Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 15/II/25 April-1 Mei 99 ------------------------------ TNI MASUK PAM JAYA (POLITIK): Seratus prajurit Zeni TNI AD akan menggantikan pekerja PAM Jaya yang mogok. Tugas TNI melindungi warga atau modal asing? Anda ingin bekerja di PAM Jaya? Daftarlah jadi prajurit TNI AD. Ini bukan humor semata, kenyataannya begitulah yang terjadi. Di hadapan sejumlah wartawan di Jakarta (26/4), Komisaris PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) Bernard Lafrogne dan Humas Thames PAM Jaya (TPJ) Nani Sariati mengumumkan bahwa PAM Jaya yang sekarang mereka kelola akan mengganti tenaga pekerja PAM Jaya yang mogok dengan pekerja baru yang terdiri dari tenaga kerja asing untuk jajaran manajemen dan seratus prajurit Zeni TNI AD untuk menjadi tenaga lapangan. Konflik di tubuh PAM Jaya mencuat sejak kerjasama antara Sigit Soeharto, Anthony Salim, Lyonnaise dan Thames bubar lantaran Soeharto terdepak dari kursi presiden. PAM Jaya yang sudah lama jadi sapi perah koalisi kroni Cendana dan modal asing itu direformasi pengelolanya dengan mencoret Sigit Soeharto dan Anthony Salim. Tapi entah mengapa tanpa dasar hukum yang jelas, pengelolaan PAM Jaya langsung jatuh ke tangan Palyja. Inilah yang memicu pemogokan pekerja PAM Jaya. Mereka merasa selama ini pekerja hanya jadi obyekan direksi dan pemodal asing, padahal pengelolaan air minum yang bisa disebut sebagai salah satu hajat hidup orang banyak itu, menurut UUD 45 Pasal 33 harus dikelola oleh negara dan hasil sebesar-besarnya dimanfaatkan oleh rakyat banyak. Tuntutan yang dilancarkan Serikat Pekerja PAM Jaya masih tetap pada hal semula, yakni dibatalkannya kerja sama antara Pemda DKI Jakarta dengan Palyja maupun TPJ. Alternatif lain yang disodorkan oleh para pekerja bila tuntutannya tak dipenuhi, Gubernur DKI Sutiyoso mundur saja dari jabatannya. "Karena dia telah menggadaikan hajat hidup orang banyak ini (PAM, red) untuk dikelola secara profit oleh perusahaan-perusahaan asing," kata Moerdiyanto, juru bicara Serikat Pekerja PAM Jaya. Moerdiyanto yang mewakili 2.800 pekerja menuturkan, tuntutan pembatalan kerjasama itu disebabkan tidak adanya dasar hukum yang jelas. Saat kerjasama antara PAM Jaya dan perusahaan asing itu dimulai pada tahun 1997, status Lyonnaise dan Thames hanyalah sebagai konsultan Sigit (PT Kekarpola Airindo) dan Anthony Salim (PT Garuda Dipta Semesta). "Ketika Garuda dan Kekarpola dikeluarkan karena ada unsur KKN-nya, kerjasama itu diambil alih Thames dan Lyonnaise tanpa ada perjanjian baru." ujar Idris Mansuri, Ketua Gerakan Reformasi PAM Jaya. "Sebelum ada penyelesaian kasus ini, kami akan demonstrasi terus," tambahnya. Bagaimana tanggapan Lyonnaise? "Kami tidak pusing mencari tenaga kerja. Sekarang sudah 100 tentara dari dari satuan Zeni kami didik untuk melakukan alih tugas karyawan PAM Jaya," kata Bernard. TPJ dan Palyja tidak keberatan atas aksi unjuk rasa para pekerja menyangkut tuntutan kesejahteraan. Atas tuntutan itu, pihak manajemen telah menaikkan gaji pekerja sebesar 20,5 % dari gaji bersih take home pay yang sudah dibayarkan sejak April 1999. Dari data yang didapatkan Xpos, gaji yang tidak diterima pekerja itu kemudian digunakan untuk membayar TNI Zeni yang ada di bawah koordinasi Kodam Jaya. Rata-rata gaji pekerja PAM besarnya Rp700 ribu dikalikan 3.000 karyawan yang mogok jadi jumlahnya Rp2,1 milyar. Duit sebesar itu kemudian disetorkan Palyja dan TPJ ke Gubernur Sutiyoso yang mantan Pangdam Jaya. Sutiyosolah yang kemudian mendistribusikan uang itu ke TNI dengan imbalan tenaga kerja. Di lapangan nantinya, selain prajurit Zeni ini menguasai teknik penyaluran air bersih, mereka juga akan menjaganya dari kemungkinan sabotase oleh pekerja. Setiap instalasi bahan baku air bersih yang dikelola Palyja, seperti di Pejompongan, Cilandak, dan Taman Kota, telah dijaga Prajurit TNI dan Polri yang ditugaskan secara khusus. Kasus penggunaan personil TNI untuk menjaga keamanan perusahaan swasta selama ini sebetulnya lazim terjadi. Manajemen perusahaan tinggal menyiapkan dana dan logistik untuk akomodasi para prajurit yang ditugaskan itu. Bahkan tidak hanya untuk menghadapi pekerja di perusahaan yang bersangkutan, di saat-saat rawan kerusuhan pun para prajurit yang seharusnya menjaga area-area penting publik justru disebar menjaga perusahaan-perusahaan yang membayar mereka. Lippo Cikarang misalnya, pernah mendanai para tentara untuk menjaga real estate dan kompleks industri yang ada di daerah tersebut dari serbuan penjarah saat pertengahan Mei 1998. Jadi, apa yang dilakukan Palyja dan TPJ bukanlah hal baru. Tapi persoalannya, apakah "kebiasaan" ini akan terus dibiarkan saja di jaman reformasi sekarang ini? Pantas saja TNI tidak mampu mengatasi gangguan-gangguan keamanan bahkan kerusuhan di berbagai daerah lantaran mereka terlalu sibuk dengan "bisnisnya" masing-masing. Selayaknya sebagai jalan keluar, tentara dikontrol pemerintahan sipil yang punya legitimasi agar tugas utama tentara untuk menjaga keamanan warga tidak justru berbalik mengancam ketenangan warga. Sayang, TNI mau jadi tentara bayaran untuk menjaga kepentingan modal asing yang pada kenyataannya menindas pekerja. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
