Precedence: bulk
PEMIMPIN DEMOKRATIS AKAN LAHIR DARI PERJUANGAN
Oleh: Sulangkang Suwalu
Dalam perbincangan menjelang akhir 1998 sejumlah aktivis mahasiswa dengan
harian Merdeka menyatakan bahwa reformasi bukanlah proses untuk memenangkan
kelompok atau figur tertentu. Bukan pula untuk mempertahankan kekuasaan
tertentu (Merdeka, 2/1/99).
Dandy Kusumohartono, salah seorang koordinator FKSMJ melihat bahwa
tampilnya sejumlah figur politik yang membawa isu reformasi, mulai tampak
sebagai "wakil" dari sebuah kepentingan.
Tokoh seperti Gus Dur, Megawati, Amien Rais dan Sri Sultan bagi kalangan
mahasiswa sempat diharapkan, kata Dandy, bisa menjadi pemimpin gerakan
reformasi. Tapi dalam perkembangannya ternyata kepentingan kelompok mereka
lebih menonjol.
"Saya yakin," ujar Dandy lebih lanjut, "kawan-kawan membutuhkan pemimpin."
Tapi persoalannya sekarang: siapa yang mau memimpin mahasiswa. Tokoh seperti
Gus Dur, Megawati, Amien Rais sudah menolak, katanya, sambil mengungkapkan
para tokoh deklarasi Ciganjur ini sempat ditawari mahasiswa untuk memimpin demo.
Kondisi ini makin parah, dengan perkembangan politik terakhir dari
masing-masing tokoh. Mereka tidak saja mementingkan kelompoknya, tapi sudah
mulai saling menjatuhkan antara yang satu dan yang lain. Dandy mengungkapkan
bahwa siapa pun bisa saja menjadi pemimpin mahasiswa. Yang jelas mereka siap
untuk melakukan revolusi.
RAJA ADIL KARENA DISANGGAH
Dalam rangka mahasiswa mencari siapa yang akan memimpin gerakan reformasi
adalah menarik tulisan Ignas Kleden (sosiolog) "Demokratisasi Kepemimpinan
Politik" (Kompas, 2/1/99). Tulisannya itu ditutup dengan kalimat "Prinsip
saya raja adil raja disembah tentu tidak berlaku lagi pada masa kini. Yang
berlaku adalah raja adil karena disanggah".
Seperti diketahui ada sebuah peribahasa Melayu yang cukup terkenal: "Raja
adil raja disembah, raja zalim raja disanggah". Ignas Kleden tidak
mengungkapkan: apakah benar-benar ada raja adil di masa dulu, atau itu hanya
terdapat dalam dongeng-dongeng saja? Sebab, bagaimana akan ada raja adil,
sedang kehidupan raja itu hasil dari memeras tani hamba! Bukan hidup dari
hasil keringatnya sendiri.
Ungkapan atau peribahasa Melayu di atas nampaknya lebih menekankan tentang
pentingnya melawan kezaliman, menegakkan keadilan, tak perduli siapa pun
yang berbuat tidak adil itu. Jadi, bukan sungguh-sungguh ada raja yang adil.
Tapi mengapa Ignas Kleden merevisi ungkapan Melayu yang lama itu? Marilah
kita telaah.
KEJATUHAN SOEKARNO DAN SOEHARTO
Menurut Ignas Kleden bahwa "setiap kekuasaan sudah dengan sendirinya
menyiapkan jebakan bagi orang yang memilikinya. Hampir tak dapat meloloskan
tanpa dibantu orang lain. Bantuan yang amat diperlukan ialah kontrol sosial
oleh masyarskat politik".
Kekuasaan yang dibicarakan Ignas Kleden ini, tentu bukan kekuasaan
raja-raja, melainkan kekuasaan presiden di Republik Indonesia. Kekuasaan
presiden itulah yang dimaksud Ignas Kleden menyiapkan jebakan bagi orang
yang menjadi Presiden. Jebakan itu bisa berbentuk materi, tapi bisa juga
dalam bentuk kehormatan. Jebakan itu bisa datang dari diri sendiri, dari
anak atau cucunya juga bisa dari handai tolannya.
Tanpa bantuan dari masyarakat politik atas presiden yang memegang kekuasaan
tadi, presidennya makin lama akan makin tenggelam dalam jebakan tersebut dan
akhirnya akan menghancurkan dirinya sendiri.
Ignas Kleden menilai kegagalan Orde Lama (yang presidennya adalah Bung
Karno -pen) dan Orde Baru (yang presidennya Soeharto -pen) bukan karena
presidennya terlalu lemah, melainkan karena keduanya terlalu kuat.
Terutama di masa Demokrasi Terpimpin, Presiden Soekarno disanjung begitu
tinggi sebagai Pemimpin Besar Revolusi (PBR), kemudian diangkat menjadi
Presiden seumur hidup, sehingga praktis tak ada satu lembaga yang berani
melakukan kontrol sosial atas aktivitas politiknya. Semua lembaga menjadi
alat revolusi dan pemimpin besar revolusinya adalah Bung Karno. Kehormatan
yang tinggi itu merupakan jebakan sendiri bagi Bung Karno untuk terpisahnya
dengan rakyat.
Hal itu sangat terasa setelah G30S meletus, dimana Presiden Soekarno
mengemukakan kepada rakyat bahwa beliau akan mengeluarkan penyelesaian
politiknya, guna menghindari pertumpahan darah. Semua rakyat menunggu-nunggu
datangnya penyelesaian politik yang beliau katakan itu. Ternyata tak kunjung
datang. Sementara itu pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan PKI
telah dilakukan.
Dan menjelang saat-saat terakhir dari kekuasaan beliau, rakyat sudah
mengharapkan benar-benar beliau akan memberi komando: supaya rakyat bangkit
mengakhiri teror terhadap rakyat dan beliau sendiri. Namun komando yang
ditunggu-tunggu itu tak kunjung muncul. Dari situ jelas sekali Presiden
Soekarno tidak lagi mewakili aspirasi rakyat dan akhirnya beliau sendiri pun
lengser. Bung Karno sesungguhnya kuat karena ideologi Marhaenismenya, tetapi
karena kekeliruan politiknya akhirnya pun jatuh.
Begitu pula dengan Presiden Soeharto. Ia menjadi penguasa tunggal. Putih
katanya, putih. Hitam katanya, hitam. Bila tidak mengikuti apa yang
dikatakannya dapat dituduh mbalelo, membangkang dan penjara tantangannya.
Dengan demikian leluasalah ia melalulan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).
Menurut Amien Rais kekuatan Soeharto terletak dalam ikatan KKN dan uang. Ada
uang Abang sayang, tak ada uang Abang melayang.
Dengan tindakannya yang represif, maka tidak ada satu lembagapun yang
berani melakukan sosial kontrol terhadap aktivitas dirinya, malah MPR/DPR
pun menjadi alat Presiden Soeharto. Maklumlah lebih dari separo jumlah
anggpta MPR, DPR diangkat Soeharto, bukan dipilih melalui Pemilu.
Tindakan-tindakan Soeharto sendirilah yang memisahkan Soeharto dari rakyat,
hingga jurangnya makin lama makin dalam dan akhirnya karena tak tertahankan
lagi derita di bawah kekuasaan Soeharto, bangkitlah mahasiswa dan rakyat
mengusirnya dari tahtanya.
Suatu kekuasaan tanpa ada yang membantunya melalui sosial kontrol,
kehancuranlah yang menantinya. Hal itu terJadi, karena presiden-presidennya
sangat kuat, hingga tak ada yang bisa mengontrolnya.
PARA TOKOH CIGANJUR
Bertolak dari pengalaman sejarah tersebut, maka mahasiswa dalam mencari
pimpinan, apakah akan mencari pemimpin yang kuat seperti Bung Karno atau
Jenderal Soeharto, atau akan mencari pemimpin yang demokratis, yang kuat
demokrasinya?
Menurut Dandy Kusumohartono, tokoh-tokoh Ciganjur telah menolak untuk
memimpin mahasiswa. Sungguhpun demikian tokoh-tokoh Ciganjur seperti Gus
Dur, Megawati, Amien Rais telah menyatakan siap untuk dipilih menjadi
presiden RI, artinya menjadi pemimpin bangsa.
Kenyataan menunjukkan Gus Dur memang seorang tokoh yang kuat, yang oleh
Emha Ainun Nadjib telah dinobatkan sebagai "Begawan" dan oleh yang lain
disebutnya sebagai "Penyambung Lidah Rakyat Sejati". Karena merasa dirinya
kuat, Gus Dur berani menantang arus, malah sampai berani mengancam pihak
yang menolak atau tidak menyetujui hasil Pemilu 1999 yang diperkirakannya
jurdil, dengan kata-kata: "Amankan", "beresin", "Ganyang saja". Kata-kata
yang menunjukkan keotoriterannya, yang menunjukkan penolakan dirinya untuk
berbeda pendapat.
Tentang Megawati terlalu lambat dalam merespon sesuatu, malah tidak pernah
tampil ketika mahasiswa mulai melancarkan gerakan reformasinya, hingga
Soeharto "menyerah" pada 21 Mei 1998. Tidak kelihatan kemampuannya dalam
mengemukakan program alternatif dan dalam membela PDI Perjuangannya terkesan
ia sangat legalis.
Mengenai Amien Rais, Gus Dur mengemukakan, di mata Soeharto ia adalah
seorang yang plin-plan, seorang yang tidak tetap pendiriannya. Malah menurut
Said Aqil Siradj, Amien Rais suka over estimate.
Memilih tokoh yang kuat, bisa terulang di masa mendatang kekuasaan yang
absolut, otoriterisme. Memilih seorang yang tidak kreatif untuk menjadi
pimpinan sukar mengharapkan membawa maju gerakan demokratisasi di segenap
lapangan kehidupan. Memilih seorang yang plin-plan menjadi pemimpin hanya
akan membingungkan rakyat, mau dibawa kemana negara ini.
Sesungguhnya yang diperlukan ialah seorang tokoh untuk jadi pimpinan, tokoh
yang kuat sikap demokrasinya, yang teguh dalam pendirian, tetapi luwes
membawakannya, bukan yang tidak kreatif dan plin plan.
Apa kah yang harus menjadi pegangan tokoh yang demikian?
PRINSIP GARIS MASSA
Ignas Kleden benar bahwa persoalan politik masa depan bukanlah mencari
pimpinan yang mempunyai kelebihan intelektual, supremasi moral, melainkan
yang memperkuat tradisi kontrol sosial yang efektif dan kontinyu.
Untuk itu asas demokrasi pertama-tama patut diperlakukan pada pimpinan
nasional. Dan bukan saja memimpin untuk rakyat, tetapi juga pemimpin dari
rakyat. Dan bukan jagoan yang turun dari langit dan tidak sekedar orang yang
dengan enteng ditunjuk begitu saja oleh pendahulunya. Yang terakhir ini,
yang dimaksud Ignas Kleden tentu Habibie, yang ditunjuk Soeharto.
Tulisan Ignas Kleden ini mengingatkan penulis kepada seorang tokoh buruh
internasional, yang mengemukakan prinsip garis massa dalam memimpin. Dari
massa kembali kepada massa. Bertolak dari istilah yang digunakan Ignas
Kleden adalah rakyat, maka perkataan dari masa kembali kepada massa, bisa
diganti dari rakyat kembali kepada rakyat. Jadi, bukan dari pemimpin kepada
rakyat, melainkan sebaliknya dari rakyat kepada pemimpin, kemudian kembali
lagi kepada rakyat.
Jadi, seorang pemimpin yang berpegangan kepada prinsip garis massa, sebelum
ia menetapkan sesuatu hal ihwal, dia akan dengar lebih dahulu suara massa
dan suara massa itu dikajinya secara cermat dan mendalam dan hasil
kajiannnya dikembali kepada massa untuk dilaksanakan. Setelah massa atau
rakyat melaksanakannya dan hasil pelaksanaannya disampaikan lagi kepada
pimpinan untuk dikaji dan diambil kesimpulan dan kesimpulan itu dikembalikan
pula kepada massa atau rakyat. Demikian lah prinsip garis massa itu di dalam
praktek.
Pemimpin yang berpegangan kepada prinsip garis massa dalam memimpin, harus
melawan dua kecenderungan: "komandoisme" dan "ekorisme". Komandoisme ialah
pemimpin terlalu jauh di depan, sedang massa atau rakyat masih jauh
dibelakang pemimpin dengan massa terpisah. Ekorisme ialah massa sudah jauh
berada di depan, pemimpin masih tertinggal di belakang. Baik komandoisme,
maupun ekorisme menyebabkan terpisahnya pimpinan dengan massa dan itu akan
memudahkan bagi lawan menghancurkan pimpinan dan massanya tadi.
KESIMPULAN
Jadi, pimpinan yang benar ialah pimpinan yang berpegangan kepada prinsip
garis massa, dari massa kembali kepada massa. Itulah pimpinan yang
demokratis, yang kuat demokrasinya. Massa atau, rakyatlah yang menentukan
apa yang akan dikerjakan oleh pimpinan. Kontrol sosial sudah dengan
sendirinya terkandung dalam prinsip garis massa itu. Dalam bahasa Ignas
Kleden itulah "pemimpin untuk rakyat" dan "pemimpin dari rakyat".
Pemimpin demikian lah yang diperlukan mahasiswa untuk membawa maju gerakan
reformasinya secara total. Pemimpin yang demikian akan lahir dalam proses
perjuangan itu sendiri.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
