Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 15/II/25 April-1 Mei 99 ------------------------------ BERDAULATNYA PARTAI ADI SASONO (POLITIK): Kehadiran Partai Daulat Rakyat (PDR) meramaikan persaingan Pemilu mendatang. Benarkah Menkop dan PKM Adi Sasono menggunakan dana APBN dan bantuan luar negeri untuk memenuhi ambisinya melalui PDR? Deklarasi PDR, Sabtu (17/4) pekan lalu mengejutkan banyak orang. Bagaimana sebuah partai yang baru seumur jagung -didirikan 1 Januari 1999- bisa menghadirkan puluhan ribu orang dan membuat acara yang meriah? Hanya partai-partai besar seperti PDI Perjuangan, dan Partai Kebangkitan Bangsa, atau partai dengan dana kuat seperti Partai Golkar yang bisa melakukannya. Ternyata tak sulit menebak. Mereka yang hadir kebanyakan dibayar Rp100 ribu per orang. Jumlah yang cukup besar untuk partai baru semacam PDR. Sebagian besar massa yang hadir adalah masyarakat miskin seperti kawasan perburuhan di Cileungsi, Tangerang, dan Tanjungpriok, bahkan ada juga yang dari Bandung, dan Surabaya. PDR melalui Sekretaris Jenderalnya M. Jumhur Hidayat bahkan mengklaim massa pendukung partainya dapat mencapai 30 juta orang atau lebih. Angka ini baru 50% dari kalkulasi PDR, mengingat PDR melalui jaringan koperasinya di seluruh Indonesia -dengan mencantel di Depkop yang memiliki jaringan koperasi- memiliki simpatisan potensial sebesar 60 juta jiwa, yakni meliputi 26 juta anggota koperasi dari total 54 ribu unit koperasi ditambah 39 juta pengusaha kecil-menengah. Salah satu mesin penghimpun massa PDR adalah melalui pembentukan Pos Ekonomi Rakyat (PER) yang konsepnya dibidani Cacuk Sudarijanto dan Dirjen PUOD Ryaas Rasyid. Lembaga ini berfungsi memberikan informasi bagi koperasi dan pengusaha kecil yang ingin memanfaatkan kredit dari Depkop. Di sinilah kerancuan itu, karena ternyata konsultan PER adalah aktivis-aktivis Persatuan Daulat Rakyat, ormas yang memiliki kedekatan politis dan ideologis dengan para pengurus PDR (partai). Selain itu, para konsultan PER -yang notabene aktivis PDR- digaji Depkop Rp400 ribu per bulan. Tak sulit menebak pilihan kepentingan politik para aktivis ormas itu. Selain PER, dan PDR (ormas), ada pula petugas konsultasi lapangan (PKL) yang meliputi ribuan sarjana dari berbagai perguruan tinggi, dengan fungsi mendampingi unit-unit koperasi untuk memperoleh pengalokasian kredit. Di sini kembali terjadi kerawanan, karena kemungkinan terjadi tawar-menawar untuk memperoleh alokasi kredit terjadi antara para konsultan dan kreditor. Menurut sebuah sumber, tawar-menawar itu disertai syarat aagar penerima kredit: menyalurkan aspirasinya dalam Pemilu mendatang ke PDR! Pada kenyataannya di beberapa daerah telah terjadi penyeberangan besar-besaran dari para anggota koperasi yang dahulunya dikenal merupakan kader partai lain ke PDR. Di Kalimantan Timur misalnya, Suroso, seorang pengurus DPC PDI Perjuangan Samarinda kini menjabat sebagai pengurus ranting PDR Samarinda Utara dengan membawa serta ratusan kader PDI Perjuangan lainnya yang -kebetulan- juga anggota koperasi setempat. Hal serupa terjadi di Sulawesi Utara, Sumatera Utara, dan Irian Jaya, tiga propinsi yang juga merupakan kantong PDI Perjuangan. Menurut pengamat LIPI Muhammad AS Hikam, manuver PDR dan jaringan koperasinya itu memang bersentuhan dengan kalangan masyarakat dari strata sosial menengah ke bawah. Ia mensinyalir, ada semacam strategi besar (grand strategy) dari kekuatan pro status quo untuk saling membagi tugas dalam mengeliminir gerakan kaum pro demokrasi dan pro reformasi. "Salah satu caranya ya melalui politik uang ala PDR itu. Bukan kebetulan, bahwa basis massa PDI Perjuangan, atau PKB berasal dari golongan tersebut. Ini bisa diartikan sebagai cara untuk menggembosi partai-partai pro-reformasi dan pro-demokrasi," ucapnya. Sementara itu, pengamat koperasi dari UGM Revrisond Baswir malah menyebutkan Menkop dan PKM Adi Sasono telah melakukan politik uang dengan cara memanfaatkan jaringan koperasi untuk menggolkan berbagai kepentingannya. Memang benar, dalam situasi ekonomi seperti ini, siapa tak tergiur dengan total anggaran Rp10,8 triliun yang siap dikucurkan berupa kredit-kredit ke berbagai koperasi di seluruh tanah air? Menurut sumber Xpos, seorang pengusaha menengah, untuk sebuah koperasi untuk tingkat kotamadya saja, Depkop menganggarkan dana sebesar Rp500 juta. Jumlah ini terus disesuaikan hingga ke tingkat wilayah terendah. Menkop dan PKM Adi Sasono menolak tudingan dirinya telah melakukan politik uang untuk kepentingan PDR. "Itu nggak benar, tapi kreatif juga ya orang yang menuding demikian. Kok berbuat baik dicurigai macam-macam?" ucapnya seperti biasa tak menunjukkan kejengahan terhadap kritik yang dialamatkan ke dirinya. Tapi, seperti dikatakan Revrisond Baswir, jika memang Adi Sasono semata-mata ingin memberdayakan ekonomi rakyat, mengapa di luar PDR ormas harus ada PDR parpol juga? "Bukankah, tujuan orang berpolitik adalah untuk meraih kekuasaan bagi kepentingan diri dan kelompoknya. Itulah yang menyebabkan banyak orang menaruh curiga terhadap berbagai manuver Adi Sasono," katanya. Selain itu, Adi Sasono, menurut seorang mantan aktivis Lembaga Studi Pembangunan (LSP), sebagai pengurus LSP pada awal tahun 1990-an pernah menilep dana miliaran rupiah yang diberikan United Nation Development Program (UNDP) yang diperuntukkan bagi program rakyat miskin perkotaan di Jakarta. Jika itu benar, bagaimana masyarakat mau percaya dengan jargon pemberdayaan ekonomi kerakyatan? (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
