Precedence: bulk
UCAPAN WIRANTO DAPAT DIPERCAYA?
Oleh: Sulangkang Suwalu
Ada orang yang sesuai kata dengan perbuatannya. Apa yang diucapkannya, itu
lah yang diperbuatnya. Ia siap memikul semua risiko dari pendiriannya itu.
Meskipun akibatnya cukup pahit bagi pribadinya. Misalnya Bung Karno.
Bung Karno mengatakan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, jangan
komunisto phobia. Sesuai dengan ucapannya itu, beliau dengan sepenuh daya
berupaya menggalang persatuan yang berbasiskan Nasakom. Sikap beliau itu
beliau pertahankan sampai akhir hayatnya, meskipun karena itu beliau
meninggal dunia dalam masa tahanan kekuasaan Soeharto.
Tapi ada pula orang yang tak sesuai ucapan dengan perbuatannya. Yang
penting baginya kebahagian pribadinya. Sikap yang demikian menunjukkan salah
satu ciri sikap munafik.
Bagaimana dengan Wiranto? Apa kah ia akan bersikap jujur seperti Bung
Karno, yaitu sesuai ucapan-dengan perbuatan, ataukah ia bersikap munafik,
demi kepentingan dirinya sendiri? Mari kita ikuti Wiranto!
ABRI MENINGGALKAN POLITIK PRAKTIS?
Rakyat Merdeka (27/4) memberitakan bahwa inilah pengakuan jujur seorang
jenderal, yang juga menjabat Menhankam/Panglima TNI, Wiranto, mengenai
kelakuan ABRI di masa lalu. Tanpa tedeng aling-aling, Wiranto mengakui
doss-dosa politik ABRI selama ini.
Wiranto juga mengungkapkan pengakuan bahwa ABRI selama 32 tahun telah
menyalahi dan mengingkari sumpahnya, karena mendukung satu kekuatan politik
tertentu. Selama 32 tahun ABRI memperkuat single majority. Bahkan itu
ditanamkan seolah-olah sudah menjadi bagian dari hidupnya. Padahal tidak
mungkin ABRI memihak pada satu kekuatan sospol, karena itu mengingkari
sumpahnya, kata Wiranto saat berbicara dalam rapat kerja gubernur seluruh
Indonesia di gedung Depdagri, Jakarta, kemarin.
Khusus tentang netralitas, Wiranto kembali menegaskan komitmen ABRI saat
ini sudah meninggalkan panggung politik praktis. Kami sudah meninggalkan
politik praktis, politik TNI adalah politik negara. Sumpah kami adalah
bhayangkari negara dan bangsa Indonesia. Jadi kami setia pada negara.
Dengan komitmen ABRI kembali ke fitrahnya, maka maknanya adalah tidak
mungkin bagi ABRI memihak kepada satu komponen bangsa. Tidak mungkin ABRI
memihak pada satu kekuatan sospol. Itu mengingkari sumpahnya. Bagi kami
netralitas adalah pilihan yang tepat, sehingga menjamin pemilu jujur dan adil.
Namun sayangnya, kata Wiranto masih banyak pihak memandang sebelah mata
tekad netral ABRI. Karena itu ABRI menyadari bukan soal gampang meyakinkan
tekad netral ABRI.
Tidak gampang meyakinkan itu semua, karena selama 32 tahun ABRI memperkuat
single majority. Ini adalah agenda berat. Tapi kami berjanji tekad kami ini
tidak sebatas retorika politik, atau lips service atau rekayasa politik,
tandas Wiranto seakan mengukuhkan janji kepada seluruh undangan yang hadir.
Demikian Wiranto.
Sampai dimana kebenaran janji Wiranto akan ditepatinya, melihat pengalaman
selama ini? Untuk ini baiklah kita dengar apa yang dikatakan Dr Adnan Buyung
Nasution.
TENTARA MASIH SETENGAH HATI
Untuk mengkaji: apakah benar-benar TNI telah meninggalkan politik praktis,
ada baiknya dikemukakan disini pendapat Dr Adnan Buyung Nasution, yang
dimuat dalam Media Dakwah (Dzulhijjah 1419/April 1999) yang berjudul
"Indonesia Baru: Indonesia yang Demokratis".
Menurut Adnan Buyung Nasution selama lebih 30 tahun pemerintahan Soeharto,
tentara seolah-olah telah menjadi privelege tersendiri, baik di bidang
ekonomi maupun politik. Hal ini sebagai kompensasi (reward) dari kesediaan
mereka dipergunakan Soeharto untuk mempertahankan kekuasannya.
Sebagai alat penguasa, tentara selalu siap siaga mengintervensi berbagai
institusi non negara, sekaligus menangkap dan memenjarakannya (punishment)
para individu yang berani menyuarakan kepentingan politik lain, yang tidak
sejalan dengan politik penguasa. Inilah yang menjadi penyebab lumpuh
totalnya berbagai prasarana dan sarana demokratisasi selama pemerintahan
Soeharto.
Di era reformasi sekarang ini, sekalipun para petinggi tentara
memperlihatkan komitmennya untuk mereformasi tentara, namun komitmen ini
tampaknya masih harus diuji dalam kenyataan di lapangan. Saya khawatir pada
tahapan sekarang, komitmen ini lebih merupakan reaksi sesaat atas begitu
banyaknya kecaman bahkan hujatan masyarakat akibat terbongkarnya berbagai
kasus pelanggaran hak azasi manusia oleh tentara semasa pemerintahan Soeharto.
Sebagai bukti nyata tentara masih setengah hati dalam melakukan reformasi
adalah kenistaan di dalam RUU Susunan dan Kedudukan MPR/DPR, tentara masih
bersikukuh mempertahankan jatah kursi mereka di DPR tanpa melalui pemilu.
Padahal jelas-jelas melanggar UUD 1945. Bahwa hal ini masih dipaksakan,
menurut Prof Dr Ismail Suny, tidak lain lantaran Mendagrinya berasal dari
tentara.
Begitu pula halnya dengan masih dipertahankannya ketentuan mengenai azas
tunggal di dalam RUU Partai Politik, dan terjadinya diskriminasi dalam
pembebasan tahanan dan napol, serta terbitnya UU Unjuk Rasa, banyak pihak
menduga sebagai policy petinggi-petinggi tentara yang digolkan melalui rapat
Koordinasi politik keamanan (Rakor Polkam). Demikian Dr Adnan Buyung Nasution.
Dengan memperhatikan secara seksama apa yang dikatakan Dr Adnan Buyung
Nasution di atas, tentu dapat pula menjadi pertanyaan: apakah janji yang
diucapkan Wiranto di atas hanya sebagai "reaksi sesaat" karena begitu
banyaknya kecaman terhadap Wiranto belakangan ini?
KESIMPULAN
Sekiranya apa yang diucapkan Wiranto bahwa "ABRI telah meninggalkan politik
praktis" bukan "reaksi sesaat", tetapi sungguh-sungguh jujur, tentu
ucapannya itu akan disusul dengan penolakan atas diangkatnya ABRI menjadi
anggota DPR mendatang. Masih duduknya ABRI dalam DPR, yang duduknya itu
melalui pengangkatan, bukan Pemilu, bertentangan dengan UUD 1945,
menunjukkan ABRI belum meninggalkan politik praktis.
Waktulah nanti yang akan membuktikan: apa kah ucapan Wiranto bisa
dipercayai, atau hanya ucapan seorang munafik?***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
