Precedence: bulk
ABRI SEBAIKNYA TAK PUNYA HAK VOTING
JAKARTA (SiaR, 6/1/98), Toleransi maksimal yang dilakukan dua partai
besar yaitu Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
atas keberadaan ABRI di DPR sudah terungkap. Mereka bersepakat jumlah kursi
anggota ABRI di DPR maksimal 15 dan itu pun mereka tak mempunyai hak voting.
Hal tersebut merupakan salah satu point pernyataan bersama kedua partai
besar tersebut yang terungkap dalam konferensi pers yang dilakukan mereka
Selasa (5/1/99) di Ruang Lombok, Hotel Indonesia. Kedua partai ini
masing-masing diwakili oleh Faisal H Basri (Sekjen PAN) dan Muhaimin
Iskandar (Sekjen PKB). Seyogyanya pernyataan bersama ini juga akan diikuti
oleh PDI Perjuangan. Menurut Faisal dan Muhaimin, pada awalnya, Alex Litaay
dan Tarto Sudiro, kata Faisal, ikut terlibat membuat pernyataan bersama.
Tapi begitu mendekati selesai tak jadi tanda tangan karena sibuk menyiapkan
HUT PDI 10 Januari mendatang.
Selain kursi ABRI di DPR, yang mendapat perhatian dua partai itu adalah
keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Karena perlu diketahui, sampai saat
ini Golkar masih ngotot agar PNS boleh menjadi pengurus Parpol. Namun dalam
pernyataan itu PAN dan PKB menolak kemauan Golkar itu.
"Saya ingatkan Golkar. Jangan sampai memaksa PNS untuk menjadi
pengurus partai. Golkar jangan ndablek (keras kepala, Red.). Jika ndablek,
nanti tak dapat simpati rakyat," kata Muhaimin Iskandar. Hal senada juga
diungkap Faisal Basri. Sebab hal itu merupakan salah satu jalan untuk
menjamin proses demokrasi yang lebih baik, maka kepentingan partai sebaiknya
di nomor duakan.
Kedua partai ini juga berharap, agar dalam waktu sepuluh hari sebelum RUU
Pemilu tuntas pada 15 Januari, bisa menyadarkan orang-orang di DPR. "Jangan
sampai DPR kembali dihujat. Sebab, kalau DPR dikutuk rakyat, nanti adanya di
neraka paling dalam," kata mereka.
Pernyataan bersama itu sendiri terdiri 4 atas halaman. Meliputi sistem
Pemilu, pelaksanaan, waktu, peserta, kampanye, PNS, ABRI dan Susduk DPR/MPR,
dan lain-lain. Dan pernyataan bersama itu rencananya diserahkan ke dewan.
"Saya nggak ngancam, kalau nanti PAN akan menggunakan cara yang
halus sampai yang kuat, kalau perlu kita kerahkan massa lagi ke DPR," kata
Faisal.
Sejumlah pengamat politik menilai, selain materi pernyataan kedua partai ini
baik, mereka juga menilai hal tersebut bisa dijadikan embrio untuk melakukan
koalisi bersama setelah pemilu.
"Isu pertentangan antara kedua tokoh partai tersebut yaitu Gus Dur
dan Amien Rais bisa ditepis dengan acara-acara dialog kedua partai itu. Dan
jika kedua partai ini berkoalisi, maka tak ada yang mampu menandingi lagi.
Langkah Gus Dur dan Amien bisa dikontrol partainya," kata sumber SiaR.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
