Precedence: bulk Ujungpandang, Indonesia 13 November 1998 KASUS-KASUS MANIPULASI TANAH (4) Sertifikat Palsu Sejak Zaman Belanda Abdul Haerah H.R. Reporter Crash Program UJUNGPANDANG --- Reza Ali, seorang pengusaha di Ujungpandang, tak habis pikir gara-gara sertifikatnya atas tanah miliknya yang dibeli dari Anna Warouw Tangkau bisa dikalahkan oleh rincik (bukti kepemilikan sementara) tanah milik Mattoreang Karaeng Ramma, warga yang sudah lama menggarap lahan di atas tanah itu. Pengadilan Negeri (PN) Ujungpandang memenangkan Ramma meski bukti kepemilikan Ali lebih meyakinkan. Pengusaha ini uring-uringan. Apalagi lewat PT Makassar Indah Permai dan PT Makassar Marine, dua perusahaan properti miliknya, ia sudah telanjur membangun 230 unit rumah tipe 36 di areal seluas 7,45 hektare yang bersengketa itu. Ali merencanakan membangun perumahan Sudiang Indah Permai di kawasan Sudiang, Ujungpandang, itu. Cuma karena kalah berperkara, ia harus mengubur dahulu mimpinya membangun kawasan perumahan sederhana itu. Ali punya keyakinan bahwa rincik tanah milik Ramma itu palsu. Pasalnya, ketika sebuah komplotan pemalsu surat-surat tanah dibekuk polisi, Oktober 1998 silam, komplotan itu mengaku, merekalah yang membuat rincik untuk Ramma. Rincik itu pula yang dipakai pengadilan untuk memenangkan sengketa tanah antara keluarga Tangkau dan Ramma -- sebelum Ali membelinya. Toh, Ramma bersikukuh bahwa rincik miliknya itu asli. Katanya, tanah itu adalah milik Tjondra Karaeng Tola, kakeknya, yang diwariskan kepadanya. Menurutnya, sekitar 1930-an, tanah itu Tola. Tapi, karena situasi daerah belum aman, keluarganya pindah ke Tanralili, Kabupaten Maros. Bertahun-tahun tanah itu dibiarkan telantar, meski sempat digarap oleh Tjoddo bin Laumma, seorang petani penggarap. "Keluarga kami semua punya pekerjaan. Jadi, tidak sempat kami mengurusinya," kata Sahabuddin, salah seorang keluarga Ramma. Belakangan, pihak keluarga Tola mengurus surat-surat tanah. Singkatnya, jadilah sebuah rincik tanah atas namanya. Lalu, bagaimana sampai Ali terlibat dalam sengketa tanah itu? Menurutnya, tanah itu sudah lama menjadi milik keluarga Tangkau, atas nama Anna Warouw Tangkau, dengan nomor persil 6 DI Kohir Nomor 537 CI blok 157/1953. Pada Juli 1997, tanah itu disertifikatkan oleh Anni Greta Inkriwang Warouw, anak Tangkau, seluas 5,4 hektare, dan diwariskan kepada Indria Asikin Inkiriwang, Anita Wenas Inkiriwang, dan Afi Inkiriwang. Selanjutnya, Maret 1996, sertifikat itu dipecah menjadi tiga bagian, masing-masing atas nama Herry Kontessa, Dominica Tupa dan Aloise, serta Robert Rudy Kontessa. Dua pemilik terakhir ini memberi kuasa penjualan kepada Andreas Harry, salah seorang kawan dekat keluarga tadi. Untuk itu, Harry memohon izin mendirikan bangunan (IMB) atas tanah itu. Rencananya, Harry ingin mendirikan perumahan perawat Yayasan Yosef, di mana ia menjadi pengelolanya. Setelah mengantongi rekomendasi Wali Kota Madya Ujungpandang, bertanggal 4 Februari 1997, dimulailah pembangunan perumahan bagi yayasan. Herry Kontessa sebagai pelaksana proyek. Namun, proyek ini macet karena kurangnya dana. Ia hanya sempat merampungkan 130 unit rumah dari sekitar 500 unit yang direncanakan. Karena itu, Harry bermaksud menjualnya. Akhir, 1997, ia menemui Ali yang kemudian tertarik. Maka, diboyonglah dua PT Makassar tadi untuk melanjutkan proyek itu dan menggantinya menjadi perumahan umum, bukan perumahan perawat, seperti rencana semula. "Tanahnya masih bermasalah kok dijual," sergah Ramma, yang sejak pembangunan perumahan untuk perawat sudah mencak-mencak, yang membuatnya melayangkan surat keberatan ke Dinas Pengawasan Pembangunan Ujungpandang. Merasa tidak dihiraukan, Ramma bersama 200 warga setempat yang sebelumnya sempat menggarap tanah di sana, pertengahan September 1998, mendatangi kantor Wali Kota, menuntut agar pembangunan di atas tanah sengketa itu dihentikan dan IMB yang telah dikeluarkan dicabut. Mereka juga mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel). Aksinya lumayan berhasil. Hari itu juga, atas perintah Wakil Wali Kota Ujungpandang, Syamsul Ridjal, petugas ketertiban umum dan pengawasan pembangunan memasang papan larangan untuk melanjutkan pembangunan. Ali bertahan. Ia terus dan tetap membangun. Petugas yang memasang papan larangan sampai dua kali -- karena selalu dicabut -- tidak diindahkannya. Kemudian hari, lakon ini sampai ke pengadilan. Hasilnya, ya itu tadi: Ali kalah! Ditandatangani Hari Minggu Sulthani, S.H., kuasa hukum Andreas Harry yang menjadi tergugat perkara ini, sejak awal mencurigai banyak keganjilan dalam perkara ini. "Mengapa tanah yang telah lama dikuasai klien saya dan memiliki dokumen pemilikan teruji keabsahannya lewat PTUN, bisa dikalahkan oleh rincik yang tidak jelas," katanya. Bahkan menurutnya, sebelum Ramma, tanah itu sempat digugat oleh Tjoddo bin Laumma, seorang warga lain yang sempat pula menggarap tanah di sana secara turun temurun. Namun, gugatan Tjoddo ditolak. "Kenapa hakim tidak mempertimbangkan putusan itu, padahal ahli waris Tjoddo menggugat dengan rincik yang sama?" tanyanya. Menurut pengakuan lurah setempat, Daif Saenong, September 1998, rincik atas nama Tjondra Karaeng Tola tidak tercatat di kelurahan. Berdasarkan pengamatan pada rincik yang berhuruf Lontara dan Latin itu tertulis bertempat di Maros, menurut ejaan waktu itu mestinya Marusu. Begitu pula waktu pembayaran pajak bertanggal 21 Maret 1937, itu jatuh pada hari Minggu, padahal ketentuan pemerintah zaman Belanda, hari Minggu kantor-kantor diliburkan untuk kegiatan keagamaan. Penandatangannya adalah petugas yang sama selama tiga tahun berturut-turut: 1936, 1937, 1938, dan 1939. "Itu tidak masuk akal," kata Sulthani heran. Dugaan keganjilan ini diperkuat dengan terbongkarnya sindikat pemalsu surat-surat tanah oleh Kepolisian Sektor Kota (Polsekta) Tamalate tadi. Sindikat yang beroperasi sejak 1991 ini menggunakan stempel yang sama dengan stempel yang tertera pada rincik milik Ramma. Berdasarkan pengakuan salah seorang tersangka sindikat pemalsu, ialah yang menguruskan rincik milik Ramma. Keluarga Tangkau telah meminta Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Ujungpandang untuk mengusut Ramma atas dugaan pemalsuan rincik. Pihak PN Ujungpandang sendiri enggan berkomentar tentang masalah ini. Syamsubril Manan, Kepala PN, kini jadi susah ditemui. "Bapak lagi sibuk mengurusi kasus Nurdin Halid," kata seorang stafnya. Menurut Andi Rudiyanto Asapa, praktisi hukum di Ujungpandang, pengadilan harus melakukan peninjauan kembali atas kasus ini. "Ini terkesan ada bukti palsu yang memenangkan perkara," kilahnya. Dengan munculnya perkara ini, tidak tertutup kemungkinan bahwa sesungguhnya banyak perkara serupa yang dimenangkan dengan bukti palsu. Apalagi menurut Kepala Kantor BPN Ujungpandang, Said Asaad, di wilayah kerjanya yang meliputi 11 kecamatan dan 141 kelurahan itu, ditemukan sedikitnya 20 sertifikat ganda. Asaad pun terus terang tidak bisa memastikan mana yang benar. "Sarana kita belum memenuhi untuk menelusuri itu semua," ujarnya. "Soalnya, betul-betul mirip, termasuk yang pernah terjadi di Kompleks Perumahan Panakkukang Mas dan Kompleks Timurama," katanya. Dua kompleks yang disebut Asaad ini adalah kawasan perumahan elit yang banyak dihuni pejabat dan pengusaha di Ujungpandang. (Abdul Haerah H.R. adalah wartawan majalah Panji dan peserta Program Beasiswa untuk Wartawan LP3Y-LPDS-ISAI) ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
