Precedence: bulk Ujungpandang, Indonesia 15 November 1998 MENGAIL PROYEK DARI KERUHNYA KRISIS MONETER Oleh Suriani Reporter Crash Program UJUNGPANDANG --- Imbas krisis moneter yang telah melibas Indonesia sejak Juli 1997 itu ternyata tak hanya melahirkan sejumlah pengangguran baru dan bertumpuknya pengangguran lama, tapi juga telah melahirkan sebuah proyek � dan proyek itu di Sulawesi Selatan (Sulsel) bernama PDKMK alias penanggulangan dampak kekeringan dan masalah ketenagakerjaan. Niatnya proyek ini untuk menciptakan lapangan kerja bagi penganggur di desa maupun kota yang jumlah penganggurnya cukup tinggi atau daerah yang rawan bencana alam. Di Sulsel, proyek ini meliputi 10 kabupaten atau kota madya. Besar nilai proyek ini Rp6,9 miliar. Menurut Andi Ismail, Kepala Bagian Penempatan dan Perluasan Kerja Departemen Tenaga Kerja (Denapker) Sulsel, program padat karya ini mencakup 51 kecamatan dengan total 79 lokasi. Nyatanya, target masing-masing lokasi bisa menampung rata-rata 60 tenaga kerja itu kemudian jadi membengkak. "Permintaan jauh lebih banyak, akhirnya kami melakukan penambahan," kata Ismail. Hingga minggu pertama November 1998, pengerahan tenaga kerja per hari mencapai 5.854 orang, melampaui target yang hanya 5.124 orang. Namun, dari target penyerapan tenaga kerja sebanyak 16.720 orang, yang terpenuhi baru 12.721 orang. Begitulah rata-ratanya, yang tercapai hanyalah sekitar 50 persen dari target, baik untuk hari kerjanya, dana yang tersalurkan untuk pembersihan drainase, pembangunan jalan di desa nelayan, pengerukan kanal, pembangunan pengairan desa, pembangunan tambak, pembangunan jalan tersier, dan pemanfaatan lahan tidur ABRI manunggal pertanian. Khusus wilayah Ujungpandang yang membawahi tiga kabupaten, yakni Maros, Takalar, dan Jeneponto, jumlah dana yang diproyeksikan khusus sebesar Rp2,4 miliar itu baru dikucurkan Rp1,2 miliar. Sedangkan dana di tiga lokasi lainnya senilai Rp1,3 miliar, pengucurannya baru Rp975,4 juta. Idris, 30 tahun, warga Mamajang, mengungkapkan alasan keterlibatannya pada proyek ini, "Daripada menunggu pekerjaan yang sangat sulit pada masa ini, lebih baik menjadi PLP, sambil mencari pekerjaan yang lebih baik," terang alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin, Ujungpandang, ini. Untuk mengawasi pelaksanaan proyek, seperti dikatakan Harun, salah satu pimpinan proyek, juga dilibatkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Bina Masyarakat Sejahtera, di samping memberdayakan lembaga setempat seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Camat, dan Lurah. "Diperkirakan akhir November atau awal Desember 1998, semua proyek akan rampung," ujar Harun optimistis � waktu itu. Hal senada juga dikatakan Ariswanto, Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja sekaligus pimpinan proyek. Tentu banyak harapan yang bergantung pada proyek ini. Namanya saja harapan, hasilnya bisa berlainan dengan kenyataan. Rafiuddin, pengawas dari Bina Masyarakat Sejahtera, antara lain menyatakan bahwa perlengkapan yang ada boleh dikata jauh dari cukup, padahal alokasi dananya ada. Sementara tenaga kerja yang dikerahkan kerap kurang dari ketentuan jumlah anggota kelompok kerja. Satu hal yang juga dinilainya janggal, surat keputusan serta petunjuk pelaksanaan tertanda Juni 1998 baru sampai di tangannya 31 Agustus 1998. "Otomatis pelaksanaan pengawasan baru dilakukan pada September," katanya. Di lapangan pun ditemukan berbagai keluhan pekerja, di antaranya Ismail Ruden (45), yang mengatakan bahwa upah program ini sepenuhnya belum banyak membantu, karena yang didapatkan Rp6 ribu per hari itu habis untuk transportasi. Belum lagi biaya makan yang harus dipotong setiap pembagian upah. Belakangan juga terkuak bahwa proyek ini membonceng kepentingan pembangunan desa nelayan di Biringkaya pula, yang sejak awal merupakan proyek pemerintah daerah. Pembangunan pasar, jalan, dan drainase desa nelayan Biringkanaya, yang seyogyanya adalah tanggung jawab Pemda Ujungpandang bersama koleganya, kemudian seolah menjadi tanggung jawab Kanwil Depnaker dalam pemberian upah pekerja. Dengan demikian, kocek pemda pun tetap selamat. Kepala Depnaker Ujungpandang, Harry T. Mandey, sendiri mengatakan bahwa pihaknya telah mengalokasikan dana 30 persen untuk pengadaan peralatan, tetapi peralatan yang disediakan sering berkurang dari ke hari. Maksudnya, secara tidak langsung ia mengakui kurangnya intensitas pengawasan di lapangan, selain kurangnya jumlah petugas yang berfungsi melakukan evaluasi di lapangan. Dapat dibayangkan seorang PLP kadang mengawasi tiga lokasi kerja, sementara seorang petugas dari LSM mengawasi sekian lokasi di Ujungpandang. Faktor macam itulah yang kemudian memicu kerawanan penyelewengan data di lapangan. Salah satu contoh kasus, di Kecamatan Panakukang dilaporkan ke Depnaker ada lima kelompok kerja dengan tenaga kerja 21 orang per kelompok. Kenyataannya, maksimal hanya delapan pekerja, sehingga kalau dipadatkan jumlahnya hanya empat kelompok. Fenomena macam begini tidak hanya terjadi di satu lokasi. Di lokasi lain dilaporkan bahwa target 30 orang pekerja terpenuhi, padahal yang bekerja hanya delapan orang saja. Salah satu caranya, beberapa nama ditulis ulang untuk kelompok yang lainnya lagi. Artinya, jumlah pekerja bisa fiktif, tapi jumlah nominal uang yang harus dikucurkan sangatlah faktual. Jadi, berapa besarkah uang negara yang tumpah ruah tanpa mencapai sasaran? Padahal anggaran biaya tambahan untuk proyek ini akan segera dikucurkan lagi pada akhir tahun ini. (Suriani adalah wartawan The Indonesian Observer di Ujungpandang dan peserta Program Beasiswa untuk Wartawan LP3Y-LPDS-ISAI) ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
