannya?
 
 
 
Kompas.com - 16/09/2020, 06:41 WIB 
 
Lihat Foto Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kantor Tempo, 
Palmerah, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020)(KOMPAS.com/ BONFILIO MAHENDRA 
WAHANAPUTRA LADJAR) 
 
Penulis Muhammad Idris | Editor Muhammad Idris 
 
 
 
JAKARTA, KOMPAS.com - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengusulkan agar 
Kementerian BUMN dibubarkan saja. Menurut dia, banyak tata kelola perusahaan 
negara selama ini tidak efisien. 
 
Pria yang kini akrab disapa BTP ini menuturkan, tata kelola yang buruk ini juga 
dirasakannya langsung setelah masuk dalam lingkaran BUMN, atau setelah ditunjuk 
menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). 
 
Dia mengusulkan, ratusan BUMN yang ada saat ini lebih baik dikelola dengan 
benar-benar profesional dan jauh dari kepentingan politis. Indonesia bisa 
meniru apa yang dilakukan Pemerintah Singapura dengan membentuk Temasek. 
 
"Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, semacam 
Indonesia Incorporation," ucap Ahok, dikutip dari tayangan yang diunggah akun 
YouTube POIN dan dilihat pada Rabu (16/9/2020). 
 
 
 
Baca juga: Emosi Ahok Soal Utang Pertamina: Otaknya Minjam Duit Terus 
 
 
 
Dia mencontohkan, di Pertamina saja, jabatan direksi ataupun komisaris sangat 
kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan. 
 
"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat marah-marah 
juga, jadi direksi-direksi semua main lobinya ke menteri karena yang menentukan 
menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian," kata Ahok. 
 
Ahok mengeklaim, dirinya juga tak hanya duduk manis dengan jabatan Komut 
Pertamina. Dia merasa terpanggil untuk melakukan perbaikan. 
 
Salah satunya mengusulkan jabatan lewat lelang terbuka. Menurut Ahok, Indonesia 
membutuhkan lebih banyak pekerja yang bekerja secara jujur untuk disebar di 
perusahaan-perusahaan BUMN seperti Pertamina. 
 
 
 
Baca juga: Jenderal TNI-Polri Rangkap Komisaris BUMN Ditinjau dari Aspek Hukum 
 
 
 
"Yang utama adalah jujur karena kejujuran dan loyalitas itu tidak ada 
sekolahnya. Kalau kamu punya itu, kamu sampai tua pun tidak mungkin suci. 
 
Kita berdoalah supaya di Indonesia itu ladangnya bisa siap untuk benih-benih 
baik ditaburkan," tutur Ahok. 
 
Gaji besar di Pertamina Banyak praktik tata kelola Pertamina yang, menurut 
Ahok, sangat tidak efisien. Mantan Bupati Belitung Timur ini menyinggung soal 
gaji di Pertamina yang, menurut dia, tidak masuk akal dalam pengelolaan 
perusahaan. 
 
Sejak menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, dia sering mendapati 
pejabat Pertamina masih menerima fasilitas gaji besar meskipun jelas-jelas 
sudah dicopot dari jabatannya. 
 
"Tapi, masa (jabatan) dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang lama. Ya 
harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan. Mereka bikin gaji pokok gede semua. 
 
Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot, enggak ada 
kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," tukas Ahok.
 
 
 
Baca juga: Pertamina Buka Peluang Diskon Harga Pertalite Diperluas ke Daerah 
Lain 
 
 
 
Sebelumnya, Ahok mengaku akan berupaya membuat Pertamina semakin transparan.. 
Dia tak ingin ada lagi yang ditutup-tutupi. “Saya katakan enggak ada rahasia di 
sini (Pertamina), semua terbuka. Nah, ini yang kita lakukan sekarang. 
 
Dan yang paling penting bagi saya, insan Pertamina harus yakin atas Pertamina, 
harus memiliki Pertamina,” kata Ahok. 
 
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, dirinya ditempatkan di Pertamina 
agar perusahaan tersebut lebih baik ke depannya. Atas dasar itu, dia 
mengingatkan agar jangan ada lagi orang yang berniat ingin merusak perusahaan 
minyak dan gas pelat merah tersebut. 
 
“Kan saya ditaruh di sini untuk menyelamatkan uang Pertamina. Saya digaji untuk 
menyelamatkan uang Pertamina. Ya sudah, saya akan berupaya untuk lakukan. 
Walaupun kalian bisa main politik macam-macam, saya kan orang politik, main 
politik sama saya mah sudah biasa,” ucap dia. 
 
 
 
Baca juga: Direktur Keuangan Pertamina Buka-bukaan Penyebab Rugi Rp 11 Triliun 
 
 
 
Respon Pertamina Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah 
Usman buka suara perihal kritik yang disampaikan komisaris utamanya. "Kami 
menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk 
pengawasan dan memberikan arahan," jelas Fajriah lewat pesan singkatnya. 
 
Ia berujar, kritik yang disampaikan Ahok juga sejalan dengan restrukturisasi 
Pertamina yang sedang dijalankan direksi agar perusahaan menjadi lebih cepat, 
lebih adaptif dan kompetitif. "Upaya Direksi Pertamina untuk menjalankan 
Perusahaan sesuai prosedur, menjadi 

[GELORA45] Ahok Usul Bubarkan Saja Kementerian BUMN, Apa Alasannya?

2020-09-16 Terurut Topik ChanCT sa...@netvigator.com [GELORA45]

*Ahok Usul Bubarkan Saja Kementerian BUMN, Apa Alasannya?*

Kompas.com - 16/09/2020, 06:41 WIB

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kantor Tempo, 
Palmerah, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020)Lihat Foto Mantan Gubernur 
DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kantor Tempo, Palmerah, Jakarta 
Selatan, Senin (17/2/2020)(KOMPAS.com/ BONFILIO MAHENDRA WAHANAPUTRA 
LADJAR)


Penulis Muhammad Idris | Editor Muhammad Idris

JAKARTA, KOMPAS.com - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengusulkan agar 
Kementerian BUMN dibubarkan saja. Menurut dia, banyak tata kelola 
perusahaan negara selama ini tidak efisien.


Pria yang kini akrab disapa BTP ini menuturkan, tata kelola yang buruk 
ini juga dirasakannya langsung setelah masuk dalam lingkaran BUMN, atau 
setelah ditunjuk menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).


Dia mengusulkan, ratusan BUMN yang ada saat ini lebih baik dikelola 
dengan benar-benar profesional dan jauh dari kepentingan politis. 
Indonesia bisa meniru apa yang dilakukan Pemerintah Singapura dengan 
membentuk Temasek.


"Harusnya Kementerian BUMN dibubarkan. Kita membangun semacam Temasek, 
semacam Indonesia Incorporation," ucap Ahok, dikutip dari tayangan yang 
diunggah akun YouTube POIN dan dilihat pada Rabu (16/9/2020).


Baca juga: Emosi Ahok Soal Utang Pertamina: Otaknya Minjam Duit Terus

Dia mencontohkan, di Pertamina saja, jabatan direksi ataupun komisaris 
sangat kental dengan lobi-lobi politis dan bagi-bagi jabatan.


"Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya, saya sempat 
marah-marah juga, jadi direksi-direksi semua main lobinya ke menteri 
karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan 
kementerian-kementerian," kata Ahok.


Ahok mengeklaim, dirinya juga tak hanya duduk manis dengan jabatan Komut 
Pertamina. Dia merasa terpanggil untuk melakukan perbaikan.


Salah satunya mengusulkan jabatan lewat lelang terbuka. Menurut Ahok, 
Indonesia membutuhkan lebih banyak pekerja yang bekerja secara jujur 
untuk disebar di perusahaan-perusahaan BUMN seperti Pertamina.


Baca juga: Jenderal TNI-Polri Rangkap Komisaris BUMN Ditinjau dari Aspek 
Hukum


"Yang utama adalah jujur karena kejujuran dan loyalitas itu tidak ada 
sekolahnya. Kalau kamu punya itu, kamu sampai tua pun tidak mungkin suci.


Kita berdoalah supaya di Indonesia itu ladangnya bisa siap untuk 
benih-benih baik ditaburkan," tutur Ahok.


Gaji besar di Pertamina Banyak praktik tata kelola Pertamina yang, 
menurut Ahok, sangat tidak efisien. Mantan Bupati Belitung Timur ini 
menyinggung soal gaji di Pertamina yang, menurut dia, tidak masuk akal 
dalam pengelolaan perusahaan.


Sejak menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina, dia sering 
mendapati pejabat Pertamina masih menerima fasilitas gaji besar meskipun 
jelas-jelas sudah dicopot dari jabatannya.


"Tapi, masa (jabatan) dicopot gaji masih sama. Alasannya karena orang 
lama. Ya harusnya gaji mengikuti jabatan Anda kan. Mereka bikin gaji 
pokok gede semua.


Jadi bayangin gaji sekian tahun gaji pokok bisa Rp 75 juta. Dicopot, 
enggak ada kerjaan pun dibayar segitu. Gila aja nih," tukas Ahok.


Baca juga: Pertamina Buka Peluang Diskon Harga Pertalite Diperluas ke 
Daerah Lain


Sebelumnya, Ahok mengaku akan berupaya membuat Pertamina semakin 
transparan. Dia tak ingin ada lagi yang ditutup-tutupi. “Saya katakan 
enggak ada rahasia di sini (Pertamina), semua terbuka. Nah, ini yang 
kita lakukan sekarang.


Dan yang paling penting bagi saya, insan Pertamina harus yakin atas 
Pertamina, harus memiliki Pertamina,” kata Ahok.


Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan, dirinya ditempatkan di 
Pertamina agar perusahaan tersebut lebih baik ke depannya. Atas dasar 
itu, dia mengingatkan agar jangan ada lagi orang yang berniat ingin 
merusak perusahaan minyak dan gas pelat merah tersebut.


“Kan saya ditaruh di sini untuk menyelamatkan uang Pertamina. Saya 
digaji untuk menyelamatkan uang Pertamina. Ya sudah, saya akan berupaya 
untuk lakukan. Walaupun kalian bisa main politik macam-macam, saya kan 
orang politik, main politik sama saya mah sudah biasa,” ucap dia.


Baca juga: Direktur Keuangan Pertamina Buka-bukaan Penyebab Rugi Rp 11 
Triliun


Respon Pertamina Vice President Corporate Communication Pertamina 
Fajriyah Usman buka suara perihal kritik yang disampaikan komisaris 
utamanya. "Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang 
bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan," jelas Fajriah lewat 
pesan singkatnya.


Ia berujar, kritik yang disampaikan Ahok juga sejalan dengan 
restrukturisasi Pertamina yang sedang dijalankan direksi agar perusahaan 
menjadi lebih cepat, lebih adaptif dan kompetitif. "Upaya Direksi 
Pertamina untuk menjalankan Perusahaan sesuai prosedur, menjadi lebih 
transparan dan profesional telah konsisten nyata dilakukan, melalui 
penerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan 
(SMAP) oleh Pertamina dan Groupnya, kerja sama dengan PPATK dan juga 
institusi penegak hukum,