Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 12/II/4-11 April 99 ------------------------------ PARTAI CENDANA, RUSAK KPU (POLITIK): Partai-partai Cendana lakukan sejumlah manuver di tubuh Komite Pemilihan Umum (KPU). Target akhirnya menggagalkan Pemilu? Pengamat politik LIPI Muhammad AS Hikam tampaknya sudah tak tahan melihat berbagai putusan Komite Pemilihan Umum (KPU) yang dinilainya makin tak proporsional dan keluar dari rel-nya sebagai badan penyelenggara Pemilu. Dalam suatu seminar, Rabu (31/3), salah satu keputusan KPU yang digugatnya sebagai tak proporsional itu adalah permohonan dana bantuan dari partai-partai politik kepada pemerintah sebesar Rp1 milyar hingga Rp25 milyar. "Belum apa-apa partai-partai itu telah menunjukkan perilaku yang tak sesuai dengan harapan rakyat. Tunjukkan dulu program kerja yang dapat meraih simpatik rakyat pemilih, baru bicara soal dana bantuan dan sebagainya," ucapnya dengan nada kecewa. Menurut Jacob Tobing, wakil PDI Perjuangan di KPU, usulan permintaaan dana itu sebenarnya bukan menjadi skala prioritas partai-partai besar yang memiliki massa-riil seperti partainya. Tapi usulan tersebut, lanjutnya, didesakkan oleh sejumlah partai-partai "gurem" yang mengklaim tak memiliki dana yang cukup menghadapi Pemilu mendatang. Partai-partai "gurem" yang mendesakkan permintaan bantuan dana itu ternyata, seperti disebutkan sejumlah perwakilan partai-partai politik di KPU, didominasi oleh partai-partai politik yang ditengarai telah menerima dana dari keluarga Cendana. Partai-partai politik tersebut adalah mereka yang membentuk forum partai politik di bawah koordinasi Agus Miftach, dan mereka yang tergabung ke dalam Aliansi Partai Reformasi yang dipimpin Syarifuddin Harahap. Partai-partai politik milik keluarga Cendana tersebut memang secara periodik beberapa waktu lalu melakukan pertemuan di rumah Ibnu Hartomo, salah satu kerabat keluarga Cendana di kawasan Condet. Di tempat itulah, kata sumber dari Partai Aliansi Kebangkitan Muslim Sunni Indonesia (Akamsi), digodog pedoman gerilya politik -atas pesanan keluarga Cendana- partai-partai tersebut untuk menggagalkan Pemilu, apapun caranya. Tampaknya KPU menjadi obyek gerilya politik yang menguntungkan partai-partai pro-status quo ini. Partai-partai "gurem" yang relatif tak memiliki kans untuk memenangkan Pemilu bulan Juni mendatang itu, melakukan sejumlah manuver, yang -sepintas lalu- radikal dan bersuara vokal dalam mengambil sikap berseberangan dengan pemerintahan Habibie, misalkan dalam soal keputusan boleh tidaknya menteri dan pejabat negara berkampanye. Dari 46 suara setuju menteri tidak boleh berkampanye pada hasil voting pekan lalu, sebagian besar didukung partai-partai milik keluarga Cendana tersebut. Mereka dalam rapat pleno KPU, Rabu (31/3), bahkan bersuara keras, dan mendesak Rudini, Ketua KPU, untuk tak tunduk dengan fatwa MA yang dinilai telah salah kaprah dalam mengeluarkan pertimbangan hukumnya tertanggal 26 Maret 1999. Menurut Hikam, mungkin saja partai-partai "gurem" itu berkepentingan untuk mematangkan konflik antara KPU dengan pemerintah. "Jika ini berlarut-larut, maka penyelenggaraan Pemilu terancam mundur, dan yang terburuk gagal sama sekali. Ini kan sesuai dengan skenario pendukung status quo," katanya. Sasaran tembak partai-partai "made in" keluarga Cendana ini tak hanya pemerintah, tapi juga partai-partai besar berbasis massa riil yang dikenal sebagai partai-partai penentang status quo, yang memiliki kans besar memenangkan Pemilu. PDI Perjuangan merupakan salah satu partai besar yang dibidik mereka. Tak jelas apa kaitannya dengan tugas pekerjaan KPU, Ketua DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Hartono Mardjono SH, dan Sekjen DPP Partai Indonesia Baru (PIB) Soekarno Tomo, mendesak Rudini, agar KPU mengeluarkan aturan yang membubarkan keberadaan posko-posko milik PDI Perjuangan yang tersebar di berbagai kota besar dan kecil, serta di pelosok pedesaan di Indonesia. Entah kurang jeli mencermati manuver politik dibalik desakan tersebut, Rudini berjanji akan mendukung keluarnya keputusan yang membubarkan keberadaan posko-posko tersebut. Salah satu Ketua DPP PDI Perjuangan Soetardjo Soerjogoeritno menilai, desakan partai-partai "gurem" tersebut sudah tak proporsional, tak realistis, dan tak memahami realitas obyektif dukungan rakyat terhadap PDI Perjuangan. "Ini jelas bagian dari gerilya politik pro-status quo untuk menggembosi partai-partai pro-demokrasi. Sudah jelas hakekat pendirian posko-posko itu berbeda dengan kuningisasi dulu. Kalau kuningisasi itu kan modelnya top-down, sedangkan kehadiran posko-posko itu modelnya bottom-up, inisiatif dan prakarsa rakyat," ujar mantan ketua GMNI Yogyakarta itu. Soetardjo bahkan mengecam partai-partai "gurem" tersebut telah menjadi tiran-tiran baru dan bertindak otoriter dengan memanfaatkan KPU sebagai kendaraan demi memperjuangkan kepentingan politik kelompoknya saja. Ini memang tak mengherankan benar, karena Agus Miftach sendiri -sang koordinator forum partai-partai politik "made in" keluarga Cendana tersebut, menurut sumber Xpos di kalangan pengurus partai-partai politik, memiliki catatan buruk di masa lalu. Ia ternyata merupakan "orang" Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Negara) yang ditanamkan untuk berkiprah di LSM dan kini di partai politik, sebagai Ketua Umum Partai Rakyat Indonesia (PARI). Agus Miftach juga pernah memiliki hubungan baik dengan Bob Hasan. Bob pernah memberikan dana bagi Agus untuk mengelola sebuah LSM yang bergerak dalam bidang pengelolaan hutan, yakni Masyarakat Perkayuan Indonesia (MPI). Agus diberikan sebuah kantor di lingkungan perkantoran di Manggala Wanabhakti. Ketika gerakan reformasi yang dipelopori para mahasiswa berhasil menumbangkan Presiden Soeharto, bakat oportunis Agus muncul, dengan membelot dari Bob -yang kroninya Soeharto itu-, serta membentuk MPI Reformasi. Jadi sebagaimana pesan salah seorang wakil parpol di KPU kepada Rudini yang disampaikannya melalui Xpos: "berhati-hati lah Pak Rudini, karena orang-orangnya keluarga Cendana berupaya memanfaatkan Anda dan KPU sebagai kuda tunggangan untuk menggolkan skenario memenangkan status quo." (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
