Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 12/II/4-11 April 99 ------------------------------ BERAS JEPANG DISOAL LAGI (POLITIK): Beras sumbangan Jepang yang didistribusikan Nahdlatul Ulama ternyata beras tak terpakai. Justru lebih murah jika mendatangkan beras Thailand. Berita Harian Yomiuri, 19 Maret 1999, benar-benar menyentak nurani kita. Investigasi harian berbahasa Jepang yang terbit di Tokyo itu memberi kesimpulan bahwa soft loan berupa beras dari negeri itu bukanlah sebuah niat yang seluruhnya baik. Akhir tahun lalu, ketika krisis pangan di Indonesia dikawatirkan akan membawa bencana kelaparan, pemerintah Jepang tergerak hatinya menyumbangkan stok beras. Kala itu, Indonesia membutuhkan beras impor sebanyak 3,5 juta ton, jumlah yang tak main-main. Pemerintah Jepang meminjamkan berasnya sebanyak 700 ribu ton atau senilai 99 milyar yen. Pemerintah Jepang telah dua kali mengirim beras bantuan Jepang sebagai pinjaman darurat. Beras itu sebagian besar telah didistribusikan oleh Lapesdam-NU ke masyarakat yang memburuhkan di beberapa tempat di Indonesia. Nah, menurut Yomuiri, harga sesungguhnya beras Jepang itu 99 milyar yen, namun karena Indonesia menggunakan harga standar internasional ketika mengembalikan, maka harganya menjadi 22,4 milyar yen. Sisanya, sekitar 76,6 miliar yen, menjadi tanggungan rakyat Jepang. Menurut Yomuiri, niat pemerintah Jepang ini sebenarnya tak lebih untuk menghabiskan stok beras Jepang yang kelebihan. Kalau terus menerus disimpan, lama-lama beras itu busuk juga. Yomuiri mewawancarai Seiji Ueda anggota Parlemen dari Partai Demokratis di Komisi Luar Negeri Parlemen. Menurut Seiji, beras bantuan Jepang ini adalah beras simpanan untuk keperluan darurat yang terdiri dari 60% beras domestik dan 40% beras minimum diimpor. Nah, Indonesia akan mengembalikan utang beras itu dengan cicilan selama 32 tahun. Seiji mengatakan, dibandingkan dengan beras Thailan, beras domestik Jepang ini lebih mahal yakni serharga 300 ribu yen per ton. Padahal untuk kualitas yang sama dari Tahilan hanya seharga 100 ribu yen per ton. Jelas tiga kali lebih murah. Menurut perhitungan Seiji, seandainya pemerintah Jepang memberi pemerintah Indonesia pinjaman yen untuk mengimpor beras dari Thai, Jepang bisa menghemat biaya sampai 21 milyar yen. Lagi pula rasa beras Thai dan Indonesia mirip, karena itu dari dulu beras Thai sudah dikonsumsi masyarakat Indonesia. Menanggapi kritikan Seiji ini, Departemen Pertanian dan Kehutanan Jepang mengatakan, jika Indonesia membeli beras yang sangat banyak dalam waktu singkat, ada kemungkinan harga beras dunia akan membumbung tinggi. Makanya Pemerintah jepang memberikan pinjaman beras, bukan yen. Namun, di kalangan parlemen Jepang timbul kecurigaan, bahwa pengiriman beran ke Indonesia karena peraturan pangan yang baru menetapkan jumlah stok beras darurat sebanyak 1,5 juta ton. Pada Oktober lalu beras simpanan mencapai 2,9 juta ton, jadi kelebihan sekitar 1,4 juta ton. Karena kelebihan stok itu, maka biaya pemeliharaan juga naik, antara lain untuk ongkos gudang, AC dan lain-lain memerlukan 35,4 milyar yen. Kenyataanya, bantuan beras terhadap Indonesia menjadi kesempatan baik bagi pemerintah Jepang untuk menghabiskan stok berasnya yang tidak digunakan. Toh, kendati begitu, Indonesia dengan senang hati menerima bantuan beras murah dari Jepang itu. Memang ada banyak masalah menyangkut distribusinya. Depot Logistik (Dolog) harus mengeluarkan ongkos angkut yang cukup besar untuk mendistribusikan beras-beras itu ke beberapa tempat yang ditunjuk Lapesdam-NU. Nah, buntutnya NU harus mengganti ongkos angkut. Tentu saja NU, misalnya PWNU Jawa Timur tak punya uang untuk mengganti ongkos angkut. Untung Asia Foundation, sebuah LSM dari Amerika yang punya kantor di Jakarta, baik hati dan bersedia membayar ongkos angkut itu. Ketika mulai didistribusikan beras ini kesandung masalah lainnya. Kantor Berita Antara menulis, NU mempolitisir beras itu untuk kepentingan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), partai yang didirikan oleh NU. Ini karena karung beras itu dicap dengan logo PKB. Berita itu dibantah Lapesdam-NU, lembaga otonom di lingkungan NU. Menurut Lapesdam, logo itu logo Lapesdam yang memang mirip dengan logo PBNU dan logo PKB. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
