Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 04/II/4-10 Februari 99 ------------------------------ DUIT IMF UNTUK GOLKAR (POLITIK): Maret nanti, Rp 12 triliun dana Jaring Pengaman Sosial harus sampai di tangah masyarakat. Akan banyak yang bocor dan jatuh ke pendukung pemerintah. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) akan menerima berkah besar-besaran. Lebih-lebih menjelang Maret nanti, batas yang ditetapkan IMF untuk penyaluran dana Perluasan Jaring Pengaman Sosial (PJPS), para pengurus LKMD dan "kroni-kroninya" akan kebanjiran duit. Di tingkat pelaksanaan, LKMD memang memegang peran penting dalam menentukan siapa saja yang bisa memperoleh bagian dan berapa dana yang akan dikucurkan. LKMD punya wewenang mengajukan permintaan dana. Cairnya dana pun tak susah, karena hanya melalui beberapa tahapan. Dana pun dalam waktu singkat akan singgah di rekening Ketua LKMD melalui Bank Rakyat Indonesia atau Bank Pos. Nah, LKMD akan akan membagi-bagi dana itu kepada kelompok-kelompok masyarakat atau perorangan atau kontraktor yang akan mengerjakan proyek-proyek yang telah disusun. "Di wilayah LKMD ini hingga ke tingkat kecamatan, dana triliunan rupiah itu rawan korupsi," ujar seorang aktifis lembaga swadaya masyarkat (LSM). Penggelembungan biaya untuk proyek-proyek padat karya pun tak usah kaget jika akan banyak terjadi. Di tingkat LKMD inilah, praktek-praktek koncoisme alias kroniisme akan banyak terjadi. Ada ratusan ribu LKMD yang akan memperoleh kewenangan mengelola dana. Nah, siapa yang bisa mengawasi perputaran dana di ratusan ribu desa itu? JPS pun, nampaknya tak mengalokasikan dana untuk melakukan auditing. Kebocoran lain bisa terjadi ketika Badan Perencana Pembanguna Daerah, Bupati atau Walikota menunjuk konsultan yang akan memperoleh bayaran ratusan juta rupiah. Nah, kongkalikong akan mudah terjadi di sini. Konsultanya pun, yang ditunjuk dari LSM setempat, bisa saja dipilih LSM plat merah alias LSM yang dibentuk pemerintah sendiri. Sekarang repotnya, siapakah LKMD yang memegang penuh kendali dana JPS ini? LKMD di masa Orde Baru tak lebih dari perpanjangan tangan Golkar di desa-desa. LKMD merupakan organisasi desa yang dibentuk oleh lurah atau kepala desa. Sudah jadi rahasia umum, ketua LKMD biasanya dari unsur Golkar setempat, pegawai negeri atau anggota ABRI, biasanya Bintara Pembina Desa. Untuk pengelolaan ini pengurus LKMD bukannya tak memperoleh fee. LKMD pun, sesuai petunjuk pelaksanaan dari Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bapennas), akan melakukan pertemuan-pertemuan secara berkala dengan kelompok binaan sepanjang berlangsungnya program itu. Nah, di sinilah letak rawannya money politic alias politik uang itu. Masyarakat desa dan kaum miskin kota yang menerima bantuan kredit tanpa bunga yang jumlahnya akan mencapai puluhan juta di seluruh Indonesia, akan tergalang secara bagus. Jadi, para pengurus LKMD yang tak lain adalah para kader Golkar, tinggal menyentil saja jika pemilihan umum sudah dekat. "Golkar jadi punya media penggalangan massa yang efektif," ujar aktifis LSM tadi. Dana JPS ini ada dua macam yakni dana hadiah dan pinjaman lunak. Dana yang berupa hadiah digunakan untuk membangun prasarana dan membayar upah masyarakat yang akan dipekerjakan dalam proyek itu. Dana kedua berupa pinjaman lunak tanpa bunga untuk orang-orang miskin, misalnya kepada penjual bakso, pedagang kaki lima dan sebagainya. Dulu, maksud IMF baik adanya. Para ekonom di lembaga dana internasional itu sadar, krisis ekonomi dan politik yang makin gawat akan mengacaukan negeri ini. Nah, kalau negeri ini banyak orang miskinnya, kekacauan gampang muncul dan itu sudah terbukti. Kalau terus-menerus kacau, program penyelematan ekonomi IMF bisa berantakan karena investasi asing tak mau masuk karena takut dibakar massa. Itu sudah diakui IMF. Makanya, untuk mencegah kegagalan menjadi makin besar, IMF segera memaksa Indonesia untuk membagi-bagi dana itu yang baru disalurkan 30 persennya. Walhasil, program pun disusun, juklak dibuat, 27 LSM ditunjuk untuk jadi pendamping atau diminta menyalurkan dana itu di kelompok-kelompok masyarakat binaan LSM-LSM itu. Kalangan LSM pun pesimis program pemberdayaan ekonomi rakyat kecil ini bisa berhasil, mengingat pemerintah sebenarnya tak punya pengalaman dalam membina dan memberdayakan masyarakat. Keikutsertaan LSM dalam program ini nampaknya hanya dipakai agar mengesankan bahwa pemerintah akan bertindak jujur dalam mengelola dana itu. Nyatanya, LSM-LSM itu hanya memperoleh porsi yang amat kecil. Sebagian besar dana memang dikuasai ratusan ribu LKMD di seluruh Tanah Air. Kendati sudah kecil, namun sejumlah LSM yang sudah ditunjuk jadi pelaksana program ini tak kunjung menerima dana dari Bapennas. "Kami tak tahu mengapa dana itu tak kunjung turun, padahal katanya, Maret nanti programnya harus sudah jalan," ujar salah seorang aktifis LSM yang ditunjuk itu. Nampaknya, IMF dan Bank Dunia yang memasok dana itu tak begitu peduli, apakah dana JPS itu akan dikorupsi atau dipakai untuk politik uang. Bagi mereka yang penting dan itu tersalur, rakyat miskin bisa bernafas lega dan target perbaikan ekonomi Indonesia bisa berhasil. Mungkin saja mereka tak tahu, bahwa di tingkat bawah, dana mereka digunakan oleh kader-kader Golkar untuk membeli suara agar Golkar tak hanya mampu merebut 30 persen suara, melainkan bisa menang lebih dari 50 persen. Atau siapa tahu IMF dan Bank Dunia mendukung Golkar. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
