Precedence: bulk


Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom
E-mail: [EMAIL PROTECTED]
Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp
Xpos, No 12/II/4-11 April 99
------------------------------

Iswandy Arisandy, aktivis dan mahasiswa Univ. Riau:
"RIAU BUTUH KEDAULATAN"

(DIALOG): Pertengahan Maret lalu, kita dikejutkan oleh deklarasi "Kedaulatan
Riau" yang independen dari pemerintahan Jakarta. Ternyata apa yang diminta
oleh para deklaratornya tidak sesangar yang diduga orang, seperti misalnya
gerakan untuk menjadi negara sendiri. Berbeda dengan apa yang menjadi
tuntutan para aktivis pro-kemerdekaan Timor Timur dan Aceh, para aktivis di
Riau lebih menuntut keadilan untuk menentukan distribusi kesejahteraan bagi
wilayah tengah Sumatra ini. Pada tahun lalu, Riau telah menyumbang Rp59
trilyun untuk negara, tetapi dana yang kembali lebih kurang cuma satu
trilyun rupiah. Itulah yang membuat "kebencian" masyarakat Riau terhadap
pemerintahan pusat Jakarta meningkat. Jadi Riau merasa bahwa dirinya telah
menjadi sapi perah Jakarta. Merekapun menduga dana yang dihisap itu toh
hanya dikorup oleh birokrat-birokrat yang tak peduli dengan kepentingan rakyat.

Berikut adalah wawancara Xpos dengan aktivis mahasiswa Universitas Riau,
Iswandy Arisandy, yang terlibat dalam acara deklarasi Riau Berdaulat.
Iswandy, mahasiswa semester delapan fakultas ekonomi ini juga dikenal
sebagai reporter berita di Radio Clapita Emas 103 FM Pakanbaru.

T: Bisa cerita darimana datangnya ide Riau Merdeka?
J: Ya, pertama-tama dulu kawan-kawan di kampus berkumpul karena kita sudah
mengasih pressure ke pemerintah pusat untuk meminta bagian 10% setoran Riau.
Kita panasi saja dengan usulan Riau merdeka seperti apa yang terjadi di
Irian Jaya, karena ini kan sama persoalannya menyangkut sumberdaya alam.
Tahun 1998 kemarin, kita (Propinsi Riau) menyumbang Rp59 trilyun untuk
negara tapi yang kembali dananya untuk membangun Riau cuma satu trilyun
rupiah, tak lebih. Sebelum reformasi malahan cuma Rp600 milyar. Nah ini kita
cuma mau minta keadilan yang sampai sekarang tak kunjung datang. Yang kami
minta untuk membangun daerah Riau itu cuma 10%, jadi kurang lebih Rp5,9
trilyun. Dengan dana segitu kami bisa dengan cepat membangun Riau jadi maju,
dengan catatan tentu saja kami harus mengawasi para pejabat di Riau supaya
mereka tidak korupsi. Jadi itu aspirasi itu pertama kali disampaikan oleh
Tabrani...

T: Siapa Tabrani?
J: Dia tokoh informal yang berpengaruh di Riau, punya rumah sakit yang pakai
namanya, RS Tabrani. Anggota DPR juga.

T: Dia atau mahasiswa yang punya ide?
J: Mahasiswa. Pas waktu tiga minggu yang lalu ada seminar di Unri, yang
datang itu ada Untarto dari Depdagri, lalu Faisal Basri dari PAN. Seminar
itu sangat menarik perhatian khalayak ramai karena bicara tentang negara
federasi. 

T: Mengapa ide federasi menarik banyak orang di sana?
J: Tentu saja ide negara federasi menarik bagi orang luar Jawa. Kalau Anda
orang Jawa barangkali tidak merasa betapa ketidak-sukaan, bahkan sampai ke
tingkat kebencian, terhadap orang Jawa begitu tinggi di daerah-daerah luar
Jawa. Saya tidak tahu apakah ini karena orang-orang Jawa begitu bebal untuk
bisa menangkap perasaan orang luar Jawa, saya pikir tidak. Akarnya sangat
mungkin bersifat struktural. Jadi kebencian itu bukan sesuatu yang natural
seperti permusuhan anjing dan kucing, tetapi karena direkayasa secara
sengaja oleh negara, khususnya oleh pemerintahan Soeharto. Saya yakin ini
kesengajaan rejim meski mereka begitu bodoh untuk bisa menyadari bahwa apa
yang mereka lakukan dengan sistem persatuan dan kesatuan a la kerajaan itu
berakibat fatal di luar Jawa. Bahkan, di Jawa sendiri para pendatang
terhisap dalam corak struktur negara Jawa. Jawanisasi inilah yang
menimbulkan kebencian dan antipati. Itulah mengapa ide negara federasi
mendapatkan gemanya di luar Jawa. 

Tapi saya pikir, Anda tidak perlu menjadi orang luar Jawa untuk bisa
memahami betapa bentuk negara federasi sesungguhnya lebih cocok bagi negara
kita. Indonesia ini begitu plural, biarkan saja pluralitas itu berkembang,
karena semua baik adanya. Memaksakan sebuah negara kesatuan itu hanya
melelahkan saja, banyak problem yang sebetulnya nggak perlu diurus jadi
harus diurus. Dan urusan-urusan itu memberi legitimasi pada ABRI untuk
intervensi, sehingga mereka ngotot berdwifungsi. 

T: Anda pikir bila ide federasi tak direalisasi, Indonesia ini akan pecah
seperti negara-negara Balkan?
J: Bisa jadi. Itu tergantung dialektika di berbagai daerah yang ingin
memisahkan diri. Kalau mereka melawan, ABRI tidak akan mungkin sanggup
menghadapinya sekeras apapun represi yang dilakukan. 

T: Mengapa yang dideklarasikan di Riau itu bukan Riau merdeka tetapi Riau
berdaulat?
J: Yah, kami ini kan tidak seberani warga Timor Timur, Aceh, atau Irian
Barat. Yang kami inginkan adalah keadilan distribusi kesejahteraan, karena
Riau sebetulnya telah disedot banyak. Kalau Anda datang ke Riau sekarang,
akan terlihat kesenjangan yang dulu tidak kelihatan, seperti pengemis dan
penjaja koran yang begitu banyak. Sementara di lain tempat ada perkampungan
mewah milik Caltex yang fasilitasnya tidak bisa dinikmati orang-orang
non-pekerja Caltex.

T: Pendapat masyarakat sendiri bagaimana?
J: Masyarakat mendorong mahasiswa dari belakang, gubernur juga. Tapi kalau
pusat tak setuju, masyarakat juga belum tentu langsung melawan.

T: Jadi ide Riau berdaulat ini bukan ancaman bagi pemerintah pusat sebetulnya?
J: Untuk saat ini sih belum. Tapi bila pusat tak peduli, hal ini akan jadi
benih yang akan bersemai menjadi perlawanan rakyat. (*)

---------------------------------------------
Berlangganan mailing list XPOS secara teratur
Kirimkan alamat e-mail Anda
Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS
Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda
ke: [EMAIL PROTECTED]


----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html

Kirim email ke