Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 03/II/28 Januari-3 Februari 99 ------------------------------ ALTERNATIF SELAIN RATIH (POLITIK): Kekerasan antar massa partai diperkirakan memuncak sampai pemilu. Antisipasi dan penanganan konflik mendesak untuk disiapkan. Di sepanjang jalanan kota sampai desa di Jawa kini menjamur posko PDI Perjuangan. Sementara di berbagai sudut persimpangan, berbagai spanduk partai seolah berlomba untuk memampang slogan perjuangan sampai ucapan selamat hari raya Idul Fitri. Kampanye, tanpa disemprit kapan mulainya telah menggelora di berbagai pelosok tanah air. "Ini merupakan fenomena yang wajar setelah rakyat selama Orde Baru hanya dijadikan obyek rekayasa pemilu. Sekarang rakyat sendiri ingin menjadi subyek yang menentukan suaranya mau diarahkan ke partai mana. Rakyat tidak ingin lagi ada rekayasa dan pemaksaan untuk mencoblos salah satu organisasi peserta pemilu. Yang penting adalah bagaimana supaya tidak terjadi benturan antara massa partai," ujar Kwik Kian Gie menjawab pertanyaan Xpos. Tapi harapan Kwik di lapangan rupanya sulit diwujudkan. Hampir tiap hari, kini arak-arakan kampanye partai ramai menyusuri jalan raya hingga lorong-lorong kampung. Benturan fisik, mulai dari perkelahian sampai pembunuhan, tidak terelakkan. Di Yogyakarta, konflik fisik antara pemuda-pemuda pendukung PDI Perjuangan dan PPP menjelang Lebaran telah menelan korban luka-luka. Di kota-kota yang berjajar sepanjang pantai utara Jawa, seperti Cirebon, Brebes, Pekalongan, hingga Semarang, massa PKB saling panas-memanasi ketika bersimpang jalan dengan massa PAN. Arak-arakan tersebut sering memacetkan jalan dan memancing adu mulut dengan rombongan mudik lebaran. Bahkan, mobil-mobil pribadi yang tak tahu menahu politik jadi penyok-penyok gara-gara terlambat minggir. Kekhawatiran tentu saja merebak, Pemilu tahun 1997 yang diikuti oleh tiga organisasi politik saja menurut data statistik telah memakan 186 nyawa, itu yang tercatat di Departemen Dalam Negeri bersumber laporan yang masuk ke kepolisian. ABRI mengantisipasi kekerasan menjelang pemilu tahun ini dengan mengusulkan pembentukan Rakyat Terlatih. Meskipun memancing kontroversi, pelatihan militer untuk sipil tersebut telah dijalankan di beberapa kodam. Kodam IV/Diponegoro misalnya, sudah menyiapkan satu kompi (120 personil) sejak Agustus 1997 yang berpangkat prajurit dua (Prada). Mereka kemudian melatih para lulusan SMU yang berbadan sehat dan masih menganggur. Mereka diharapkan bisa mencegah perkelahian yang terjadi antar massa di lingkungannya saat kampanye hingga pemilu nanti. Di Jawa Timur, Kodam V/Brawijaya juga telah selesai mendidik satu kompi yang sama. Mulai 11 Januari hingga 12 Maret 1999 mereka akan merekrut latih 6000 personil kamra. "Itu didasarkan pada kebutuhan menjaga keamanan saat pemilu dan mengantisipasi kerusuhan lain," kata Kadispen Polda Jatim Letkol Sutrisno TS. Sementara di Kodam I/Bukit Barisan sejak Oktober 1997 juga sudah tercetak satu kompi yang direkrut dari karyawan perkebunan Propinsi Riau. Singkat kata, targetnya memang setiap Kodam menyiapkan satu kompi wanra yang kemudian akan melatih sepuluh ribuan kamra. Untuk mendukung program Ratih dalam mengatasi kekerasan itu telah tersedia dana Rp300 milyar. Pangab Jendral Wiranto beralasan di hadapan DPR awal Januari 1999, sebagai cara cepat pemenuhan kebutuhan aparat adalah dengan melaksanakan latihan bagi rakyat. Tapi cara mengantisipasi benturan fisik dalam pemilu nanti dengan menggunakan Ratih banyak mengundang protes. Satu pendapat yang tampaknya mewakili yang tidak setuju seperti diucapkan Rachmad Wijanarko, mahasiswa IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam acara debat "SAKSI" di sebuah saluran televisi. Cara penyelesaian krisis yang memicu kekerasan antar massa parpol dengan menggunakan Ratih, tutur Rachmad, justru berbahaya. Karena akan memperluas konflik horisontal di antara masyarakat. "Ini jelas malah memicu ketidakamanan. Seharusnya negara bertanggungjawab untuk menyelesaikan konflik ini. Bila tidak sanggup, apalagi gunanya negara? Kalau begitu negara dibubarkan saja!" ujar Rachmad. Tapi tentu membubarkan negara juga tidak memecahkan masalah. Beberapa aktivis dan intelektual yang menyadari bahaya ini kini sedang menggodok ide untuk membentuk suatu crisis center untuk mengantisipasi dan menyelesaikan konflik sipil. Mereka yang sengaja belum menyebut nama untuk menggalang dukungan yang lebih luas itu menilai bahwa persoalan sipil harus diselesaikan oleh sipil sendiri. "Kita sebagai masyarakat sipil berkewajiban mengelola konflik horisontal sehingga tidak menimbulkan atau paling tidak meminimalkan korban yang jatuh akibat bentrokan kekerasan," ujar seorang aktivis. Bila tidak, maka penyelesaian akan memakai cara-cara ABRI yang militeristik. Dan bahkan, militer jadi seperti punya legitimasi untuk mengendalikan situasi dengan tujuan melanggengkan status quo dominasi ABRI." Idenya, crisis center ini memfokuskan diri pada upaya penanganan konflik dan solusinya. Mereka yang mau terlibat dalam upaya ini bisa saja dari kalangan independen seperti mahasiswa, kampus, LSM, atau media, maupun juga partai-partai yang menyadari bahayanya benturan kekerasan yang mengancam keselamatan anggota partainya. Bentuk konkrit dari upaya ini misalnya mendorong kesepakatan antar partai mengenai rute-rute mana yang dilewati saat kampanye sehingga tidak bertumbukan, sampai pelaksanaan prosedur penyelesaian konflik fisik. Boleh jadi, ide ini bakal bersambut di kalangan sipil yang selama ini jenuh dengan intervensi militer. Tentu saja efektivitasnya akan sangat tergantung pada seberapa jauh crisis center ini bisa menggalang solidaritas bertindak untuk mencegah kerusuhan yang merugikan banyak pihak. (*) ------------------------------ Berlanganan XPOS secara teratur Kirimkan nama dan alamat Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
