Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 02/II/14-20 Januari 99 ------------------------------ PEJABAT TELKOM "MEMAKAN" PROYEK (EKONOMI): Direktur Utama PT Telkom, A.A. Nasution dan sejumlah petinggi PT Telkom dituduh terlibat dalam proyek-proyek perusahaan negara itu. KKN baru? Gencarnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ternyata tak membuat keder para pejabat di berbagai badan usaha milik negara. KKN-KKN lama, atau KKN-KKN yang diperbaharui, namun tetap KKN ternyata terus saja berlanjut. Pertamina misalnya, kendati telah memutus hubungan dengan keluarga Soeharto dan kroni-kroninya, masih melanjutkan KKN dengan Bakrie Grup dalam pengangkutan minyak dan gas milik Pertamina yang dulu dikuasai Perta Oil Ltd dan Permina Oil Ltd milik Bambang Trihatmodjo dan Tommy Soeharto. Masih banyak KKN-KKN lainnya, misalnya di proyek jalan tol. Misalnya, proyek anak-anak mantan menteri dan pejabat Departemen Pekerjaan Umum masih jalan dan para pejabat Departemen Pekerjaan Umum masih memungut komisi dari proyek-proyek kerjasama operasi dengan swasta. Bahkan, menurut hitungan Badan Pemeriksan Keuangan dan Pembangunan, selama reformasi ini, korupsi di pemerintahan mencapai ratusan miliar. Di PLN mark-up pun masih terjadi, yang paling baru terjadi adalah mark-up tiang listrik beton. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++ STATUS KEPEMILIKAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN KSO PT TELKOM (31 Desember 1996) ---------------------------------------------------------------------------- ------------ PT. Pramindo Ikat: PT. Aria West International: - France Cable et Radio S.A, 35% - US West International BV, 35% - PT. Astratel Nusantara, 59,5% - PT. Artimas Kencana, 52,5% - Partner lokal lainnya, 5,5% - Asian Infrastructure, 12,5% PT. Mitra Global PT. Daya Mitra Malindo: Telekomunikasi Indonesia: - Cable and Wireless, 25% - Telstra Global Ltd, 20% - PT Intidaya Sistelindo, 29% - Nippon Telephone and Telegraph, 15% - PT Alatief Nusakarya Corporation, 24,2% - PT Indosat, 30% - TM Communications (Hongkong) Ltd, 9,7% - PT Widya Duta Informindo, 15% - American International Assurance, Co. Ltd, 9,8% - PT Krida Salindo Sentosa, 10% - Partner lokal lainnya, 2,4% - Partner lokal, 10% PT Bukaka Singtel - Singapore Telecom, 40% - PT Bukaka Telekomindo International, 60% ---------------------------------------------------------------------------- ------------ Nah, PT Telkom, badan usaha milik negara (BUMN) tak luput dari praktek-praktek KKN di zaman reformasi ini. Memang menggemaskan karena kini tak kurang media massa menghajar para pejabat yang terbukti melakukan praktek KKN. Baru-baru ini BPKP menemukan indikasi terjadinya korupsi dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan jaringan telekomunikasi mitra kerja sama operasi (KSO) PT Telkom. Salah satu yang dipertanyakan BPKP dalam laporan itu adalah perubahan pembagian penghasilan antara mintra KSO dan PT Telkom dari 70% dan 30% menjadi 90% dan 10%. Para mitra KSO ini menurut sumber-sumber Xpos di Departemen Perhubungan adalah PT Pramindo Ikat Nusantara (mengerjakan proyek KSO wilayah Sumatera), PT Aria West Indonesia (Jawa Barat), MGTI (Jawa Tengah dan Yogyakarta), Daya Mitra (Kalimantan) dan Bukaka Singtel (Indonesia Timur). Perusahaan yang terkahir disebut ini adalah perusahaan patungan yang sebagian sahamnya dimiliki pengusaha Fadel Muhammad, pemilik Grup Bukaka, salah satu pengurus DPP Golkar, yang di zaman Orde Baru dulu sangat pro Soeharto. Sesuai ketentuan yang seharusnya berlaku, PT Telkom akan menerima tiga jenis pembayaran dari para pelaksana proyek KSO, yakni: pertama, biaya kompensasi yang dibayarkan di muka. Kedua, pendapatan minimum PT Telkom, berupa pembayaran per bulan. Ketiga, Distributable Telkom Reveneu berupa 30% laba bersih proyek KSO itu. Nah, yang terjadi adalah jenis pembayaran ketiga jadi hanya 10%. Angka yang terlalu kecil inilah yang menimbulkan kecurigaan terjadinya korupsi. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ JUMLAH SAMBUNGAN YANG DISEDIAKAN KSO (31 Desember 1996) ---------------------------------------------------------- + Pramindo Ikat: 517.487 sambungan + Aria West International: 500.000 sambungan + Mitra Global Telekomunikasi Indonesia: 400.000 sambungan + Daya Mitra Malindo: 237.000 sambungan + Bukaka Singtel: 403.000 sambungan ---------------------------------------------------------- Menariknya, ini menurut sumber di PT Telkom sendiri, para pejabat PT Telkom, termasuk istri Direktur PT Telkom, A.A. Nasution, terlibat dalam proyek-proyek KSO itu. "Istri Nasution memiliki perusahaan yang terlibat dalam KSO," ujar sumber itu. Entah benar entah tidak. Pengecekan soal ini memang sulit dilakukan. Namun menurut sumber itu, keterlibatan istri Nasution dan para pejabat lainnya bukan lagi menjadi rahasia. "Orang-orang PT Telkom tahu semua. Itulah sebabnya kami tak menyukai Pak Nasution," tambah sumber itu. Sayangnya, sumber itu enggan menyerahkan daftar perusahaan para pejabat PT Telkom yang memiliki perusahaan yang mendapat proyek KSO itu. "Salah-salah saya nanti yang kena," ujarnya. Karena dugaan korupsi itu pemerintah membentuk tim khusus untuk menyelidikinya. Tim ini terdiri dari para pejabat di lingkungan Direktorat Jendral Pos dan Telekomunikasi. PT Telkom, sejak lama memang sudah menjadi lahan empuk yang dikeduk hasilnya oleh keluarga pejabat, terutama anak-anak Soeharto. Proyek-proyek pengembangan jaringan telekomunikasi di masa lalu selalu jatuh ke tangan keluarga presiden yang berkuasa selama 32 tahun itu. Namun, penghisapan itu mulai berkurang sejak PT Telkom mulai masuk bursa saham, sehingga harus menjadi perusahaan terbuka, yang neracanya bisa dibaca siapapun. Kendati begitu, bukan berarti PT Telkom bebas dari jarahan kelurga pejabat dan kroni-kroninya. Buktinya, proyek-proyek KSO PT Telkom toh masih jatuh di tangan para pejabat Telkom dan pengusaha Orde Baru macam Fadel Muhammad. Kalau PT Telkom terus digerogoti, maka tak heran jika kinerjanya memburuk, merugi hingga miliaran rupiah di tahun lalu dan terpaksa menaikkan tarif pulsa hingga 24 persen. Gilirannya nanti publik tak akan percaya dan harga saham PT Telkom yang juga dijual di sejumlah bursa saham internasional akan jeblok. Akhirnya, ya bankrutlah perusahaan negara yang seharusnya untung besar itu. (*) ------------------------------ Berlanganan XPOS secara teratur Kirimkan nama dan alamat Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
