Precedence: bulk


JEGAL PARPOL PRO-REFORMASI DENGAN  MEMBUAT RUSUH JAWA 

        JAKARTA (SiaR, 4/5/99), Menyusul kerusuhan antar pendukung Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di
Pekalongan dan Jepara akhir pekan lalu, sejumlah fungsionaris PKB dan PDI
Perjuangan mensinyalir ada setting yang dipersiapkan kekuatan status quo
untuk merekayasa berbagai kerusuhan di Pulau Jawa --terutama di Jawa Tengah
(Jateng) dan Jawa Timur (Jatim). Juga di daerah-daerah dimana kans partai
pro status quo kecil sekali. Sebabnya jelas, karena di daerah-daerah
tersebut merupakan basis perolehan suara PKB dan PDI Perjuangan.

        Baik Sekjen PKB Muhaimin Iskandar maupun Wakil Sekjen PDI Perjuangan
Haryanto Taslam, Senin (3/5) menyebutkan, ada semacam benang merah antara
peristiwa serupa di Purbalingga dengan yang terjadi di Pekalongan dan
Jepara. Yakni ditemukannya bukti-bukti keterlibatan pihak di luar kader PKB,
PDI Perjuangan, dan PPP yang menjadi trigger sejumlah kerusuhan tersebut.

        Dalam kerusuhan di Jepara, menurut temuan sementara tim pencari fakta DPW
PKB Jateng yang telah dilaporkan ke DPP PKB, ternyata ditemukan adanya para
mubalig atau da'i eks Golkar yang memanas-manasi massa pendukung PPP ketika
berbicara di berbagai forum pengajian atau di acara deklarasi ranting, serta
pertemuan kader partai. Bahkan ada di antara da'i tersebut yang memplesetkan
kepanjangan PKB menjadi Partai Kiai Buta atau Partai Kiai Bingung.

        "Nah, dalam kerumunan massa yang besar, jika dipanasi dengan
ungkapan-ungkapan seperti ini, tentunya menimbulkan histeria massa. Demikian
pula dengan massa PKB, timbul rasa sakit hati pada warga partai yang
mendengar hal itu," ungkap Muhaimin.

        Tentang kemungkinan keterlibatan pihak ketiga diluar kader partai juga
ditemukan dalam kasus Purbalingga. Dalam peristiwa itu, seperti hasil
pemeriksaan pihak kepolisian dan hasil investigasi Tim Pembela Demokrasi
Indonesia (TPDI) ternyata tiga orang yang ditengarai sebagai provokator
merupakan anggota Pemuda Pancasila (PP), sebuah ormas kepemudaan yang selama
Orde Baru berafiliasi ke Golkar. Salah seorangnya bahkan masih memiliki
kartu tanda anggota (KTA) PP yang masih berlaku hingga tahun 2000.

        Senada dengan Muhaimin, Wakil Sekjen PDI Perjuangan Haryanto Taslam bahkan
menambahkan, adanya kemungkinan intensitas kerusuhan di Jawa itu akan
semakin membesar dan mengeskalasi menjelang masa kampanye ini. "Tujuannya
jelas untuk menyebarkan rasa ketakutan, teror, dan saling curiga, serta
saling membenci antar partai politik. Targetnya jelas, kekacauan di
daerah-daerah yang menjadi basisnya partai-partai yang dikenal pro-reformasi
dan anti-status quo," ucapnya.

        Ia juga menduga, hal serupa --kerusuhan-- sedang dipersiapkan di berbagai
daerah lain dimana kemungkinan menangnya partai-partai pro-status quo kecil
sekali, seperti yang terjadi di Bali belum lama ini ketika penduduk sekitar
Kuta terprovokasi untuk membakari tempat usaha warga pendatang dari Madura.

        Ketakutan parpol pro status quo --terutama Partai Golkar-- memang
beralasan, karena dari hasil penelitian mengenai sikap pemilih dalam Pemilu
1999 mendatang yang dilakukan partai berlambang pohon beringin itu, ternyata
di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera perolehan suara Partai Golkar berkisar
antara 6 hingga 20%  saja. Sebaliknya di daerah-daerah di luar itu seperti
di Kalimantan, dan Sulawesi, Partai Golkar diperkirakan dapat meraup suara
antara 20 hingga 60%.

        Perolehan yang terendah adalah di Yogyakarta (6,3%), lalu Bali (6,5%),
Sumatera Utara (9,5%), Jakarta (10,0%), Jateng (15,0%), Lampung (16,5%),
Jatim (16,6%), dan terakhir Jabar (19,5%). Sedangkan yang terbesar di
Sulawesi Selatan yakni 54,5% pemilih.***

----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html

Kirim email ke