Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 14/II/18-24 April 99 ------------------------------ PERS TERKOTAK PRASANGKA SARA Oleh: Thamrin Amal Tomagola (OPINI): Sejak Orde Lama sebetulnya koran sudah partisan karena mereka merepresentasikan kepentingan komunal secara politik. Di situ terjadi suatu pertarungan yang sengit dengan cara-cara yang boleh dibilang kampungan. Sesudah Orde Lama bukannya reda tapi makin menghebat, meskipun terpendam. Begitu juga sebetulnya yang terjadi di masyarakat. Tadinya ada tiga kelompok Islam, Kristen dan Komunis. Nah kalau menghadapi komunis kedua kelompok agama bersatu. Lalu komunis kalah, konflik di antara dua agama jadi diametral, berhadapan langsung, bisa jadi ramai sekali. Yang harus dicatat adalah bahwa konflik itu pada awalnya sebatas perdebatan theologis. Tidak mengacu pada kehidupan sehari-hari. Tapi kemudian konflik itu merasuk ke bidang ekonomi, sosial dan politik. Kekuasaan, jabatan, dan posisi dinilai mewakili suatu kelompok. Konflik identitas menguat dan ini dipelihara Orde Baru, dibiarkan hidup asal tidak mencuat ke permukaan. Semua wacana yang muncul dalam pers Indonesia waktu itu, pembingkaiannya atau framingnya adalah pembangunan, kestabilan, keharmonisan. Itu framenya. Segala sampah disapu ke bawah karpet sehingga tidak kelihatan sama sekali. Semua konflik disingkirkan ke pojok-pojok ruang yang tidak terlihat sehingga kemajemukan yang sebetulnya merupakan dasar yang cukup bagus untuk membangun kerukunan justru habis terlibas. Kemajemukan itu sendiri ada dua bentuk, kemajemukan yang teatrikal dan kemajemukan yang substansial. Kemajemukan yang teatrikal itu bagai panggung sandiwara, biasanya muncul pada Hari Kartini misalnya, ada orang pakai kebaya, baju Minang, baju Batak. Dan kalau sudah ditunjukkan kemajemukan itu sepertinya Indonesia sudah aman, damai sejahtera. Kalau ada doa bersama itu yang memimpin doa harus orang Islam, kalau sumpah masing-masing dihadapan pemimpin agamanya entah itu kyai atau pastor. Teatrikal itu juga sangat berkaitan dengan prosedur. Misalnya konflik Ambon, semua pimpinan agama di Ambon, ada kyai ini, pendeta itu semua dikumpulkan lalu tanda-tangan bersama. Secara prosedur sudah betul kemudian diumumkan. DPRD juga bikin hal yang sama, bikin pernyataan dalam bahasa Indonesia yang tinggi. Sudah jelas-jelas bukan ditujukan untuk masyarakat yang sedang berkonflik tapi ditujukan kepada pemerintah pusat. Padahal bisa dipakai bahasa Ambon sehari-hari supaya masyarakat bisa berdamai. Seperti Ingak...Ingak (Thamrin menirukan iklan masyarakat di TV yang dibikin Visi Anak Bangsa). Itu sebenarnya bisa dan mudah dipahami masyarakat biasa. Kita belum sampai pada kemajemukan yang substansial. Bahwa prinsipnya memang kita berbeda secara theologis, secara penafsiran. Itu yang tidak diangkat ke permukaan dan tidak dipercakapkan. Secara terus-terang. Nah pada saat kemudian diangkat, orang komentar, ah ini kok tega-teganya mengangkat sesuatu yang bobrok. Sekarang kita masuk pada era di mana keterbukaan itu betul-betul mewabah. Orang-orang seperti berlarian. Seperti misalnya ada makanan di hadapan tapi semua orang ditahan, jangan dulu mulai, tapi kemudian tiba-tiba tahanan itu jebol. Yang mengambil makanan itu pertama-tama bos-bos sampai yang terakhir sekarang ini massa berebut. Terjadi pengelompokan-pengelompokan identitas, termasuk dalam pers. Orang hanya percaya pada kelompoknya, juga pers yang dipercayainya yang mewakili identitas kelompoknya, karena ia dalam situasi yang kacau sudah tidak percaya lagi pada kelompok lain. Ada cerita menarik dari Munir ketua Kontras. Dia habis keliling ke masjid-masjid di pantai utara Jawa, dia jelaskan pokok persoalannya. Tapi orang-orang tidak percaya. Mereka bilang, "Ah nggak gitu yang dibilang Sabili". Jadi referensi media yang menjadi bacaan itu menentukan pengelompokan masyarakat juga. Penerbit sudah mengetahui di mana pasar mereka, community mereka dan dari situlah mereka bertahan mati-matian. Pers kemudian terkelompok menurut komunitasnya. Yang di kota bacaannya Kompas, Tempo, kalau sore ya baca Suara Pembaruan. Sedang orang-orang Islam radikal ya bacaannya Sabili atau Siar (Siar dengan r kecil, ada media alternatif lain yang bernama SiaR, dengan R besar). Di dalam pers sendiri tidak ada komunikasi internal antar media. Sekarang yang terjadi adalah penyaluran alamiah dari aspirasi yang tertutup selama tigapuluh dua tahun ke dalam penerbitan-penerbitan itu. Hanya harus diberi catatan bahwa, benturan di media-media itu belum sampai sama dengan apa yang terjadi di Yugoslavia, di mana media benar-benar sudah menjadi propaganda partisan. Di Indonesia ini masih mending. Saya tidak mau bilang ini baik atau buruk karena semuanya ini masih on going battle (menuju pertempuran), jadi prosesnya bisa menuju ke yang baik atau yang buruk. Nah, sekarang sebetulnya bola ada di tangan para pengelola media, apakah akan membiarkan proses on going battle ini terus memuncak? (*) Penulis adalah pengajar di FISP UI. Tulisan ini disarikan dari diskusi "Media dan Liputan Mengenai Konflik SARA" --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
