Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 12/II/4-11 April 99 ------------------------------ KDI TERANCAM, ADI GUSAR (POLITIK): Koperasi Distribusi Indonesia (KDI) dituntut dibubarkan. Tambang emas Adi Sasono terancam bocor. Nasib Koperasi Distribusi Indonesia (KDI) di ujung tanduk. Entah karena angin apa, Menteri Perindustrian dan Perdagangan, Rahardi Ramelan mempertimbang akan mencabut SK No.505/MPP/Kep/10/1998. Kalau SK ini dicabut, ya tamatlah riwayat KDI, kartel koperasi bikinan Adi Sasono, Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah. Asal tahu saja, SK tersebut adalah SK yang memberikan hak monopoli distribusi minyak goreng PT Perkebunan Nusantara dan gula pasir produksi PT Rajawali Nusantara untuk Koperasi Distribusi Indonesia (KDI). Rahardi beberapa waktu lalu mengatakan akan meninjau kembali SK itu karena permintaan sejumlah koperasi di beberapa daerah. Sejumlah anggota dewan perwakilan rakyat di daerah juga menuntut agar KDI dibubarkan saja. Kartel KDI diberi tugas oleh Departemen Koperasi mengendalikan harga minyak goreng yang sempat melonjak jadi Rp10 ribu per kilogram. Namun, pembentukan kartel ini, 12 Juli tahun lalu, sebenarnya untuk mengambil-alih jalur distribusi bahan makanan dari para pedagang Cina. Ketua Umum KDI bukan orang asing: Nurdin Halid, koruptor yang dengan gampang bebas dari hukuman. KDI memonopoli distribusi 40% minyak goreng curah nasional dan sekitar 40% gula pasir. KDI belakangan juga akan memonopoli distribusi beras menggantikan peran Bulog. KDI dimodali pemerintah, duit segar berbunga rendah sebanyak Rp600 miliar. Duit sebanyak itu diambil dari dana pajak ekspor crude oil palm. Dari distribusi minyak goreng, KDI untung Rp50 tiap kilogramnya. Kalau kebutuhan minyak goreng nasional mencapai tujuh ribu ton, keuntungan yang bakal diraup KDI sebesar Rp350 juta sehari atau Rp10 miliar sebulan. Belum lagi keuntungan penyalur gula pasir yang juga menguntungkannya. Namun, mungkin karena kinerja KDI yang makin memburuk belakangan ini, sejumlah koperasi di daerah mengeluh karena tak kebagian minyak goreng. Keluhan ini sampai ke meja Rahardi yang kemudian berjanji akan meninjau SK itu. Terang saja pernyataan Rahardi ini membuat Adi Sasono cemas. Ia lalu meminta Rahardi agar tak mencabut SK itu hanya karena permintaan beberapa orang saja. Belum terdengar apa komentar Rahardi tentang permintaan Adi agar ia tak mencabut SK itu. Namun, jika kelompok Akbar Tanjung yang bersetru dengan Adi (baca: Gerilya Politik Sang Menteri Koperasi), memang tengah mengerjai Adi, bisa jadi SK itu dicabut Rahardi. Rahardi memang dekat dengan Adi, namun ia tak terlalu kuat menerima tekanan Akbar dan kawan-kawannya. Nah, kalau monopoli KDI dicabut, hilanglah salah satu tambang emas Adi. Dan, tentu ini juga mengurangi pasokan dana untuk gerilya politiknya. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
