Precedence: bulk
DENGAN POLA DAN CARA SOEHARTO, HABIBIE HENDAK ALIHKAN PERSOALAN
Oleh: Sulangkang Suwalu
Pada 23 Maret yang lalu, FKSMJ berniat hendak memberikan Gorbachev Award
kepada BJ Habibie sebagai "Bapak disintegrasi bangsa" melalui sebuah
demonstrasi yang diikuti sekitar 300 mahasiswa. Demonstrasi itu
diselenggarakan di kawasan Monas. Niat ini tidak kesampaian, karena para
mahasiswa dilarang mendekati Sekneg.
Rupanya untuk membenarkan bahwa dirinya memang berhak disebut sebagai
"Bapak disintegrasi bangsa", maka BJ Habibie melalui Pimpinan Pusat Pemuda
Muhammaddiyah yang menemuinya mengungkapkan adanya gerakan "Komas" (Komunis,
Marhaenis dan Sosialis) yang menginginkan disintegrasi bangsa.
Menanggapi "Komas" ciptaan Habibie tersebut, bermunculanlah kecaman
dialamatkan pada BJ Habibie. Hal itu dapat dilihat di antaranya dari harian
Kompas (6/5). Kompas tidak saja memuat kecaman Sunarka (Sekjen PNI), Marzuki
Darusman (Ketua Komnas HAM), Mochtar Pabottingi (dari LIPI), juga tampil
dengan sebuah Tajuk Rencana. Mari kita ikuti.
JUSTRU HABIBIE YANG PECAH-BELAH BANGSA
Menurut Sunarka, Sekjen PNI, ucapan BJ Habibie itu membingungkan. Saya
pikir dia harus belajar-sejarah mengenai komunisme, sosialisme dan marhaenisme.
Sunarka menegaskan bahwa orang Marhaen mencintai persatuan dan kesatuan
bangsa, serta tidak pernah mengkhianati negara. Hal ini sesuai dengan ajaran
Bung Karno yang selalu menekankan persatuan itu.
Sunarka malah mengatakan pernyataan Habibie itulah yang justru bisa
memecah-belah bangga. Selain itu, Habibie juga harus banyak belajar politik.
HABIBIE PAKAI JARGON LAMA
Lain lagi reaksi Marzuki Darusman, Ketua Komnas HAM. Marzuki mengatakan
bukankah partai-partai yang mendorong gerakan koperasi seperti PDR, itu
tergolong sosialis. Apa itu berarti salah?
Marzuki mensinyalir adanya kecenderungan untuk kembali mengangkat soal
komunisme, karena belum adanya klarifikasi tentang penyebab atau faktor yang
menyebabkan berbagai kerusuhan di Indonesia. Tentunya pemerintah harus
memberikan keterangan yang secara mudah dapat memuaskan masyarakat. Tapi itu
berarti menyederhanakan persoalan.
Marzuki melihat ada ironi. Justru disaat pemerintah memerlukan legitimasi
rakyat, Habibie kembali memakai bahasa atau jargon lama. Jadi pernyataan itu
sangat janggal dan simplistis. Siapa yang mau percaya?
Marzuki menambahkan, menyebut gerakan sosialis dan marhenis sebagai bagian
yang ingin disintegrasi bangsa, juga terlalu menyederhanakan persoalan.
Kemungkinan kata Marzuki pemerintah ingin mengungkapkan adanya radikalisme
yang timbul menjelang kampanye.
Kalau itu benar, itu berarti pemerintah sangat miskin kreasi atau imajinasi
dalam menggambarkan bentuk radikalisme. Apalagi sekarang tidak ada
pembatasan politik terhadap gerakan sosialis dan marhaenis.
Karena itu menurut Marzuki tidak bijak jika pemerintah menyederhanakan
persoalan, apalagi dengan mensejajarkan gerakan sosialis dan marhaenis
dengan komunis. Itu tidak mencerminkan aspirasi masyarakat yang sebenarnya.
Ia menambahkan, Habibie perlu memberikan pernyataan untuk menjernihkan
masalah agar tidak timbul reaksi yang keras dari masyarakat terhadap
pandang-pandangan demikian.
SEPARATISME AKIBAT PERLAKUAN KEKUASAAN, MILITER DAN APARAT
Sedangkan pengamat politik LIPI, Dr Mochtar Pabotinggi menilai pernyataan
Habibie itu merupakan lagu lama dan semacam pengalihan persoalan atau
tepatnya lagi tidak menyentuh akar permasalahan.
Menurut Mochtar yang paling penting diatasi adalah menghentikan kekerasan,
seperti di Aceh, membuka tabir tragedi seperti Trisakti dan penculikan,
meringankan beban dari berlanjutnya kekerasan seperti di Jepara dan Ambon,
serta menghentikan penyalahgunaan kekuasaan.
Jangan melontarkan lagi soal separatisme. Ada hal yang lebih penting untuk
ditangani pemerintahan Habibie daripada soal separatisme, yaitu sebab dari
separatisme itu sendiri.
Mochtar mengatakan separatisme itu bukan separatis dari awalnya, tetapi
akibat perlakuan sewenang-wenang dari kekuasaan, militer dan aparat. "Jadi,
sumbernya bukan mereka menghendaki separatisme, tapi mereka mengalami
puluhan tahun penindasan dan telah sampai pada satu kesimpulan, mungkin
lebih aman kalau berpisah," tegasnya.
KOMAS HABIBIE TAMBAH PANASNYA SUHU POLITIK
Dalam menanggapi "Komas" ciptaan Habibie ini, adalah menarik Tajuk Rencana
Kompas (6/5) yang berjudul "Bagaimana kita menjelaskan Komunis, Marhaenis,
Sosialis".
Melalui Tajuk Rencananya itu, antara lain Kompas mengatakan: masuk akal
sekiranya banyak pihak terkejut dan terperangah oleh pernyataan presiden BJ
Habibie. Hampir-hampir tidak bisa dipercaya mengapa dalam zaman reformasi
pro-demokrasi, pro-supremasi hukum, pro-martabat dan hak-hak asasi manusia,
isu dan tuduhan semacam itu, muncul lagi.
Pemberian streotip bahkan stigma terhadap hal-hal semacam itu kira-kira
merupakan ciri pokok periode Demokrasi Terpimpin dan periode Orde Baru.
Periode reformasi pro-demokrasi sering dibandingkan lagi dengan periode
Demokrasi Parlementer tahun lima puluhan.
Dalam periode itu semua aliran bisa hidup secara terbuka, sesuai dengan
prinsip demokrasi. Isu, dugaan dan dakwaan sesuai dengan prinsip demokrasi
dan azas hukum dibawa ke pengadilan untuk dibuktikan secara objektif.
Bahwa UU Subversi oleh pemerintahan reformasi pembangunan dicabut,
sekaligus merupakan babak baru, dimana orang tidak bisa dituduh atau
diperlakukan begitu saja, karena paham dan aliran politiknya.
Karena itu memang menimbulkan pertanyaan dan keheranan, mengapa tiba-tiba
justru oleh presiden sendiri, asosiasi streotip dan stigma lama itu
dihidupkan lagi.
Orang kuatir, jika pemikiran dan sikap politik semacam itu dibiarkan hidup
lagi, bukankah hal itu merupakan pemikiran dan sikap politik yang berlawanan
dengan prinsip dan komitmen reformasi pro-demokrasi serta pro-asas hukum.
Karena zaman justru sedang berubah dan sesuai dengan prinsip demokrasi,
keterbukaan, kebebasan serta hukum menjadi komitmen serta kriterianya, orang
bertanya: apa sebenarnya motif dilontarkannya pola dan cara-cara lama itu?
Pernyataan itu menambah kisruhnya suasana yang seharusnya justru kita bina
dan kita arahkan ke ketenangan, mengurangi isu saling curiga, agar tidak
menambah panasnya suhu politik.
Selanjutnya Kompas (7/5) juga memuat tanggapan Dr Ruslan Abdul Gani
(sesepuh perjuangan kemerdekaan), Dr Hotman Siahaan (dosen fakultas ilmu
politik Universitas Airlangga Surabaya) dan Probo Sutedjo (Ketua Umum Front
Marhaenis), Rachmawati Sukarnoputri (pimpinan Gerakan Pemuda Marhaenis).
PEMIKIRAN HABIBIE SANGAT KELIRU DAN NAIF
Dalam suratnya yang dibacakan Ketua PP Keluarga Besar Marhaenis, Dr Hadori
Yunus di Jakarta kemarin, Ruslan Abdulgani menyatakan: menyalahkan proses
disintegrasi nasional kepada "Komas" merupakan pemikiran sangat keliru dan naif.
Proses disintegrasi, memang saat ini dan ada mengancam persatuan, tetapi
itu disebabkan kebijakan politik sentralistis pemerintah pusat yang terlalu
mementingkan kelompok kroni dan kerabat penguasa, serta mengorbankan
kepentingan esensial daerah.
Menurut Cak Rus daerah terus dieksploitasi oleh kekuatan angkara murka di
pusat, sementara kontroversi antar suku, antar pemeluk agama, serta antara
rakyat dan militer terus dikipas dan diprosokasi. Ini sumber proses
disintegrasi sekarang, bukan gerakan Komas, yang tampaknya lahir di benak
penguasa yang arogan, sombong dan menderita penyakit frustrasi fatal.
Mengacu pada Sumpah Palapa Patih Gajah Mada, Cak Rus mengatakan, perlawanan
terhadap disintesrasi harus disertai dengan rangkaian kebijakan yang
berintikan kesetiaan pada negara, setia pada semua tanpa pilih kasih,
menyelesaikan setiap tugas sampai tuntas, dan melatih diri dengan berolah
jiwa, berolah pikiran, berolahraga.
UNTUK REPRESI MENCIPTAKAN MUSUH BARU
Dalam pada itu Dr Hotman Siahaan mengatakan pernyataan Habibie menimbulkan
sinisme masyarakat. Sebab, masyarakat melihat itu hanya cara pemerintah
menciptakan alat represi baru, disamping untuk mengalihkan perhatian
masyarakat terhadap isu-isu aktual, seperti pengusutan Soeharto, kebocoran
dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan kebocoran perbankan.
Menurut Siahaan pernyataan tentang Komas tidak bisa dilepaskan dari isu
tentang kesejarahan PKI yang menjadi polemik akhir-akhir ini. Didalam isu
itu, katanya, terdapat muatan kepentingan untuk mengangkat sejarah
kepahlawanan mantan Presiden Soeharto. Bisa pula, pemerintah mau mencari
alat baru untuk melakukan represi kekuasaan dengan menciptakan musuh baru.
Soalnya, dalam posisi yang kredibilitasnya begitu rendah,pemerintah nyaris
tidak memiliki lagi alat represi.
Kalau dulu, cara demikian memang efektif. Masyarakat memiliki trauma
terhadap komunisme. Isu ideologi masih sangat sensitif. Tetapi sekarang
masyarakat sudah kritis.
ANCAMAN PROBO
Berbeda dengan tanggapan tokoh-tokoh atau pakar-pakar politik yang lain,
maka Probo Sutedjo (Ketua Umum Front Marhaenis) menyatakan akan segera
mengajukan Habibie ke pengadilan, bila ia tidak segera mencabut
pernyataannya. Mengenai marhaenis yang disejajarkan dengan komunis dan sosialis.
Kami minta pertanggunganjawab Presiden Habibie atas ucapannya. Seorang
presiden harus hati-hati, jangan sampai presiden membuat kesalahan fatal
seperti itu.
WASPADAI PRODUK ORBA
Lain pula tanggapan Rahmawati, pimpinan Gerakan Pemuda Marhaenis tentang
pernyataan Habibie di atas. Menurut Rachmawati Soekarno: Marhaenisme
sebenarnya tak perlu diwaspadai, karena selama Indonesia ini merdeka tidak
pernah gerakan ini melakukan pemberontakan atau melakukan tindakan
menjadikan Indonesia terpecah-belah.
Yang perlu diwaspadai kata Rachmawati justru salah satu produk yang
diciptakan rezim Orde Baru selama 32 tahun ini, yakni semakin banyaknya kaum
miskin di deea dan di kota. Justru rezim ini yang menciptakan proletar baru,
kaum miskin yang merupakan lahan bagi komunisme, ujar Rachma.
Mennrut Rachmawati bila dibuka lembaran sejarah Indonesia ini, maka bisa
dilihat Bung Karno yang menciptakan konsep Marhaenisme itu tidak pernah
menginginkan Indonesia pecah, tetapi dia justru sekuat tenaga mengusahakan
kesatuan dan persatuan Indonesia itu.
Rachmawati memang tidak menyebutkan bahwa begitu gandrungnya Bung Karno
akan persatuan, beliau rela mengorbankan kebebasannya sendiri, hingga ketika
Bung Karno meninggal tidak dalam keadaan sebagai manusia bebas. Persatuan
Bung Karno memang bukan asal persatuan, persatuan beliau atas prinsip anti
imperialisme dan kolonialisme. Semua kekuatan revolusiner anti imperialisme
dan kolonialisme harus disatukan dalam persatuan Nasakom (Nasionalis, Agama
dan Komunis). Kaum kontra revolusioner tempatnya memang diluar persatuan.
MOTIF HABIBIE MENCIPTAKAN KOMAS
Kecaman terhadap Habibie yang menciptakan Komas sebagai alat represi baru,
cukup keras. Habibie dikatakan meneruskan pola dan cara-cara lama Soeharto
dalam menangangi permasalahan, dengan memberikan streotip dan stigma
terhadap hal-hal tertentu.
Motifnya Habibie cukup jelas. Seperti dikatakan Mochtar Pabotinggi ia
hendak mengalihkan persoalan, karena ia tidak mampu mengatasi berbagai
permasalahan. Ia tidak mampu menghentikan kekerasan; ia tidak mampu membuka
tabir Trisakti dan penculikan; ia tidak mampu meringankan beban penderitaan;
dan tidak mampu menghentikan penyalah-gunaan kekuasan. Yang diinginkannya
supaya sasaran masyarakat harus pada Komas, bukan pada pemerintahannya.
Dengan dialihkannya sasaran, maka justru suhu politik akan semakin panas
dan kekerasan akan makin berkelanjutan. Tampaknya itulah yang diinginkan
Habibie. Jika kekerasan terus berlanjut, tentu Pemilu akan gagal. Dengan
gagalnya Pemilu, Habibie masih tetap menjadi presiden, sebelum dapat
diselenggarakan pemilu yang sungguh-sungguh luber dan jurdil. Karena bila
sekarang pemilu tetap berlangsung, kans bagi Habibie untuk tetap menjadi
Presiden makin kecil. Karena setiap langkah baru dari Habibie, seperti
langkah menciptakan Komas, justru akan mempertinggi tempat ia jatuh.
KESIMPULAN
Niat FKSMJ 23 Maret yang lalu untuk memberi Habibie Gorbachev Award,
sebagai "Bapak disintegrasi bangga", sudah tepat. Habibie memang berhak
menerima "Gorbachev Award". Dengan diciptakannya Komas, mskin jelas
keinginannya memecah-belah bangsa, seperti Soeharto mengkotak-kotak bangsa
selama 32 tahun berkuasa. Musuh pembangunan bagi yang tidak loyal. Malah
lebih parah lagi bila dimasukan dalam kotak subversi. Maka Habibie hendak
mengkota-kotak pula bangsa dengan "Komas yang menginginkan disintegrasi
bangsa" dan yang menentangnya sebagai penegak persatuan dan kesatuan. Komas
hendak dimasukkan ke penjara.
Dalam soal memecah-belah bangsa, Habibie benar-benar murid yang baik dari
Soeharto.***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
