Precedence: bulk
POLITIK UANG GOLKAR DITEMUKAN LAGI DI LAMPUNG
JAKARTA (SiaR, 21/5/99), Setelah ketahuan menggunakan politik uang
lewat bantuan sembako yang ditempeli selebaran Golkar di Pontianak, kali ini
di Lampung ditemukan bentuk kecurangan lain lewat politik uang berkedok
bantuan pupuk dan dana JPS bagi petani pendukung Golkar. Bahkan kali ini
menegaskan keterlibatan aparat birokrasi pemerintah tingkat kecamatan dan
kelurahan. Pelanggaran ini ditemukan Tim Forum Rektor Lampung selaku lembaga
pemantau Pemilu.
Drs Syarif Makhya, anggota tim pemantau Forum Rektor Lampung menjelaskan
perlanggaran Golkar itu pada wartawan di Bandar Lampung, Rabu (19/5) kemarin.
Menurutnya, penyimpangan itu terjadi di beberpa kabupaten seperti Tanggamus,
Lampung Selatan dan Tulang Bawang, Lampung Tengah. Di daerah itu ditemukan
praktek politik uang oleh Partai Golkar baru dalam bentuk bantuan pupuk dan
dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk kalangan petani pendukung Golkar saja.
Selain itu , masyarakat desa juga mendapat dana Rp 5 ribu hingga Rp 20
ribu tiap orang sebagai bantuan JPS bagi yang mendukung Golkar dalam pertemuan
temu kader. "Penyelewengan dana JPS itu makin tampak ironis," ujar Syarif, "jika
dilihat di beberapa desa yang massa Golkarnya sedikit bahkan tidak ada bantuan
pupuk dan bantuan dana JPS untuk petani. Namun untuk desa berbasis Golkar
bantuan pupuk dari Departemen Pertanian itu mengalir dengan kedok bantuan JPS
Pertanian."
Agaknya temuan ini mementahkan argumen Theo L Sambuaga, anggota DPP
Golkar Baru dalam perdebatannya dengan Dr. A.S Hikam di TV, Kamis malam (20/05).
Dalam perdebatan itu Theo mengatakan, "Tidak betul mengatakan Golkar baru sama
dengan Golkar lama." Bahkan ia menyayangkan tuduhan dan penilaian para ahli dan
pakar yang mengatakan Golkar menggunakan praktek politik uang. Theo mengatakan,
"Mana buktinya? Ajukan dong ke pengadilan. Jangan menuduh tanpa bukti,"
ujarnya.
Bahkan fakta lain hasil temuan Tim Forum Rektor di beberapa daerah
terdapat perbedaan data tentang jumlah pemilih di PPS dan PPK. Misalnya jumlah
data di PPS sebanyak 100 orang pemilih di tingkat PPK berubah jadi 150 orang.
Ini hampir terdapat diseluruh Kabupaten di Lampung.
Temuan lainnya adalah dominasi aparat terhadap penyelenggaraan pemilu
yang masih sangat kuat. Misalnya Camat setempat yang sangat aktif menggalang
target pemilih mencapai target 95%. Hal ini diperkuat oleh memo intern pada
seluruh kades agar jumlah pemilih diperbesar. Jadi makin jelas peran birokrasi
sebagai mesin politik Golkar untuk memenangkan pemilu masih berfungsi sama
seperti sejumlah Pemilu lalu.
Tampaknya hal ini yang bisa menjawab mengapa Partai Golkar diincar jadi
sasaran kemarahan massa peserta kampanye maupun demo mahasiswa. Mungkin
kemarahan tersebut baik untuk kanalisasi radikalitas rakyat agar mendapat tempat
yang tepat.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
