Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 03/II/28 Januari-3 Februari 99 ------------------------------ PEMANTAU PARTIKELIR (POLITIK): Terilhami Namfrel di Filipina, kini muncul berbagai pemantau pemilu independen di dalam negeri. Sayangnya, belum saling koordinasi. Pemilu 7 Juni nanti, akan banyak memperlihatkan hal-hal baru. Tidak saja dari undang-undangnya, sistemnya, maupun kontestannya, tapi juga dari sisi pengawasannya. Gejala yang relatif baru adalah maraknya partisipasi politik masyarakat dalam aktifitas pemantauan pemilu. Setidaknya terdapat beberapa lembaga partikelir yang telah mengemukakan komitmennya untuk terlibat dalam kegiatan seperti ini, misalnya University Network for Free and Fair Election (Unfrel), Forum Rektor dan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP). Unfrel atau Jaringan Universitas untuk Pemantauan Pemilu (JUPP), dibentuk 5 Desember tahun lalu melalui penanda-tanganan deklarasi bersama 14 mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri di Kampus Universitas Indonesia, Depok. Mereka yang ikut menandatangani antara lain: Universitas Haluoleo, UNDIP, UNHAS, Universitas Bengkulu, UGM, USU, Unair serta Universitas Udayana. Dalam keterangan seorang aktifisnya belum lama ini, Unfrel mengaku telah hadir di 140 kampus negeri dan swasta di berbagai wilayah Indonesia. Tokoh yang mengkoordinir kegiatan Unfrel adalah praktisi hukum terkemuka yang juga pengajar di Universitas Indonesia, Dr. T. Mulya Lubis. Forum Rektor adalah jaringan pemantauan pemilu yang juga berbasis kampus. Forum ini sebetulnya merupakan tindak lanjut dari pertemuan para rektor se-Indonesia tahun lalu di saat maraknya demonstrasi mahasiswa. Keputusan untuk memantau pemilu, merupakan salah satu komitmen para rektor untuk berpartisipasi dalam pemilu 1999. Secara resmi, forum ini memang belum mendeklarasikan organisasi pemantauan pemilunya. Namun, persiapan teknisnya terus dilakukan oleh sebuah Komisi Persiapan. Forum ini dikoordinatori oleh kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) -sehingga lebih dikenal sebagai Forum Rektor ITB. Menurut Lucky Djani, salah satu pegiat dalam Forum Rektor, mereka memiliki jaringan di 159 kampus di Indonesia. Sedangkan KIPP adalah lembaga tertua yang akan melakukan pemantauan. Lembaga ini didirikan tahun 1996 oleh berbagai organisasi masyarakat, kemahasiswaan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dalam situasi represif di tahun 1997, KIPP mengerahkan 12.000 relawan untuk memantau pemilu di 14 propinsi. Hingga kini, KIPP telah hadir di 23 propinsi dan 72 cabang. Dengan modal pengalaman dalam pemilu 1997, KIPP mulai memasuki persiapan teknis seperti pembuatan modul dan petunjuk pemantauan serta training for trainers tingkat nasional. Kegiatan KIPP secara nasional dikoordinatori seorang Sekretaris Jenderal, yaitu Mulyana W. Kusumah -yang baru terpilih sebagai anggota Tim Sebelas untuk mempersiapkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum. Terbentuknya lembaga-lembaga pemantau pemilu swasta ini, sebetulnya diilhami oleh sebuah gerakan serupa yang terjadi belasan tahun lalu di negara tetangga, Filipina. Ketika rezim Ferdinand Marcos masih berkuasa, pemilu lebih merupakan alat pengesah status quo kekuasaan ketimbang sebuah proses penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Sehingga kecurangan, intimidasi dan teror senantiasa mewarnai pemilu di Filipina. Untuk melawan praktek demikian, sebagian rakyat Filipina mendirikan sebuah lembaga independen yang mereka namakan National Citizen Movement for Free Election (Gerakan Masyarakat untuk Pemilu yang Bebas, disingkat Namfrel). Di awal pendiriannya, Namfrel juga mendapat kritikan tajam dari sesama kalangan pro-demokrasi. Sebab, pemantauan pemilu dianggap cuma akan melegitimasi pemilu yang curang. Namun, para aktifis Namfrel beranggapan lain: Untuk meyakinkan rakyat bahwa hak-hak politiknya dicurangi, masyarakat sendiri harus dilibatkan dalam pengawasan. Dengan begitu pendidikan politik akan lebih efektif. Hal ini terbukti dalam pemilu 1986. Ketika komisi pemilihan umum (Comelec) Filipina mengumumkan kemenangan Marcos, sementara Namfrel menemukan fakta bahwa Cory Aquino yang menang, rakyat Filipina bereaksi. People Power terjadi, Marcos tumbang. Awal Januari ini, atas inisiatif KIPP, dilakukan pertemuan antara lembaga-lembaga pemantau pemilu swasta Indonesia dengan Namfrel di Manila, Filipina. Dalam pertemuan yang dinamakan "Forum Dialog Manila" ini, pemantau pemilu dari Indonesia bertukar pikiran tentang hal-hal teknis menyangkut manajemen dan metode pemantauan. Para peserta juga akan bertemu muka dengan mantan Presiden Cory Aquino dan Fidel Ramos yang menyatakan dukungannya terhadap penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil di Indonesia. Untuk membantu kegiatan pemantauan di Indonesia, Namfrel berjanji mendatangkan 200 ahli pemantauan yang mereka miliki untuk disebar di berbagai wilayah Indonesia. Hanya saja, dalam pertemuan itu belum ada kesepakatan di antara para pemantau pemilu dalam negeri untuk melakukan koordinasi lantaran persiapan teknis dari masing-masing pemantau berada dalam tahap yang berbeda-beda. Sehingga sulit menyamakan langkah. Padahal, persoalan ini semestinya dibicarakan secepatnya agar tidak terjadi tumpang-tindih pekerjaan. Atau lebih buruk lagi, penilaian terhadap pemilu akan berbeda-beda sehingga membingungkan masyarakat. Sekjen KIPP Mulyana W. Kusumah mengusulkan, bila sulit berkoordinasi dalam tingkat teknis, sebaiknya para pemantau pemilu menyepakati standar minimum kecurangan pemilu. Supaya penilaian takkan terlalu bias. Nah, silakan berembuk. (*) ------------------------------ Berlanganan XPOS secara teratur Kirimkan nama dan alamat Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
