Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 12/II/4-11 April 99 ------------------------------ Damad Dahono, Ketua DPRD Banyuwangi: "PIHAK KEAMANAN BERKEPENTINGAN" Sejak tuntutan 101 ulama muncul ke permukaan, yang selalu menjadi pertanyaan masyarakat adalah peran DPRD Banyuwangi yang dianggap lambat menangkap aspirasi masyarakat. Namun bagi Damad Wahono, Ketua DPRD Banyuwangi, anggapan ini lebih banyak disebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang mekanisme birokrasi pemerintahan. "Saya maklum kalau rakyat ada yang berpendapat seperti itu," katanya. Berikut petikan wawancaranya. T: Bagaimana pendapat Anda tentang opini masyarakat yang menganggap DPRD Banyuwangi yang sangat pasif membaca aspirasi masyarakat? J: Saya sebenarnya sejak lama mendengar. Namun yang perlu diketahui, posisi DPRD dalam tata pemerintahan Indonesia sejajar dengan bupati. Konsekwensinya DPRD tidak punya kewenangan dalam hal mengangkat dan memberhentikan seorang bupati. T: Tapi DPRD kan bisa menampung suara masyarakat dana selanjutnya meneruskan kepada pemerintah pusat? J: Itu yang tidak kepingin kami lakukan. Sebab tindakan seperti akan menjadi bumerang bagi kami. Sebab keputusan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Kata kuncinya ada di tangan Mendagri. Apapun yang kami suarakan akan membentur birokrasi yang ada. T: Tapi dalam proses perundingan kemarin Anda memposisikan sebagai Ketua Dewan dan membubuhkan tanda tangan? J: Itu lain. Sebab sebelumnya, Pak Purnomo pernah mengatakan kepada saya bahwa secara pribadi beliau tidak keberatan mengundurkan diri. Nah, ini bisa menjadi pendorong bagi kamu untuk memproses secara konstitusional dalam pengajuan pengunduran diri bupati. T: Apa dengan alasan itu pula, sehingga dalam perundingan kemarin, justru Danrem Baladika Jaya yang paling berperan? J: Bisa jadi. Bagaimanapun juga, pihak keamanan mempunyai kepentingan yang cukup besar dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah ini. Kalau memang sumber ancaman stabilitas keamanan berasal dari ketidak puasan masyarakat, kenapa hal itu tidak kita bantu merealisirnya? T: Artinya justru kepentingan militer yang lebih banyak menjadi pertimbangan? J: Ya.. nggak juga. Ingat sebentar lagi kita akan memasuki masa kampanye dan pemilu. Anda bisa banyangkan betapa kritis kondisi keamanan di sini jika masalah ini tidak cepat terselesaikan. T: Langkah yang akan dilakukan dewan sebagai tindak lanjut? J: Kami akan melakukan proses hearing dengan Bupati, selanjutnya kami akan teruskan ke atas. T: Kalau seandainya Mendagri tidak menyetujui? J: Kita tidak bisa berandai-andai. Toh pemerintah pusat juga berkepentingan dengan stabilitas keamanan menjelang pemilu. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
