Precedence: bulk Teman-teman di Yayasan Tahanjungan Tarung, Saya selalu kagum melihat eksistensi kalian, apalagi setelah berkenalan dengan Emerson, tidak pretensius dan bersikap terbuka untuk diskusi. Soal peranan ABRI (ke-effektifan-nya meredam situasi di Kalbar) tidak perlu dipertanyakan. Sekarang mereka sedang diskordinasi, tetapi kalau ABRI sudah konsolidasi lagi , mereka bisa saja men-terror lagi, kalau supremasi politik sipil gagal...!! Yang perlu dipertanyakan adalah "underlying causes" kenapa terjadi kekerasan seperti itu. Saya teringat satu artikel laporan kunjungan Komnasham setelah situasi seperti ini terjadi di Kalbar akhir tahun 1996. Asmara Nababan memberikan analisa yang patut dipikirkan secara panjang: Kejadian ditahun 1996 itu adalah berakar pada kesalahan kebijaksanaan pemerintah jaman ORDE Barunya Suharto dalam politik Kependudukan (a.l. migration policy, marginalisasi penduduk asli), Exploitasi Sumber Daya Alam, dan peranan elite politik juga yang di daerah. Semua hal ini belum didiskusikan secara menyeluruh dan dengan kepala dingin. Saya yakin teman2 di Kalbar juga sudah punya analisa dan kesimpulan tentang semua hal ini dan usulan-usulan pemecahannya. Adalah lebih baik kalau teman2 di daerah lain, terutama di Kalimantan Tengah dari sekarang lebih giat mendiskusikan desintegrasi sosial, kultur dan ekonomi di daerahnya. Kenapa Kalimatan Tengah? Ini karena perhatian dan pekerjaan saya tiga tahun terakhir fokus ke sana. Beberapa bulan yang lalu waktu saya ke Palangka Raya, saya diceritakan oleh seorang pejabat yang asli Dayak, bhw sejak Suharto "jatuh" semua birokrat daerah berbagai sektor pemerintahan sibuk diskusi menghitung bagaimana "Pembangunan Daerah" bisa lebih beres kalau Daerah umpamanya saja bisa mengatur anggaran masuk dan pengeluaran secara mandiri. Dihitung-hitung bahwa kalau daerah menerima 50% saja anggaran (bagi "fifty-fifty" dengan Pusat), sekian ratus milyard rupiah itu katanya "pasti" lebih bisa membangun daerah. Jadi issue mereka hanya "otonomi budget". Ini sih sah-sah saja, tetapi kalau kita berani berpikir lebih panjang PAMAN, BIBI, SAUDARA SEPUPU, semua sanak keluarga kita yang ada di birokrasi pemerintahan daerah itu, selama ini yang ikut mengenyam cipratan dana pembangunan yang diatur oleh Pusat. Birokrasi ini juga terlibat dalam pengurasan sumber daya alam daerah kalian (tambang, kayu, dll) Saya lihat tokoh politik masyarakat (elit-elit politik) masyarakat Dayak di Kalteng diskusinya juga hanya disekitar situ-situ. Issuenya "siapa Anak Daerah yang nanti bisa jadi Gubernur.." Coba kita ingat agenda Pertemuan Dayak Besar bulan Desember tahun lalu. Disatu pihak ambisi ini juga sah-sah saja, mungkin Dayak lebih solid di propinsi ini. Tetapi kok anehnya MASALAH LINGKUNGAN yang menjadi salah satu dasar kehidupan manusia tidak menjadi salah satu issue utama di pertemuan itu, seandainya Issue Lingkungan itu toh juga dibahas "cara pengantarannya" masih kurang effektif untuk menggalang masyarakat daerah untuk membenahi soal ekploitasi dan pelestarian alamnya. Saya tahu banget, Oom-oom kita itu juga terlibat dagang kayu. Kayu-kayu sekarang dijarah disaat politik pusat dan daerah sedang "vakum". Di daerah "vakum" yah antara lain juga karena "dibiarkan" saja. Kapan lagi orang Daerah bisa mengenyam "uang- masuk", 'kan dari dulu kesempatan hanya ada di Konglomerat dan orang2 di Pulau Jawa....?!. Saya jadi bingung di P. Jawa sedang Krismon, eh kalau masuk Bank di Palangka Raya, yang ngantri didepan loket deposito tiap hari puanjaang sekali, duit dibawa dalam kantung plastik atau bergepok- gepok di amplop besar. Pernah sebentar saya kagum, tetapi setelah teringat situasi masyarakat yang di pedalaman, saya jadi prihatin dan bahkan geregetan melihat tokoh-tokoh yang ada di Ibukota propinsi. Mereka sama gobloknya dengan tokoh atau birokrat yang ada di Pusat. Beranikah mereka mendiskusikan soal pro$e$ perusakan alam yang sekarang terjadi dan apakah ada yang mau mengambil inisiatif "membenahi" kerusakan lingkungan, sosial ekonomi dan kultural yang disebabkan oleh umpamanya Proyek Lahan Gambutnya Suharto? Nggak ada lah..! Yang saya tahu ada adalah ketulusan dan keberanian masyarakat pedalaman yang sudah dirugikan, umpamanya a.l. masyarakat Dadahup yang tahun lalu dua minggu berkemah didepan gedung Gubenuran, nuntut kompensasi atas perusakan PLG itu pada kebun rotan, kebun purun dan kolam beje-nya... Elit-elit daerah ini perlu terus didesak mengambil posisi untuk menghentikan penjarahan hutan, pertambangan liar dan kolusi pejabat- cukong. Kita semua harus berani membongkar masalah-masalah ini dan menanamkan tonggak2 kemasyarakatan yang lebih adil dan lestari. Kalau tidak Kalteng hanya akan menjadi eksportir kebakaran hutan dan masyarakat setempatnya menjadi manusia-manusia cacat fisik dan mental karena air sungai sudah tercemar dengan racun pengawet kayu dan racun yang ditimbulkan oleh pembukaan kanal-kanal Proyek lahan Gambut. Apa kita mau melihat anak-cucu kita cacat seperti di Minimata, Jepang itu? Kan kebakaran hutan -yang katanya orang Kalimantan tujuh bulan nggak melihat matahari- belum lama terjadi sebagai "Peringatan". Ada satu filsafat yang perlu kita direnungkan: manusia atau masyarakat yang merusak/menghancurkan alam lingkungannya, disana sini membunuh satwa hanya semata karena instink perut lapar dan merusak/menghancurkan tumbuhan yang menjadi bagian dari keseluruhan alam, mereka akan mendapat balasan yang sama dahsyatnya dari alam itu. Ini tentunya bukan kutukan bagi orang Kalteng, tapi juga bisa kita simak dari prediksi-prediksi ajaran-ajaran Kaharingan. "Oebans" menulis di emailnya: "revolusi belum selesai". Ah, kalau revolusi yang kayak begituan sih saya nggak mau ikut-ikutan. Revolusi itu nggak ada selama tidak ada gerakan-gerakan dari dalam masyarakat sendiri. Daripada "repolusi" lebih baik kita rame-rame nutup kanal-kanal PLG, menghijaukan kembali lahan-lahan yang rusak, menguatkan ekonomi alternatif masyarakat (rotan, karet, tapi jangan perkebunan Kelapa Sawit yang besar2an ah!; kalau nggak percaya lihat saja ke Malaysia "kodok" saja nggak ada di perkebunan kelapa sawit itu.., apalagi yang namanya biodiversitas), membantu masyarakat setempat mempertahankan hutan dan pohon-pohonnya supaya bisa dilestarikan produktivitas Non-Timber-Forest- Product-nya), menghentikan praktek cukong-cukong, pejabat, tentara, oom- oom dan saudara-saudara kita yang sekarang menjarah hutan-hutan Kalteng. Nggak usah jauh2, pertahankan hutan Sebangau, Dadahup dan ex-zone "E"- nya Proyek Lahan Gambut, kalau orang Kalteng nggak mau dilanda banjir badang dan diselimuti asap beracun kebakaran hutan tahun-tahun mendatang. "Repolusi" No dulu....'lah!!! "Re-appresiasi" kekayaan hutan dan alam yang masih kita punya, Yes!! Salam, juga untuk teman-teman di daerah-daerah lain. Hasjrul Junaid SKEPHI Cabang Eropa ------------------------------ On Tue, 23 Mar 1999, ytt wrote: > Buat kawan-kawan di Kal-Bar bagai mana situasi terakhir keadaan di Sambas > dan di kec. lainnya.Apakah pembataian masih berlangsung, dan bagaimana > tindakan Pemda dan aparat terkait terutama ABRI .... .. OH ABRI..apa sih > yang kalian kerjakan...!..selalu minta bantuan...apakah disana kekurangan > personil...apakah dengan mendatangkan personil dapat meredam kerusuhan yang > terjadi.Marilah lagi kita lihat tragedi Ambon,personil ABRI banyak yang > dikirim akan tetapi tidak bisa juga mengatasi kerusuhan disana.Ternyata > ABRI yang selalu dibanggakan dimasa orde barunya suharto tidak bisa > menjalankan tugas dengan baik, ternyata ABRI hanya bisa main > perang-perangan,ternyata BOHONG BESAR..!!! salam dari > oe-bans,.... Revolusi belum selesai..... ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
