Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 12/II/4-11 April 99 ------------------------------ BUPATI MUNDUR, SIAPA PEMBANTAINYA? (POLITIK): Bupati Banyuwangi, Purnomo Sidik mundur dari jabatan dan ada upaya untuk tetap mempertahankannya. Tekanan kelompok 101 kian gencar. Tapi pembataian warga NU tetap sebagai misteri. Setelah terombang-ambing tiga bulan, upaya 101 ulama Banyuwangi untuk menuntut mundur Bupati Purnomo Sidik membuahkan hasil. Kamis (25/3), Bupati Banyuwangi, disaksikan pimpinan DPRD Banyuwangi membuat pernyataan pengunduran diri. "Saya mengundurkan diri karena ada desakan dari atas," kata Purnomo. Ucapan bupati ini mau tidak mau membuat tanda tanya, betulkah Purnomo legowo melepaskan jabatannya? Siapa yang menekan? Sumber Xpos mengatakan Danrem Banyuwangi, Kolonel (Inf) Agus Suyitno, sebenarnya aktif memainkan peran agar Purnomo mau mundur. Beberapa waktu lalu, ketika massa mengepung kantor Pemda dan berniat tidak akan meninggalkannya sampai ada keputusan atas tuntutan pengunduran diri bupati. Danrem Baladika Jaya berinisiatif bertemu kiai sepuh, KH Zarkasyi Junaedi. "Niatan ini baru terlaksana kesokan harinya. Saat itu juga beberapa tokoh 101 ulama berkumpul di rumah Kiai Zarkasyi," ujar sumber Xpos itu. Hal ini dibenarkan oleh KH Hasyim Cholil, koordinator 101 ulama sekaligus Ketua PC NU Banyuwangi. Pak Hasyim, demikian biasanya dipanggil, berpendapat bahwa semua inisiatif berasal dari Kolonel Agus Suyitno. Kalau dirunut ke belakang, aktifnya Kolonel Agus Suyitno mengambil inisiatif tidak lepas dari keinginan Pangdam Brawijaya, Mayjen Ryamizard Ryacudu untuk secepatnya menyelesaikan masalah Banyuwangi. Hal itu disampaikan pada akhir Januari 1999 saat berdialog dengan 101 ulama. Mungkinkah langkah yang diambil Danrem Baladika Jaya lebih banyak didasarkan pertimbangan keamanan? Apakah ada kaitan dengan persiapan menjelang pemilu? Saat dihubungi, Danrem, Baladika Jaya, Kolonel Agus Suyitno mengatakan kalaupun inisiatif penyelesaian berasal dari dia, semuanya semata untuk kebaikan Banyuwangi sendiri. "Kita tidak bisa membiarkan kondisi yang rawan konflik itu terus berlangsung. Hanya itu," katanya. Bagaimana dengan pernyataan bupatai yang mengatakan bahwa pengunduran dirinya karena desakan? Agus mentakan desakan dari atas memang ada. Agus Suyitno juga menolak kalau dikatakan keberadaan dirinya dalam proses perundingan sebagai representasi pihak atas yang mendesak Purnomo. Tetapi sehari setelah pernyataan mundur Purnomo, Azis Burhanuddin, anggota FPP DPRD Banyuwangi menganggap keputusan Ketua DPRD untuk memberikan tanda tangannya hanya sebagai keputusan pribadi, bukan keputusan dewan. Sebab tidak melalui rapat dewan. Lho? Usaha membela Purnomo? "Tidak. Saya tidak membela, tapi mencoba mendudukkan persoalan sesuai prosedur semestinya. Apalagi sebenarnya ada kelompok masyarakat yang justru menghendaki bupati dipertahankan. Mengapa suara dari kelompok ini tidak dipertimbangkan?" katanya. Kelompok mana? "Pokoknya ada," katanya singkat. Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Banyuwangi, Damad Dahono sempat terkejut. Dia menyesalkan pernyataan itu. Damad mengatakan statement Azis itu keluar karena tidak tahu prosesnya. "Ini kan masih tahap awal. Nanti tugas dewan meneruskan dan membahas dalam sidang panipurna. Sudahlah, yang penting kita berusaha mencegah potensi ancaman keamanan bagi Banyuwangi," kata Damad. Menyinggung tentang pasifnya DPRD terhadap gejolak masyarakat, Damad menolak anggapan itu. Bagi Damad, kunci penyelesaian tetap ada pada bupati. Sebab DPRD tidak mempunyai kewenangan untuk memberhentikan bupati. Selesai? Belum. Jauh hari Dirjen PUOD Depdagri, Prof. Dr. Ryaas Rasyid mengatakan tidak akan mengeluarkan surat pemberhentian bagi bupati Banyuwangi. Meskipun didasarkan pada permohonan bupati sendiri. "Saya tidak akan meluluskan," katanya kepada wartawan di Jakarta. KH. Hasyim Cholil terkejut ketika diberi tahu komentar Ryaas Rasyid. Tapi kiai yang satu ini masih tetap yakin Mendagri, Syarwan Hamid akan meluluskan permohonan ini. Apalagi KH Hasyim yakin Purnomo tidak akan menjilat ludah kembali. Kalau tidak? "Sebagaimana yang dikatakan bupati, dia mundur demi keamanan Banyuwangi. Kalau Mendagri tidak meluluskan permintaan ini berarti Mendagri tidak menginginkan adanya keamanan. Dia akan tahu sendiri akibatnya," katanya dengan sedikitnya ancaman. Cukup pelik memang babak akhir kasus Banyuwangi ini. Di satu sisi, tekanan masyarakat sudah demikian kuat, bahkan sudah diwujudkan dalam bentuk pendudukan kantor pemda Banyuwangi. Tapi di sisi lain, ada kelompok yang tidak diuntungkan dengan turunnya bupati Banyuwangi. Kelompok ini yang punya peluang memunculkan konflik. Kelompok inilah yang ditengarai bisa menimbulkan masalah baru di Banyuwangi. Indikasi ini terlihat dari pernyataan Azis Burhanudin. Anggota FPP DPRD Banyuwangi ini mengatakan bahwa keputusan mundurnya bupati justru akan memunculkan konflik baru. Sayang saat didesak, Azis tidak mau merinci lebih jauh. Tetapi satu informasi salah seorang dari 101 ulama memberikan gambaran sedikit jelas. Menurut ulama muda ini dengan keberhasilan para ulama ini mau tidak mau semakin mengangkat nama PKB di masyarakat. Sebab yang selama ini getol memperjuangkan tuntutan adalah para ulama ini yang notabene pendukung PKB Banyuwangi. "Ini jelas tidak dikehendaki oleh beberapa partai politik yang ada. Seperti PPP Banyuwangi. Semakin tipis peluangnya meraih suara. Juga Golkar," kata pengasuh pondok pesantren di Gambiran, Genteng ini. Cukup beralasan memang. Paling tidak, dalam pemilu mendatang, PKB merupakan ancaman yang cukup besar bagi PPP dan Golkar. Sebab selama ini, dua partai warisan Orde Baru ini lebih banyak ditopang oleh basis massa NU. Dengan semakin menguatnya PKB di Banyuwangi berarti mengurangi peluang bagi Golkar dan PPP. Namun potensi rusuh akan semakin besar jika tuntutan rakyat tidak mendapat tanggapan yang serius bagi pemerintah. Seperti yang dikatakan seorang warga keturunan Cina pendukung PKB. "Saya tak tahu lagi kalau sampai tuntutan masyarakat diabaikan Jakarta," kata pengusaha yang cukup berhasil di Banyuwangi ini. Selanjutnya pengusaha ini mengatakan apapun yang dikatakan oleh aktivis PPP, jelas aspirasi yang dibawa oleh 101 ulama merupakan suara mayoritas rakyat Banyuwangi. "Siapa masih meragukan kredibilitas KH Zarkasyi. Sekali beliau mengatakan A, seluruh masyarakat akan berdiri di belakangnya. Kalau orang PPP itu kan hanya didasarkan kekecewaan dan ketakutan kehilangan kekuasaan," katanya. Apapun yang menjadi argumentasi kedua pihak yang menyimpan potensi rusuh, yang jelas kedua pilihan ini memang cukup sulit. Tetapi akan lebih sulit kalau Banyuwangi diobok-obok lagi. Kendati Purnomo mundur, misteri pembantaian warga NU di Banyuwangi dan sekitarnya belum juga terungkap. Kalau Purnomo didicurigai terlibat, sebaiknya setelah mundur, ia diperiksa. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
