Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 11/II/25-31 Maret 99 ------------------------------ SEKALI LAGI, CALEG YANG BENAR Oleh: Siti Anisa (OPINI): Bila pemilihan umum berlangsung lancar dan demokratis 7 Juni mendatang, maka kita bisa membayangkan perpolitikan Indonesia akan banyak ditentukan oleh mereka yang ada di parlemen. Politik parlemen menjadi sangat penting. Anggota DPR, diharapkan menjadi artikulator kepentingan publik yang mumpuni. Bukan sekedar onderdil partai yang kebetulan didudukkan di DPR. Dalam sistem demokrasi yang sehat, memang sepantasnyalah bila DPR kuat, bermartabat, setara dengan eksekutif. Munculnya 48 partai peserta pemilu, sekilas membuat kita lebih optimis. Dari berbagai kelompok itulah diharapkan muncul wakil-wakil rakyat yang tangguh. Seperti wakil-wakil rakyat di tahun 1955-1959. Ketika itu, perdebatan di Konstituante dalam membahas nasib negeri, sangatlah menarik. Kita disuguhi oleh argumentasi-argumentasi cerdas; dan lebih dari itu, dilatari oleh niat memperbaiki negeri. Walaupun sejarah versi Orde Baru menghujat periode itu sebagai kegagalan politik partai; kita sebetulnya belum pernah punya masa yang lebih gemilang dalam menumbuhkan politisi sipil. Politisi yang dengan rendah hati, rela mengetok dukungan publik, untuk sebuah ide bersama. Apakah rekrutmen calon legislatif kali ini akan bermutu seperti tahun 1955? Melihat gelagatnya, orang pantas jadi kurang optimis. Naga-naganya, keunggulan banyak partai, belum bisa jadi jaminan bahwa tokoh-tokoh yang akan berkantor di parlemen nanti, betul-betul mereka yang mampu. Egoisme pengurus partai --seperti yang ditakutkan para penganjur sistem distrik-- tampaknya mulai terbukti. Caleg-caleg disusun semaunya oleh pimpinan pusat partai. Dan yang lebih parah, tidak ada rem dari para pengurus itu untuk mengukur kemampuan dan minat diri. Pintu untuk mereka yang di luar partai, walaupun berpotensi besar jadi wakil rakyat, agaknya telah ditutup rapat. Bagaimana para pengurus partai itu berlomba jadi caleg --walaupun sebelumnya tak menunjukkan tanda-tanda minat pada pekerjaan parlemen-- tampak di hampir semua partai peserta pemilu. Rapat-rapat pengurus partai yang biasanya sepi, kini tampak ramai, bahkan banyak mendapat tambahan muka-muka baru. Bukan saja pengurus harian yang berlomba mendaftar caleg, tetapi juga anggota-anggota departemen. Para pengurus partai yang sebetulnya tak tertarik dengan pekerjaan legislatif itu, bersikut-sikutan ingin ke Senayan. Menjadi anggota DPR dilihat sebagai jabatan, status --konsekwensi logis dari berpartai. Hari-hari belakangan ini, banyak sekali terdengar ucapan orang partai: "Kalau tidak untuk jadi Caleg, lantas untuk apa bikin partai?" Pendapat begini ada bahayanya. Pertama, seperti sudah disebut di muka, pandangan ini menutup orang-orang non partai yang sebetulnya potensial, untuk berpartisipasi di parlemen. Alasan klasik yang muncul di kantor-kantor partai dalam menolak caleg dari luar partai adalah: Mengamankan garis perjuangan partai. Lebih sempit lagi, kalau Ketua Partainya dicalonkan jadi presiden, maka para punggawa partai itu berebutan jadi caleg, dengan alasan: Mengamankan Pak/Bu Anu jadi Presiden. Sebetulnya, mereka hanya membungkus ambisinya sendiri, di bawah ketiak Ketua Partai yang kebetulan populer. Tokoh luar partai, bukan tak mungkin mendukung calon presiden yang sama. Kedua, yang lebih gawat, pengurus partai lantas merasa lebih berhak ke parlemen, tanpa mengukur kemampuan diri, dan bahkan melakukan segala cara untuk bisa lolos caleg. Yang paling banyak terdengar, sekarang ini politik uang mulai merajalela di partai-partai. "Berapa Anda berani bayar, untuk masuk caleg?" Pertanyaan konyol begini muncul dari pimpinan teras sebuah partai besar. Ada juga usulan agar tiap caleg dikenai iuran sukarela tapi wajib, sebesar Rp10 juta. Di kabupaten Tangerang, Bogor, formulir pendaftaran caleg, dijual Rp200.000,- Sukarela tapi wajib, alangkah persisnya dengan cara berpartai Orde Baru? Tak sulit membayangkan, bila caleg-caleg itu mau seleksi saja dikutip jutaan rupiah, maka ketika ia menjadi anggota parlemen, pikirannya tak akan lepas dari bagaimana mengembalikan modalnya. Itu sebabnya, para anggota dewan selama Orde Baru ini, lebih sibuk ngobyek ketimbang memikirkan produk Undang-Undang yang benar-benar untuk melayani rakyat. Tak tanggung-tanggung, pekerjaan membuat Undang-Undang pun dianggap sebagai proyek borongan. Tiga bulan terakhir, DPR kita rencananya akan mensahkan lebih dari 35 UU baru. Tolong jangan dilihat karena produktifiitasnya, tetapi memang ada uang rapat yang cukup tinggi untuk tiap UU yang digodok itu. Masih segar dalam ingatan kita, DPR yang oleh kekuatan rakyat akan dihentikan Juni 1999 (dari rencana aslinya 2002), minta pesangon masing-masing Rp200 juta, tunai. Kenapa? Karena belum lunas utang-utangnya. Kredit mobilnya, kredit rumah. Dan, juga biaya-biaya kampanye yang pernah dikutip partai mereka ketika pencalegan. Adalah satu tragedi, bahwa partai-partai baru hasil reformasi, akan mengulangi cara yang sama dalam melahirkan anggota parlemennya. Politik di masa Indonesia baru adalah politik parlemen. Itu betul, kalau saja mekanisme rekruitmen para anggota dewan --yang dilakukan partai-partai-- menghargai prinsip akuntabilitas. Mekanisme yang membuka peluang sama untuk siapa saja tokoh publik yang berprestasi dan didukung masyarakatnya, untuk maju menjadi calon anggota parlemen. Selama pengurus partai mengangkangi kesempatan ini menjadi seolah hak pribadinya sendiri, maka kita sulit membayangkan politik parlemen akan betul-betul muncul di masa mendatang. Bukan tak mungkin parlemen akan diisi oleh beo-beo baru, yang pikirannya cuma bagaimana mengembalikan modal kampanye. Saat ini memang belum terlambat. Mudah-mudahan para pemimpin partai menyadari posisi pentingnya, untuk melahirkan parlemen yang berkualitas. (*) Penulis tinggal di Jakarta --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
