Precedence: bulk Denpasar, Indonesia 24 Desember 1998 TOMMY SOEHARTO VERSUS WARGA PECATU (1) Warga Dijebak Menandatangani Tanah Turun Temurun sebagai Milik Pemerintah Oleh Rofiqi Hasan Reporter Crash Program DENPASAR --- Wayan Rengku sejak enam bulan terakhir ini terkapar tak berdaya di pembaringan. Ia tak bisa lagi diajak bicara. Yang keluar dari mulutnya hanyalah rintihan-rintihan kesakitan. "Saya tak bisa membawanya berobat. Kami hanya tinggal menunggu mati," kata Ni Longger, istrinya. Nasib rupanya belum berpihak pada pasangan suami-istri akibat penggusuran yang dilakukan PT Bali Pecatu Graha (BPG), sebuah PT yang 99 persen sahamnya dimiliki Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto. Penggusuran itu sendiri dilakukan di desa Pecatu, akhir 1996. Berkat keberanian mereka mempertaruhkan nyawa dengan menghadang buldoser, sampai kini rumah mereka – yang diklaim berdiri di atas tanah milik PT Bali Pecatu – belum dirobohkan. Badai krisis serta angin reformasi membuat tekanan perusahaan itu yang dilakukan lewat petugas keamanannya maupun aparat yang diperalat, menurun drastis. "Kami tak pernah lagi dibujuk atau diancam untuk pindah. Mungkin karena mereka tak lagi punya uang," kata Ni Longger. Penyerobotan tanah garapan pada akhir 1996 benar-benar telah mematikan sumber penghidupan pasangan renta ini. Turun temurun, seperti puluhan pasangan yang pernah hidup diatas tanah itu, mereka adalah petani kebun yang menggantungkan diri pada hasil tanaman kapuk, jeruk, kopi, dan palawija ketika musim penghujan tiba, atau dari hasil ternak yang mereka pelihara. Lalu, ketika tanah itu hilang, mereka pun terkatung-katung tercerai berai tanpa sumber kehidupan yang pasti. Bagi mereka, tanah yang dinyatakan sebagai tanah dana bukti oleh Pemda Bali itu merupakan tanah warisan yang dirawat secara turun temurun. Tak seperti dinyatakan oleh Pemda dalam persetujuan tukar menukar dengan BPG yang menyebut tanah di kawasan itu sebagai tanah kurang produktif, tanah itu sebenarnya telah menjadi ladang hijau, antara lain terbukti oleh keberhasilan I Ketut Karma dan sejumlah warga memperoleh penghargaan Kalpataru. Karena kekurangpahaman para petani, mereka waktu itu langsung saja menandatanganinya ketika di awal 1990 Pemda menyodorkan surat-surat yang menyebut bahwa mereka hanyalah petani penggarap tanah Pemda atau tanah dana bukti itu. Dalam surat persetujuan, "hak garap" antara Pemda dengan petani itulah terdapat klausul bahwa bila Pemda membutuhkan, sewaktu-waktu para petani harus bersedia melepaskan tanpa menuntut ganti rugi apa pun. Celah inilah rupanya yang membuat Pemda dan Bali Pecatu menganggap para petani tak punya hak apa-apa. Bahkan munculnya Bali Pecatu seolah-olah menjadi malaikat yang mengulurkan tangan mencuatkan niat memberi hadiah tanah seluas 200 meter persegi, uang Rp5 juta, dan sawah seluas 1,5 kali tanah yang pernah digarap yang tersebar di Jembrana, Tabanan, Klungkung, Karangasem, dan Buleleng. Belakangan, status tanah penukar itu ternyata belum jelas. Tapi, ya itu tadi, 34 kepala keluarga menolak menyerahkan tanah mereka. Teror dan bujukan perusahaan ini pun gagal menggoyahkan tekad mereka untuk bertahan. Bahkan ketika buldoser mulai menderu-deru membelah bukit dan mengaduk-aduk tanah Pecatu, mereka justru meminta bantuan hukum kepada pengacara I Wayan Sudhirta dan kawan-kawan. Teror paling mengerikan terjadi pada Juni 1996, ketika buldoser mulai mendekati petak-petak tanah garapan milik para petani yang menolak itu. Semua yang berdiri di atas tanah diratakan, termasuk sejumlah rumah penduduk. Atas ancaman itu, mereka sempat membuat pagar-pagar untuk melindungi lahan garapannya. Tapi, mereka justru dilaporkan ke Kepolisian Daerah (Polda) Bali dengan tuduhan melakukan perbuatan yang kurang menyenangkan. Tak berapa lama laporan itu segera diproses, padahal tujuh laporan dari pengacara para petani kepada Polda berkaitan dengan teror dan kekerasan terhadap penduduk sama sekali tak diproses. Begitulah, dua petani pecatu, yaitu I Made Dana dan I Wayan Rebho, diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar. Melalui sidang selama sembilan bulan yang dipenuhi teror terhadap tim pengacara, pada 7 Oktober 1996 diputuskan keduanya bersalah dan sempat mendekam selama sembilan bulan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kerobokan, Denpasar. "Sampai saat ini saya tak tahu apa kesalahan saya," kata Rebho yang ditemui, yang kini berprofesi sebagai pengantar turis. Usai persidangan kasus Pecatu seperti mengendap. Bisa jadi, karena Sudhirta kemudian harus bersembunyi di luar Bali, setelah menolak panggilan Polda berkaitan dengan kasus pencemaran nama baik panitera PN Denpasar yang diduga merupakan bagian dari teror terhadap pengacara Pecatu. Pihak Pecatu pun dengan leluasa mengolah ratusan hektare tanah yang telah dikuasainya. Belakangan, 19 November 1998, sekitar 200 petani Pecatu – termasuk yang telah bersedia pindah – kembali menyuarakan nasibnya. Mereka mengancam akan merebut kembali tanahnya yang dikuasai Bali Pecatu. Jika perlu dengan melakukan pendudukan kembali disertai unjuk rasa besar-besaran ke Pemda, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan instansi-instansi terkait lainnya. Tujuh orang di antaranya bahkan telah memberikan kuasa hukum kepada pengacara Sudhirta. Selain karena Soeharto telah lengser, keberanian mereka dipicu pula oleh kehidupan yang yang teramat sulit. "200 KK di Cenggiling kini terancam kekurangan pangan," kata I Wayan Sudjana, salah seorang petani. Kini mereka hidup dalam sebuah penampungan di Banjar Cenggiling tanpa kejelasan status tanah dan rumah yang kini mereka tempati. Mereka juga tidak pernah mendapat lahan pertanian yang dijanjikan oleh Bali Pecatu. (Rofiqi Hasan adalah wartawan NusaTenggara dan peserta Program Beasiswa untuk Wartawan LP3Y-LPDS-ISAI) ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
