Precedence: bulk
PRO-STATUS QUO AKAN MENANG?!
Oleh: Sulangkang Suwalu
Tiada suatu kelas yang berkuasa, yang akan menyerahkan kekuasaannya secara
sukarela. Itu sudah menjadi pengetahuan umum. Begitu pula lah Soeharto yang
lengser dari kekuasaannya pada 21 Mei 1998. Soeharto mundur bukan dengan
sukarela, melainkan terpaksa karena kuatnya tekanan gerakan mahasiswa dan
rakyat yang menuntutnya mundur dari kekuasaannya.
Ketidak-sukarelaannya itu tercermin dari tidak dikembalikan mandatnya
kepada MPR, melainkan kekuasaannya dioverkan pada BJ Habibie, yang anak
didik politiknya lebih 20 tahun. Soeharto yakin Habibie akan
menyelamatkannya, akan melanjutkan politik fasis yang telah dijalankannya
selama 32 tahun berkuasa.
Untuk itulah maka Habibie dengan berpura-pura sebagai kaum reformis
membentuk kabinet "reformasi". Dengan bekerjasama dengan DPR warisan
Soeharto, dipersiapkannyalah UU Pemilu, yang pada pokoknya tetap memberi
peluang besar bagi kemenangan statusquo, kemenangan Soeharto secara tidak
langsung.
Tampaknya agar Soeharto jangan sampai berkuasa lagi (meskipun secara tidak
langsung), maka Kemal Idris mengimbau parpol-parpol peserta pemilu agar
dalam daftar caleg, tidak terdapat pendukung-pendukung Soeharto. Lebih
lengkapnya inilah yang dikatakan Kemal Idris tersebut.
DAFTAR CALEG HARUS BERSIH DARI PENDUKUNG SOEHARTO
Pada saat parpol-parpol yang akan ikut pemilu sedang sibuk-sibuknya
menyusun daftar caleg (calon legislatif) ada imbauan menarik dari Ketua
Barisan Nasional (Barnas) letjen (Purn) Kemal Idris. Dia menyatakan
hendaknya daftar caleg masing-masing parpol harus bersih dari pendukung
Soeharto.
"Saya imbau," kata Kemal Idris, "agar masing-masing parpol memperhatikan
hal ini. Jangan masukkan pendukung Soeharto ke dalam daftar caleg. Karena
itu hanya akan menimbulkan masalah. Mari bersama-sama membuat MPR mendatang
bersih dari orang-orang Soeharto."
Masalah ini penting, karena menyangkut masa depan Indonesia. Kita kan
bersama-sama sedang mengusahakan terciptanya Indonesia baru. Mana itu
mungkin terwujud, jika orang-orang Soeharto masih bercokol di MPR. Tidak
mungkin. Mereka yang sudah kotor dengan lumpur KKN itu justru akan
menghambat proses menuju Indonesia baru.
Kami perlu mengingatkan hal ini, karena merasakan pengalaman yang luar
biasa besarnya selama 52 tahun. Dia merasakan betapa sistem kotor yang
diciptakan pemerintahan Soeharto sulit untuk diperbaiki kembali. Negara kita
lebih bagus dipimpin orang-orang yang tidak pernah ikut Orba".
Menurut Kemal Idris, wajah-wajah baru dalam pentas politik Indonesia
relatif bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Soal kemampuan dan
pengetahuan bisa diasah, tapi kalau soal mental sulit untuk diperbaiki.
Mereka, khususnys pengikut Soeharto, itu sudah terbiasa dengan cara dan
sistem Orde Baru. Sistem itu tak bisa dilanjutkan. Mereka yang tampil harus
berjiwa reformasi. Yang lama tidak memiliki jiwa reformasi karena sudah
kotor dengan cara-cara lama. Pokoknya MPR dan lembaga tinggi negara lainnya
harus bersih dari orang-orsng semacam itu.
Bagaimana kemungkinan hasil imbauan Kemal Idris tsb? Apakah ada yang
memperhatikan dan memenuhi, atau ada pula yang akan mengejek Kemal Idris?
Berbagai kemungkinan tentu saja terbuka.
BUNUH DIRI BAGI PARPOL PENDUKUNG SOEHARTO
Parpol-parpol peserta pemilu, yang jumlahnya 48 itu, dapat dibagi dalan 3
kelompok menghadapi imbauan Kemal Idris tsb. Masing-masing kelompok akan
melihat dari segi kepentingan mereka masing-masing. Akan ada yang mendukung,
yang setengah-setengah dan yang menentang. Marilah kita cermati pendirian
kelompok-kelompok tersebut.
Kelompok pertama ialah kelompok yang di masa Soeharto berkuasa saja sudah
menuntut Soeharto turun, sudah menuntut dicabutnya lima UU Politik tahun
1985, menuntut dihapuskannya dwifungsi ABRI. Karena sikap politik mereka
yang menentang Soeharto itu, mereka dituduh subversi dan dijebloskan ke
dalam penjara. Mereka diantaranya ialah Budiman Sudjatmiko dengan Partai
Rakyat Demokratis (PRD) dan Bintang Pamungkas dengan Partai Uni Demokrasi
Indonesia (PUDI).
Ada atau tidak adanya imbauan Kemal Idris, agar dalam daftar calegnya
jangan terdapat pendukung Soeharto, sudah dengan sendirinya akan mereka
lakukan. Caleg-calegnya tentu yang mendukung reformasi secara total. Imbauan
Kemal Idris hanya akan memperkuat pendirian mereka saja.
Kelompok kedua yaitu kelompok yang partai politiknya berdiri setelah
Soeharto dipaksa turun oleh kekuatan mahasiswa dan rakyat, yang menuntut
dilakukannya reformasi secara total. Diantaranya ialah PAN, PKB, PKP. Dalam
batas tertentu termasuk PDI Perjuangan.
Partai-partai itu tentu akan memperhatikan imbauan Kemal Idris itu. Tentu
saja akan mereka pertimbangkan untung ruginya bagi masing-masing parpol yang
bersangkutan, terutama bila sepenuhnya bekas pendukung Soeharto tidak
dimasukkan dalam daftar caleg. Maklumlah, besar kemungkinan diantara
anggotanya juga terdapat bekas pendukung Soeharto. Sikap mereka akan
setengah-setengah.
Kelompok ketiga ialah kelompok yang partai politiknya sudah merupakan
kepanjangan tangan Soeharto di masa Soeharto berkuasa, seperti Golkar, PPP
dan PDI (Budi Hardjono).
Bagi PPP, PDI dan Golkar (yang kini menjadi partai) memenuhi imbauan Kemal
Idris sama dengan bunuh diri. Misalnya bagi Hamzah Has, yang kini menjadi
Ketua PPP. Belasan tahun ia mendukung Soeharto. Jika ia memenuhi imbauan
Kemal Idris, sama dengan PPP tidak mencalonkan Hamzah Has. Padahal semua
calegnya adalah bekas pendukung Soeharto.
Hal ini juga berlaku bagi PBB, yang dipimpin Yusril Ihza Mahendra. Meskipun
PBB lahir sesudah Soeharto lengser. Yusril Ihza Mahendra sejak tahun 1995
adalah penulis pidato-pidato resmi Soeharto yang anti demokrasi. Dan kini ia
dijadikan capres oleh PBB. Bila PBB memenuhi imbauan Kemal Idris maka Yusril
tidak akan diajukan sebagai caleg, apalagi capres. Suatu hal yang mustahil.
Dari kelompok ketiga ini tidak tertutup kemungkinan akan mengejek Kemal
Idris. Sebab, mereka mengetahui, berkat Kemal Idris mengepung Istana Merdeka
11 Maret 1966 dengan pasukan "liarnya", Supersemar bisa lahir dan Supersemar
itulah yang mempercepat Soeharto naik ke tangga kekuasaan. Jadi, Kemal Idris
adalah pendukung Soeharto. Sekarang telah anti Soeharto.
Tapi bisa saja mereka tidak mengejek Kemal Idris yang kini bersikap
menentang kekuasaan Soeharto, bila mereka memperkirakan: Kemal Idris kini
bersikap demikian untuk menebus dosa-dosanya di masa lalu. Harap dimaklumi.
Dengan demikian imbauan Kemal Idris arti praktisnya tidak banyak. Namun
arti politiknya cukup besar. Kemal Idris telah menyadari betapa jahatnya
politik anti demokrasi dari Soeharto selama 32 tahun. Ia tidak ingin
terulang lagi. Ia ingin adanya Indonesia baru yang demokratis.
Dengan demikian bagaimana kemungkinan hasil pemilu mendatang? Untuk ini
baiklah kita simak apa yang dikatakan George Aditjondro.
ADITJONDRO MERAMALKAN: STATUS QUO MENANG
Menurut Rakyat Merdeka (25/4) George Aditjondro mengemukakan bahwa dirinya
pesimistis kelompok reformis akan menang dalam pemilu mendatang ini. Menurut
Aditjondro ada beberapa indikasi yang bisa dikemukakan mengapa dalam pemilu
nanti tetap aliansi partai-partai pro-statusquo yang menang.
Pertama, relung-relung politik bagi partisipasi rakyat dan partai-parta
secara optimal, sedikit demi sedikit ditutup, oleh pemerintahan Habibie dan
DPR yang masih berorientasi statusquo.
Kedua, PKB, PAN dan PDI Perjuangan belum menunjukkan kedewasaan politik
untuk berbicara soal aliansi membendung status quo. Dalam beberapa hal, isu
yang mereka angkat sebenarnya cukup responsif dan progresif. Misalnya PAN
yang berani membuka wacana federalisme, mendukung referendum dan membuka
tabir rasialisme terhadap warga negara keturunan Tionghoa.
Sayangnya, dalam beberapa hal tiga partai ini masih terlihat oportunis.
Terkesan ingin memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Mereka terlihat
masih memanfaatkan satu sama lain. Juga tokoh-tokoh ketiga partai ini tak
bicara ketika partai yang menentang rezim Orde Baru diperlakukan secara
diskriminatif.
Yang tak kalah penting, George belum melihat adanya sistem yang membuat
pemilu jurdil. Misalnya masih terbuka peluang praktek money politics yang
dilakukan kroni Cendana. Kalau memang ketiga partai yang cukup besar
tersebut commited terhadap pemilu jurdil, praktek-praktek seperti itu harus
dibongkar. Demikian George Aditjondro.
Kritikan Aditjondro kepada ketiga partai tersebut tepat sekali. Betapa
tidak! Sekiranya mereka tidak "ingin memanfaatkan kesempatan dalam
kesempitan" tentu mereka akan menolak UU Pemilu yang diciptakan DPR warisan
Soeharto, karena UU Pemilu tersebut masih memberi hak kepada Presiden untuk
mengangkat 38 orang dari ABRI untuk menjadi anggota DPR. Itu jelas tidak
konstitusional. Semua anggota DPR harus dipilih.
Tetapi karena yang penting bagi mereka bukan konstitusional atau tidaknya
pengangkatan 38 ABRI di DPR, melainkan bagaimana bisa segera dapat berkuasa
melalui Pemilu, maka hal itu tidak mereka tolak, mereka terima saja.
Juga diskriminasi terhadap partainya kelas buruh, yaitu PKI, masih
berjalan, seperti yang selama 32 tahun dilakukan Soeharto. Padahal Pancasila
dan UUD 1945 menjamin hak hidupnya PKI. Hal itu dibuktikan baik ketika
revolusi fisik (1945-1950), maupun masa demokrasi parlementer (1950-1959) di
mana Mukaddimah UUD 1945 diover sepenuhnya menjadi Mukaddimah UUDS RI 1950,
juga di masa Demokrasi Terpimpin.
Karena itu harapan George Aditjondro supaya ketiga partai itu membongkar
sistem pemilu yang tidak jurdil, yang diskriminatif, adalah benar sekali
sebagai upaya untuk memenangkan kaum reformis dalam pemilu mendatang. Jika
ketiga partai tsb tidak mau membongkarnya, jangan menyesal kemudian bila
aliansi partai pro-statusquo menang dalam Pemilu mendatang.
KESIMPULAN
Menang atau kalah kaum reformis dalam Pemilu mendatang, banyak tergantung
dari sikap partai politik reformis sendiri, terutama PAN, PKB, PDI
Perjuangan. Apakah mereka berpegang teguh pada Pancasila dan UUD 1945, atau
mereka hanya memanfaatkan kesempatan supaya dapat berkuasa saja. Jika mereka
hanya memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan, maka ramalan George
Aditjondro tentu akan jadi kenyataan.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
