Precedence: bulk Yogyakarta, Indonesia 1 Desember 1998 ADA PARPOL DAN GOLKAR DI BALIK BISNIS PERJUDIAN Oleh Tedy Novan Reporter Crash Program YOGYAKARTA -- Siapa tak tergiur mendapatkan gaji Rp1 juta per bulan tanpa perlu kerja keras? Kerjanya hanya berdiri di depan pintu masuk, mengamati pengunjung yang datang, selain mendapatkan minum, rokok, dan makan sesuka hati. Susah untuk mengatakan menolak tawaran pekerjaan tersebut. Namun, pekerjaan sebagai penjaga keamanan di tempat bisnis perjudian ini hanya untuk kalangan yang punya pengaruh di dunia hitam. Tak hanya harus memiliki otot kawat dan tulang besi saja, tapi juga dukungan luas, baik dari aparat keamanan maupun organisasi massa, bahkan partai politik (parpol). Di Yogya, perjalanan bisnis perjudian tak lepas dari pengaruh perkembangan politik yang ada. "Kalau Golkar (Golongan Karya � ed.) berkuasa, maka pemilik perjudian itu akan berlindung di balik penguasa Golkar, entah itu di jajaran pengurus atau pentolan satuan tugasnya," kata Kendar, mantan preman di zaman operasi penertiban keamanan tahun 1982 yang lolos dari "petrus" atau penembakan misterius. Lelaki yang mempunyai pengalaman menjadi penjaga keamanan tempat perjudian pada 1980-an ini mengatakan, dengan berlindung di balik parpol, keamanan dan kelangsungan bisnis bisa terjamin. Sebab parpol atau ormas yang berkuasa mempunyai kedekatan hubungan dengan aparat keamanan dan mampu menyelesaikan masalah di kalangan internal para preman. "Kalau ada persoalan, urusannya cepat beres. Penggerebekan pun hanya sandiwara," ujarnya. Perjudian cliwik (dadu), di shopping center Serba Guna yang berlangsung pertengahan 1980-an, misalnya, dibeking oleh organisasi massa Pemuda Pancasila (ormas PP) -- organisasi kepemudaan di bawah Golkar. Namun, pernah suatu saat ada permasalahan seputar pembagian rezeki yang tidak merata, sehingga tempat perjudian ini menjadi ramai. "Setelah seorang pentolan preman Golkar turun tangan, maka masalah selesai," katanya memberi ilustrasi. Para preman di tahun 1970-an hingga 1980-an biasanya berlindung di balik Golkar atau berada di organisasi Angkatan Muda Diponegoro � organisasi para preman bentukan Golkar. Para preman ini direkrut dari para penguasa wilayah, mulai dari kampung, kecamatan, hingga tempat-tempat strategis, seperti terminal, pertokoan, atau tempat-tempat hiburan. Mereka yang mempunyai pengaruh di kampungnya masing-masing bertugas menjinakkan masyarakat. "Pokoknya, bagaimana caranya masyarakat itu tunduk pada kita -- para preman -- dan masyarakat tidak berani menuntut," kata Agus Sutejo, mantan tokoh preman 1980-an. Keluar dari Golkar Waktu demi waktu pun berlalu, setelah zaman petrus yang merupakan titik kulminasi bagi dunia hitam itu berlalu, para preman banyak yang pindah ke parpol lain di luar Golkar. Ada yang insaf dan pindah ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ada pula yang pindah ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Tak sedikit yang masih bertahan di Golkar. Itu pun para preman yang mempunyai kedekatan dengan aparat atau dibeking seorang pejabat tinggi. Perpindahan ini memang hanya sementara. Setelah keadaan aman, para preman yang masih punya gigi tetap saja bergabung dengan Golkar. "Kebetulan Golkar menyediakan sarana dan prasarana, termasuk kekuasaan wilayah bagi orang seperti saya," kata Sutejo, pentolan penyandang dana Satuan Tugas (Satgas) Cakra Golkar ini. "Nah, bisnis perjudian ini salah satu dari sarana tersebut." Seiring perjalanan waktu, para penguasa wilayah perjudian pun berganti. Pada masa kejayaan Soeharto sebagai presiden, para preman yang berlindung di balik Golkar menuai hasilnya. Sekitar tahun 1980-an terjadi pergolakan di kalangan para preman. Setelah para preman dihabisi dalam masa petrus, preman-preman baru bermunculan. Para preman baru ini mulai unjuk gigi, apalagi mereka yang mempunyai kelebihan ilmu kanuragan, misalnya tidak mempan dibacok. Tak sedikit para preman baru itu lulusan pondok pesantren yang mencari kerja di Yogya, macam Agus Joko Lukito alias Jack alias Gun, yang pernah mengenyam pondok pesantren di Madura dan Kediri. Mereka memilih PPP sebagai tempat berlindung. "Trauma kejadian petrus," katanya. Tumbuhnya preman baru ini menandai kebangkitan kembali dunia hitam. Sehingga para Satgas PPP ini mulai dikenal di kalangan para investor atau pemilik perjudian dan tempat-tempat hiburan. "Lebih aman kalau saya mengangkat keamanan dari anggota Satgas PPP. Massa dan kekuatan mereka jelas diperhitungkan orang," kata Roni, pemilik perjudian di Jalan Solo. Tak jarang akhirnya penggerebekan yang kadang mengatasnamakan pemuda muslim itu dianggap sebagai sandiwara belaka. "Karena kurang setoran atau mereka ingin menguasai keamanan tempat perjudian itu," kata Budi (nama samaran), pemilik tempat perjudian mesin yang pernah digerebek pemuda kampung. Kata Budi, sekitar Agustus 1998 lalu bisnis mesin jackpot miliknya digerebek sekelompok massa yang mengaku sebagai pemuda muslim. Sebenarnya, mereka adalah sekumpulan preman dan anak-anak muda yang berlindung di bawah Satgas PPP Yogya. Keterlibatan Satgas PPP ini dikatakan bukan hal yang baru. Satgas ini dikenal sering menggerebek tempat-tempat perjudian, rumah bordil, dan diskotek. Toh, ada bantahan dari pihak satgas. "Tak benar kalau penggerebekan itu karena masalah setoran atau ingin menjadi penjaga keamanan tempat perjudian itu," kata Syarief Hidayat, Komandan Satgas DPC PPP Yogya. "Anggota kami tidak diperbolehkan menjadi beking tempat-tempat haram," tambahnya. Namun, salah seorang anggota Satgas PPP membenarkan sinyalemen bahwa penggerebekan itu sebagai ajang perebutan lahan. Hanya saja yang melakukan bukan anggota Satgas Kota Madya (Kodya), melainkan Satgas Dewan Pimpinan Wilayah (DPW). Perlu diketahui, satgas yang sering melakukan operasi penggerebekan itu terbagi menjadi dua, yaitu Satgas DPC atau dikenal dengan nama satgas kodya dan Satgas DPW yang dikenal dengan satgas wilayah. Menurut seorang anggota reserse Kepolisian Daerah (Polda) DIY, penggerebekan yang dilakukan satgas kodya ini hanya berkisar pada tempat-tempat yang tidak dikuasai satgas wilayah atau sebatas tempat perjudian yang tak dikuasai preman PPP, yakni preman Golkar. Buktinya, kata anggota reserse itu, tempat perjudian bernama Royal dan Gebyar Musik di Jalan Solo, Jalan Magelang, dan Jalan Dr. Soetomo tidak disentuh oleh satgas kodya, mengingat tempat-tempat itu dikuasai satgas wilayah. "Coba kalau berani membubarkan tempat-tempat itu. Bisa perang saudara," tandas reserse ini. Berbeda dengan satgas kodya, satgas wilayah memang banyak dikuasai para preman. Bahkan, menurut sumber di Polda maupun di kalangan preman, komandan satgas wilayah, Sulaiman alias Maman, memiliki tempat perjudian cliwik yang bertempat di areal Stadion Kridosono, selain juga menguasai beberapa tempat perjudian di Stasiun Tugu serta tempat perjudian mesin dan karaoke kelas berat di Jalan Solo. "Tidak ada tempat perjudian yang dibeking Satgas PPP," kata Sulaiman. "Kalau sebagai penjaga keamanan, mungkin. Tapi kami kan tidak bisa memantau satu per satu anak buah. Itu urusan pribadi masing-masing," tambahnya. (Tedy Novan adalah koresponden Media Indonesia dan peserta Program Beasiswa untuk Wartawan LP3Y-LPDS-ISAI) ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
