Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 14/II/18-24 April 99 ------------------------------ SIAPA MENERIMA SUAP (POLITIK): Sejumlah pejabat akan diseret ke pengadilan jika Jepang mau menyebutkan nama-nama pejabat Indonesia yang disuap. Siapa kira-kira mereka? Kabar lanjutan tentang skandal suap oleh sejumlah perusahaan Jepang, sebuah perusahaan kontraktor Jepang, Toyo Construction, didenda karena menyuap para pejabat di Indonesia. Suap itu dimaksudkan mempermudah izin pengambilan pasir yang digunakan pada reklamasi pantai dekat Bandara Changi, Singapura. Perusahaan Jepang lainnya, Obayashi, kembali dituduh ikut berperan dalam tindakan yang dilakukan Toyo. Atas tindakannya itu, Toyo didenda aparat pajak Jepang. Dengan didendanya Toyo maka bertambah lagi jumlah perusahaan kontraktor jepang yang terlibat tuduhan telah menyuap pejabat Indonesia. Perusahaan itu antara lain Tekken, Kajima, Kagyo, Taisei Tokai Kagyo. Toyo Construction dan Obayashi dikabarkan menyuap untuk memperoleh perlakuan-perlakuan khusus dari pihak Indonesia dalam pengerukan pasir untuk reklamasi itu. Namun sejauh ini tidak disebutkan nama pejabat Indonesia yang telah menerima suap dari Toyo itu. Namun pengeluaran dana sejumlah 200 juta yen (setara Rp13,6 milyar) tersebut sudah merupakan hal yang pasti. Sumber di media massa Jepang mengatakan, pejabat Pemerintah Indonesia ikut terlibat di dalamnya. Toyo, yang berkantor di Osaka, juga sudah didenda aparat pajak Jepang karena kecurangannya dalam pembuatan laporan pajak atas dana yang dikeluarkannya itu. Nama Profesor Dr Wiranto Arismunandar, mantan Rektor ITB pernah disebut-sebut oleh pers Jepang sebagai salah satu pejabat yang menerima suap ketika sebuah kontraktor Jepang membangun sarana gedung dan laporatorium di ITB pada 1992. Sejumlah pejabat Depdikbud juga disebut-sebut menerima suap, namun tidak sebutkan namnya. Dirjen Pajak, Ritonga membantah para pejabat Dirjen Pajak menrima suap dari sejumlah perusahaan Jepang itu. Namun, bantahan itu bukan berarti para pejabat pajak tak terlibat. Penyelidikan yang teliti akan membuktikan apakah ada penyelewengan pajak atau tidak. Modus seperti yang diakui para kontraktor Jepang dalam menghindari tagihan pajak adalah modus yang umum dipakai. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
