Precedence: bulk Blora, Indonesia 12 Desember 1998 PT PUSRI MASIH MENYIMPAN STOK PUPUK BERHARGA SUBSIDI Oleh Irene Iriawati Reporter Crash Program BLORA --- Para petani menuding pemerintah tidak bertanggung jawab gara-gara harga pupuk mendadak melambung tak terjangkau. Bisa dipahami, mengingat subsidi pemerintah untuk pupuk telah dicabut. Kenaikan plafon kredit usaha tani dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per hektar tidak mampu mengobati kegelisahan petani pencari pupuk. Begitu pula dengan turunnya suku bunga kredit dari 14 persen menjadi 10,5 persen per tahun tetap tidak banyak berpengaruh. Bagi petani yang penting pupuk cukup tersedia dan harganya terjangkau saat musim tanam Desember 1998 -- Maret 1999 nanti. Kenyataannya, hampir semua daerah di Jawa Tengah (Jateng) terjadi kelangkaan pupuk. Koperasi Unit Desa (KUD) yang menjadi ujung tombak penyaluran pupuk ke petani, mengaku stok sedang kosong. Sementara PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) sebagai distributor tunggal merasa telah menggelontorkan produksinya dalam jumlah yang cukup. Di Kabupaten Blora yang merupakan salah satu sentra produksi beras di Jateng, misalnya, ditemukan banyak masalah dalam pendistribusian pupuk. Ribuan petani telantar akibat kelangkaan pupuk, sementara gudang Pusri yang terletak di Kelurahan Bangkle menyimpan 300 ton pupuk. Kalaupun dijual, harga pupuk menjadi sangat tinggi. Pupuk urea curah per pril yang biasanya dijual Rp450 per kilogram sesuai harga eceran tertinggi atau Rp22 ribu per sak (waktu masih disubsidi), menjadi Rp1.115 per kilogram atau Rp55.750 per sak. Sementara harga komoditas pupuk � yang menjadi barang mewah � ini di pasaran umum bisa mencapai Rp75 ribu sampai Rp100 ribu per sak. Akibatnya, ribuan hektar sawah yang benihnya sudah ditebar dibiarkan tanpa pupuk SP36 sebagai dasar tanaman. Sementara tanaman padi yang siap semai mulai menguning karena terlambat dipupuk. Ini terjadi merata di beberapa kecamatan, antara lain Todanan, Kunduran, Jepon, Ngawen, Tunjungan, dan Kedungtuban. Parwoto (37), petani kecil asal Kecamatan Tunjungan, menjadi contoh korban naiknya harga pupuk. Uang Rp100 ribu yang dibawanya dari desa dengan bersepeda onthel sejauh enam kilometer ke Blora tidak membawa hasil. Padahal, hamparan sawah yang menjadi ladang garapannya saat ini juga harus dipupuk. Ketika berburu pupuk ke Blora Kota, Parwoto datang berombongan bersama beberapa petani sedesanya. Soalnya, puluhan kali mendatangi KUD desa setempat, selalu dikatakan persediaan sedang kosong. Kalaupun masih tersisa stok, biasanya akan jatuh ke petani yang mau membayar dengan harga lebih tinggi. Saling berebut dan nyaris bentrok demi mendapat seember pupuk hampir setiap hari terjadi. "Seember pupuk yang beratnya kurang 10 kilogram, dijual Rp20 ribu. Ini sangat keterlaluan," ujar Parwoto. Emosi petani yang rata-rata berpendidikan rendah itu pun tersulut. Gagal memaksa toko pengecer pupuk menjual dengan harga lama, mereka nekad merusak dan menjarah tempat-tempat yang diduga menimbun pupuk. Toko pupuk terbesar di Blora milik Eddy Kosasih menjadi sasaran. Amuk massa melebar sampai ke KUD Tani Jaya di Mojowetan, ke toko pupuk milik Sutikno dan "Mbing" di Banjaredjo, hari Sabtu (5/12). Aan Saputro (29), pemuda lulusan perguruan tinggi swasta di Yogya, jeli menangkap peluang bisnis. Tidak sebagai petani, tidak pula pemilik toko pupuk, status pengangguran pun berubah menjadi penjual pupuk keliling. Cukup bermodal Rp500 ribu, ia membeli pupuk dari oknum karyawan KUD seharga Rp22.500 per sak. Ia lalu menjualnya kepada petani Rp45 ribu hingga Rp60 ribu per sak. Kurang dari satu jam, puluhan karung pupuknya laris terjual. Kongkalikong Aan Saputro dan oknum KUD ternyata sudah biasa terjadi. Lilik (31), penduduk lain, juga mengaku dirinya dan pemuda desa lainnya sering ditawari memborong pupuk. Karena tidak punya modal, iming-iming bisnis yang menjanjikan untung besar itu ditolaknya. Ada Larangan Distribusi Seretnya pupuk keluar dari gudang Pusri diduga karena ada perintah dari Pusri Jateng, 4 Desember 1998, yang berisi larangan pendistribusian seluruh stok pupuk di gudang-gudang Pusri sampai hari Selasa (8/12). Ketika dikonfirmasi, Kepala Perwakilan PT Pusri Blora, Soedarso, tidak mau berkomentar. Sebaliknya, Kepala Pemasaran Pusri Jateng, Drajad Suyanto, mengakui adanya surat perintah yang dikirim ke gudang-gudang Pusri di daerah. Pada hari yang sama, bantahnya, surat pertama langsung ditarik dan dinyatakan batal, karena diganti dengan perintah baru agar seluruh stok dilempar ke KUD, sesuai kebutuhan petani. "Sekitar 290 ton pupuk yang tersisa di gudang, hari Senin (7/12) dijual langsung ke petani seharga Rp25 ribu per sak (Rp500 per kilogram). Cara ini sebenarnya salah, karena harus lewat KUD. Tapi, atas desakan masyarakat pupuk akhirnya dijual murah," ujarnya. Langkah cepat agar petani terselamatkan ternyata masih diembel-embeli perhitungan bisnis. Suyanto mempermasalahkan nilai kerugian Pusri yang menjual Rp25 ribu per sak ke petani. "Harga pupuk urea setelah penghapusan subsidi Rp55.750 per sak, tetapi kami melepas Rp25 ribu sak," katanya sambil menyebut angka Rp350 juta sebagai kerugian yang diderita akibat jual murah itu. Surat perintah Pusri yang diduga memicu amuk massa itu dikecam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I Jateng. Sekretaris Komisi B Zaenal Arifin mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Jateng untuk mengusut dan mengamankan penyaluran pupuk murah kepada petani. Ia menilai, meski subsidi dihapus, penyaluran pupuk tetap rawan diselewengkan. Sementara, Aqilatul Munawaroh dan Sutoyo Abadi, anggota DPRD Jateng, tetap yakin kelangkaan pupuk itu karena dibawa lari ke luar negeri. Dalam beberapa kali sidang dengan Pusri, dua wakil rakyat ini mengecam Pusri yang dinilai "setengah hati" dalam mendistribusikan pupuk. "Larinya pupuk tidak jelas. Terima sekarang langsung lari lagi, seperti mata rantai yang hanya berputar," tandas Abadi dengan nada geram. Raibnya pupuk bersubsidi milik petani Jateng diperkuat pernyataan Staf Ahli Menteri Pertanian Soemitro Arintadisastra. Ketika berada di Kabupaten Banyumas, awal Desember 1998, disebutkan 40 persen pupuk diduga diselundupkan ke Singapura dan Malaysia. Pendistribusian pupuk pada petani, dinilai Munawaroh masih tumpang tindih dan terkesan mengejar popularitas belaka. Kenyataannya, katanya, subsidi pun tidak memberi manfaat ekonomi, tetapi cenderung politis terutama menjelang pemilu 1999. "Ini bisa dimanfaatkan untuk mengambil simpati masyarakat desa, apalagi pemilu tahun depan jatuh pada Juni, bertepatan dengan panen raya padi," ujar wakil dari Fraksi Persatuan Pembangunan ini. Dua minggu setelah subsidi dihapus, masih ditemukan 316 ribu ton pupuk dalam kemasan karung bertuliskan "subsidi" di gudang Pusri Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Sementara masih ada 480 bal karung label "subsidi" di Unit Pengantongan Pupuk senilai Rp179 juta yang ditangani PT Dwimatama Multikarsa. Itu masih ditambah 825,2 ton pupuk, dalam kemasan yang sama. Mengantisipasi kerancuan harga purna pengepakan pupuk, Munawaroh tetap meminta Pusri menjual dengan harga lama jika masih dikemas dalam karung "subsidi". Tapi kalau memakai patokan harga baru, semua karung harus dipak ulang atau tulisan "subsidi" dihapus. (Irene Iriawati adalah koresponden Jayakarta di Semarang dan peserta Program Beasiswa untuk Wartawan LP3Y-LPDS-ISAI) ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
