Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 14/II/18-24 April 99 ------------------------------ KEMANA DUIT BANK DUNIA? (PERISTIWA): Bank Dunia menunda pinjaman senilai US$ 600 juta untuk Indonesia. Padahal selama ini, selain dimakan para pejabat dan pengusaha kroni, duit itu jatuh juga ke kantong konsultan Bank Dunia dan perusahaan multinasional kroninya.Bank Dunia menunda pinjaman senilai US$ 600 juta untuk Indonesia. Padahal selama ini, selain dimakan para pejabat dan pengusaha kroni, duit itu jatuh juga ke kantong konsultan Bank Dunia dan perusahaan multinasional kroninya. Memang sial jadi rakyat di negara pinggiran yang diperintah oleh penguasa korup. Rakyat Indonesia sampai akhir tahun 1998 saja sudah harus menanggung hutang pemerintah pada luar negeri sebesar US$71,76 milyar. Belum lagi hutang yang sudah diteken oleh Habibie selama kurang dari setahun ia berkuasa sebesar US$17,6 milyar. Sebetulnya sudah menjadi kasak-kusuk khalayak betapa duit pinjaman itu telah dikorup oleh para pejabat. Bank Dunia sendiri, yang menjadi salah satu mata air hutang, juga pernah melansir memo internal bahwa selama tiga puluh tahun pinjaman dana mereka beroperasi di Indonesia, sekitar tiga puluh persennya sudah jatuh ke tangan para pejabat. Dari data yang diungkap pengamat asal Northwestern University, Jeffrey Winters, sejumlah US$10 milyar telah dikorup dari total hutang US$30 milyar yang dikucurkan Bank Dunia selama Rejim Soeharto berkuasa. Yang mencengangkan, pengakuan dari Mantan Menteri Keuangan Fuad Bawazier mengenai berapa persen yang dikorup justru lebih besar. Senin, 5 April 1999, Bisnis Indonesia melansir pernyataan Fuad dalam berita kecil yang nyaris luput dari perhatian. Di situ Fuad bilang, "50% pinjaman luar negeri jadi obyekan pejabat". Mereka yang sinis menanggapi bahwa apa yang dibilang Fuad itu adalah pesanan dari Cendana untuk menghantam kelompoknya Ginandjar. "Dia datang ke Cendana. Nah, di sanalah yang menggosok-gosok," ujar pejabat dari kantor Menko Ekuin yang tak mau disebut namanya. Fuad mengelak mentah-mentah, "Saya bicara dengan pengamatan ekonomi saya, tak ada niat politis sama sekali". Penyelewengan itu, menurut Fuad sebetulnya sudah ia catat sejak mantan Dirjen Pajak ini duduk sebagai Kepala Pusat Penyusunan dan Analisis Anggaran Pendapatan Belanja Negara di bawah Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan dan Neraca. Nah, sejak itulah polemik jadi membesar hingga membuat Bank Dunia gerah. Perundingan antara Pemerintah RI dan Bank Dunia yang sudah lama berjalan tersendat. Bank Dunia tidak merasa yakin dengan mekanisme baru pengawasan dana oleh pemerintah. Maka keluarlah penundaan hutang sebesar US$600 juta dari Bank Dunia kepada Indonesia. Menurut The Asian Wallstreet Journal (AWSJ) edisi 13 April 1999, Bank Dunia merasa khawatir dana pinjaman akan disalahgunakan hingga menjelang Pemilu mendatang. "Pinjaman itu seharusnya diserahkan pada 31 Maret lalu, namun sejumlah aktivis oposisi di Indonesia meminta Bank Dunia menangguhkan pencairannya sampai sesudah pemilu, karena dikhawatirkan Partai Golkar akan menggunakan dana tersebut untuk memenangkan pemilu pada tanggal 7 Juni nanti," demikian tulis AWSJ. Aktivis oposisi yang dikutip oleh AWSJ, Wardah Hafidz dari Konsorsium Masyarakat Miskin Perkotaan mengatakan, "Dana Bank Dunia jarang yang sampai kepada orang yang berhak, namun banyak digunakan untuk politik uang". Menarik untuk mengetahui bagaimana dan kemana duit hutang itu bocor. Karena kalau dihitung dari omongan Fuad Bawazier, maka korupsi yang sudah dibukukan Rejim Soeharto besarnya senilai US$35,9 milyar atau lebih dari Rp300 trilyun. Suatu jumlah yang sangat besar, setara dengan tiga kali lipat APBN kita sekarang ini. Siapa yang dapat jatah? "Kalau itu polanya ada di APBN, refleksinya ada di sana. Artinya yang paling banyak proyek itu kan ya di Pekerjaan Umum (PU), Departemen Perhubungan, Departemen Pertambangan, sesuai dengan sifat departemen itu sendiri," papar Fuad. Beginilah prosesnya, suatu departemen mengajukan DUP (Daftar Usulan Proyek) kepada Bapenas agar bisa dijadikan DIP (Daftar Isian Proyek). Untuk bisa masuk dalam "buku biru" persetujuan Bapenas, antar departemen sudah bersaing satu sama lain. Sampai di situ suap menyuap sudah terjadi yang nantinya biayanya dibebankan pada pengurangan dana yang didapat. Dari Bapenas diusulkan ke Bank Dunia, lantas dananya turun ke Departemen Keuangan. Untuk mengeluarkan dana itu pun, departemen yang proyeknya disetujui harus mengeluarkan uang pelicin lagi. Lalu di tingkat pelaksanaan proyek, departemen itu memberikan kontrak kepada swasta. Nah untuk itupun, swasta harus menyogok para pejabat departemen yang bersangkutan agar tender jatuh ke tangan dia. Setelah dapat proyek, swasta domestik yang notabene kurang menguasai tehnologi pembangunan proyeknya kemudian menggandeng multinasional corporation (MNC) dan diawasi oleh konsultan di bidang proyek tersebut. Perusahaan multinasional dan konsultan asing itu notabene adalah kroni Bank Dunia juga. Jadi, sesungguhnya hutang yang harus dibayar oleh rakyat Indonesia turun temurun itu ternyata hanya dinikmati segelintir penguasa yang korup dan kroninya, yakni pengusaha domestik yang rendah kemampuannya alias sebatas perantara, serta para kroni internasional Bank Dunia yang jadi konsultan dan perusahaan-perusahaan multinasional yang mengerjakan proyek-proyek tersebut. Contoh fakta yang berhasil diungkap oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) adalah apa yang terjadi dengan proyek-proyek PAM Jaya. Sejak tahun 1978 sampai 1997, Bank Dunia memberikan pinjaman kepada Pemda DKI untuk disalurkan ke PAM Jaya/PDAM sebesar Rp4 trilyun. Perusahaan multinasional yang masuk adalah Thames Water International yang berpusat di Inggris dan Suez Lyonnaise des Eaux asal Prancis. Thames masuk dengan mitra PT Kekar Plastindo yang kemudian berganti nama jadi PT Kekarpola Airindo, sebuah perusahaan domestik milik Sigit Harjojudanto, Bambang Trihatmodjo, Harry Sapto Soepojo dan Erik Boy Kosasie. Sementara Lyonnaise menggaet PT Garuda Dipta Semesta, yang sahamnya dimiliki Group Salim melalui PT Elang Eka Prabawa (90%) dan Soetyo Koerniawan (10%). Meski banyak kebocoran dan praktek kolusi, semua proyek itu berlangsung mulus di bawah pengawasan konsultan Alain Locussol, spesialis suplai dan sanitasi air Bank Dunia. Setelah reformasi, dua perusahaan domestik kroni Soeharto ditendang. Muncul ide swastanisasi PAM sesuai semangat liberalisasi yang ditiupkan Bank Dunia. Tapi swasta yang dapat rejeki adalah dua perusahaan multinasional kroni Bank Dunia juga, yakni Thames dan Lyonnaise itu tadi yang telah berubah nama menjadi PT TPJ (Thames PAM Jaya) dan PT Palyja (PAM Lyonnaise Jaya). Setelah Salim dan Sigit tersingkir, kontrak kerjasama dengan dua multinasional itu jalan terus tanpa revisi. Bahkan meski sudah "diswastanisasikan", Bank Dunia masih memberikan hutang sebesar US$83,000. Pemda DKI pun juga mengusulkan dana pinjaman baru sejumlah US$800,000. Ya ampun, ini kan namanya memutar uang ke kantong-kantong kapitalis internasional atas nama hutang yang harus ditanggung rakyat Indonesia? Makanya, tak usahlah para aktivis LSM berbangga bisa mendesak Bank Dunia menunda hutang ke pemerintah RI. Seolah, Bank Dunia adalah bagian dari semangat idealis reformis yang peduli pada bahaya politik uang menjelang pemilu. Bank Dunia mah kepentingannya rasional saja, dia merasa tidak yakin duit yang dihutangkannya bisa kembali. Lalu, bagaimana dengan duit hutang tadi? Siapa yang bayar? Ketua ICW, Teten Masduki punya usul menarik, "Ya koruptor itu yang harus membayarnya. Di negara-negara anggota Bank Dunia seperti Inggris, Perancis, dan Amerika, sistem hukum yang mereka punya memungkinkan untuk menyeret para pejabat Indonesia ke pengadilan mereka. Misalnya seperti The Practice Corruption Act dari Amerika tahun 1970, itu memungkinkan Pemerintah Amerika menyeret para koruptor bantuan asing ke pengadilan mereka". Boleh juga, tentu dengan catatan pemerintah pasca pemilu 1999 muncul dari kalangan reformis yang tidak melindungi para koruptor itu. Sementara perekonomian kita di masa mendatang ada baiknya tak tergantung pada hutang lagi, melainkan berpijak pada usaha-usaha mandiri yang tangguh. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
