Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 14/II/18-24 April 99 ------------------------------ KONTROVERSI DANA UNDP UNTUK LSM (PEMILU): Jutaan dolar AS dana diberikan untuk berbagai LSM. Tidak jelas apa kriteria yang ditetapkan bagi penerima dana. Pemilu kali ini, merupakan berkah bagi sebagian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pasalnya, karena komitmen negara-negara donor untuk mensukseskan penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, puluhan juta dolar AS dialirkan pada lembaga-lembaga ini. Menurut berita yang dilansir berbagai media ibukota, jumlah dana yang akan disalurkan lewat lembaga PBB, UNDP (United Nations Development Programme) bernilai 80 hingga 100 juta dolar AS. Tidak semua dari jumlah itu akan jatuh ke LSM. Sebab, UNDP mengklasifikasi tiga program yang akan didukungnya, yaitu Pendidikan bagi Pemilih, Pemantauan Pemilu dan Penguatan KPU. Jumlah terbesar, tentu saja akan jatuh ke KPU. Sedangkan sisanya, diberikan pada berbagai LSM yang bergerak di pendidikan pemilih maupun pemantauan Pemilu. Kendati begitu, pemberian dana bagi sejumlah LSM ini dinilai berbagai pihak sebagai sesuatu yang kontroversial. Soalnya, tidak jelas kriteria apa yang diberlakukan untuk mengabulkan proposal berbagai LSM ini. Banyak di antara LSM ini yang tiba-tiba saja "putar haluan" meng-urusi Pemilu, karena adanya peluang mendapatkan dana dari UNDP. Tak jelas siapa yang menyetujui proposal mereka, apakah pihak UNDP sendiri ataukah sekelompok orang yang dipekerjakan oleh UNDP. Mereka antara lain, Emil Salim, Ichlasul Amal dan Moeslim Abdulrahman yang merupakan anggota dari High Level Advisory Committee UNDP. Daftar Proposal LSM yang Disetujui UNDP, tertanggal 8 April 1999 --------------------------------------------------------------- Organisasi Nama Proposal Rekomendasi Dana --------------------------------------------------------------- 1. Aliansi Pemantau Pendidikan Pemilih & Pemantauan Rp. 1,1 milyar Pemilu Indonesia 2. Almanac of Indonesian Almanak Partai-partai Politik Rp. 1,1 milyar Political Parties 3. Ikatan Jurnalis Promosi Peran Jurnalis Televisi Rp. 3,4 milyar Televisi Indonesia 4. Yayasan Kusuma Buana Kampanye Pendidikan Pemilih Rp. 0,8 milyar 5. Forum Pemerhati Pendidikan Pemilih & Pemantauan Rp. 0,544 milyar Masalah Perempuan 6. Forum Solidaritas Buruh Pelatihan bagi Pekerja untuk Pemilu Rp. 0,32 milyar 7. Gerakan Perempuan Pendidikan Pemilih Perempuan Rp. 1,02 milyar Sadar Pemilu 8. Koalisi Perempuan Program Pemilu bagi Perempuan Rp. 1,3 milyar 9. Komite Pemberdayaan Pemilih Pendidikan Pemilih Rp. 0,655 milyar 10. Lembaga Kajian Pengembangan Pendidikan Pemilih Rp. 0,146 milyar Masyarakat Sulsel untuk Masyarakat Desa 11. LP2SDKI Seminar-seminar Rp. 0,039 milyar 12. LP3ES Block Grant Programme Rp. 9,1 milyar 13. Muslimat NU Lokakarya Pendidikan Rp. 4,7 milyar Pemilih bagi Perempuan 14. PKBI Pendidikan Pemilih lewat Radio Rp. 1,5 milyar 15. PWI Reformasi Pemantauan Pemilu oleh Jurnalis Rp. 1,5 milyar 16. Solidaritas Perempuan Pendidikan Politik Rp. 0,6 milyar Perempuan untuk Pemilu 17. YPBHI Pendidikan Pemilih dan Pengamatan Rp. 0,15 milyar 18. Yappika Pendidikan Pemilih & Pemantauan Rp. 7,8 milyar 19. Yayasan Mitra Pendidikan Pemilih & Pemantauan Rp. 0,7 milyar Mandiri dan PKBI Kalbar 20. SBSI Pendidikan Pemilih & Pemantauan Rp. 1 milyar 21. PB HMI Pendidikan Pemilih & Pemantauan Rp. 1,5 milyar --------------------------------------------------------------- Kebanyakan dari dana untuk LSM ini, disalurkan untuk program Pendidikan Pemilih. Program ini memang sangat penting, namun dengan singkatnya waktu yang tersisa -sejak dari persetujuan dana dengan hari 'H' Pemilu yang kurang dari 2 bulan- menjadi pertanyaan besar, apakah program pendidikan pemilih ini cukup efektif? LSM-LSM lain yang sudah sejak lama menjalankan program semacam ini saja -yang tidak mengandalkan dana UNDP-, mendapat kritikan pedas dari kalangan akademisi kritis. Pertanyaan yang diajukan pada mereka adalah apa ukuran keberhasilan sebuah program pendidikan pemilih menjelang Pemilu 1999 ini? Jika dibilang berhasil, mengapa dalam tahap pendaftaran pemilih, masyarakat tidak antusias untuk mendaftarkan diri? Problem yang hampir sama juga dihadapi oleh LSM-LSM yang bergerak di bidang pemantauan Pemilu. Bagi yang telah melakukan konsolidasi sejak jauh-jauh hari sebelumnya, tidak persoalan dengan keterlambatan dana. Tapi, bagi yang baru mau melakukan konsolidasi bila telah ada dana, sulit membayangkan mereka bisa berkiprah dengan baik. Apalagi, jika LSM tersebut melakukan kedua program secara bersamaan, yaitu pendidikan untuk pemilih dan pemantauan Pemilu. Bayangkan betapa repotnya. DANA YANG TELAH DISALURKAN KE LSM, TERTANGGAL 8 APRIL 1999 --------------------------------------------------------------- Nama LSM Jmlh yg akan diterima Jmlh yg telah Cair Jmlh Sisa --------------------------------------------------------------- A. Pendidikan Pemilih 1. Solidaritas Perempuan Rp. 611.902.500 Rp. 200.000.000 Rp. 411.902.500 2. Muslimat NU Rp. 4.753.000.000 Rp. 200.000.000 Rp. 4.553.000.000 3. YPBHI Rp. 158.870.000 Rp. 40.000.000 Rp. 118.870.000 4. Ikatan Jurnalis Rp. 3.421.431.000 Rp. 630.000.000 Rp. 2.791.431.000 Televisi Indonesia 5. Yayasan Kusuma Buana Rp. 825.006.000 Rp. 90.000.000 Rp. 735.006.000 6. Yayasan Rp. 322.245.000 Rp. 50.000.000 Rp. 272.245.000 Solidaritas Buruh 7. Aliansi Pemantau Rp. 1.083.500.000 Rp. 100.000.000 Rp. 983.500.000 Pemilu Indonesia B. Pemantauan Pemilu 1. Unfrel Rp. 5.146.574.050 2. KIPP Rp. 2.685.400.000 --------------------------------------------------------------- Perlu juga dipertanyakan pada LSM-LSM yang bergerak di bidang pemantauan ini, apakah kegiatan mereka akan tetap berjalan jika tidak mendapat dana dari UNDP atau bila berada dalam situasi represif? Banyak pihak yang meragukan. Namun, cuma sejarah sendiri yang bisa membuktikannya. Itu sebabnya, banyak di antara LSM-LSM ini yang disinyalir menjadikan Pemilu sebagai proyek meraup dana belaka. Setidaknya, beberapa informasi yang diterima Xpos dari kalangan LSM sendiri membenarkan hal ini. Misalnya, ada sebuah LSM lingkungan yang berniat mengkoordinir berbagai organisasi pemantau pemilu dalam sebuah sekretariat bersama, dengan mengajukan proposal sebesar Rp80 milyar. Hal ini kontan ditolak oleh berbagai organisasi pemantau itu, sebab biaya operasional pemantauan saja tidak sebesar itu. Ada pula sebuah LSM yang biasa mendapat dana besar dari luar negeri, menolak ketika diberitahu bahwa dana yang bakal diterimanya 'hanya' Rp2 milyar. Barangkali masih terlalu pagi untuk mencurigai semua LSM sama seperti itu. Bagaimanapun, masing-masing pihak punya perhitungan tersendiri untuk melaksanakan sebuah proyek. Lagi pula, penilaian akhir baru bisa dilakukan setelah menilai keseluruhan kinerja masing-masing LSM itu. Kalaupun nanti, berbagai program LSM-LSM ini dinyatakan berhasil, bisa muncul potensi masalah di masa datang. Yaitu, kemungkinan mereka tidak akan bisa bekerja untuk Pemilu, bila tidak ada saluran dana dari UNDP. Sebab, sangat mungkin UNDP tidak akan menyalurkan dana seperti kali ini, kalau ada Pemilu berikutnya di Indonesia. Negara-negara donor mau menyumbang dalam jumlah besar lewat UNDP pada Pemilu kali ini, lantaran peristiwa ini dianggap penting untuk menyelamatkan Indonesia dari krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan. Jadi lihat saja nanti, LSM mana yang tetap akan serius bekerja kendati tidak mendapat kucuran dana besar-besaran seperti sekarang? (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
