Precedence: bulk


JJP 04 YAYASAN HAK: PILIHAN RAKYAT TIMTIM AWAL PEMBEBASAN  RAKYAT INDONESIA

JURNAL PENENTUAN PENDAPAT RAKYAT TIMOR TIMUR
04-06 Agustus 1999

Diterbitkan oleh
KOMITE UNTUK JAJAK PENDAPAT YANG BEBAS DAN JUJUR
Jln. Gov. Serpa Rosa No. T-095
Dili
Telp. 0390-313323
Fax. 0390-313324

--------------------------------------------------------
AMI LIAN [SUARA KAMI]

MARIANO:

MASYARAKAT BELUM MERASA BEBAS

Partisipasi rakyat Timor Timur dalam  jajak pendapat ternyata luar biasa.
Dari kaca mata pemerintah Indonesia dan kelompok pro-otonomi bisa saja
dianggap karena situasinya sangat kondusif. Padahal teror, intimidasi,
pemalsuan dokumen bahkan pembunuhan masih saja terjadi terhadap rakyat yang
ingin mendaftarkan diri. Walaupun begitu Ali Alatas mengatakan situasi
keamanan sudah stabli. Ali Alatas tetap meminta agar jajak pendapat
dilaksanakan pada 21 atau 22 Agustus.
Memang jika dibandingkan dengan beberapa bulan sebelumnya, situasi keamanan
lebih baik. Tapi bukan berarti situasi keamanan sangat kondusif. Kita sudah
jarang melihat milisi-milisi yang bersenjata berkeliaran di tengah kota,
tapi jangan salah, di daerah pelosok mereka masih tetap merajalela. 
Pelanggaran yang dilakukan oleh kelompok pro-otonomi sangatlah beragam. Ada
pemalsuan identitas, pendirian pos pendaftaran ilegal, akses ke para
pengungsi dibatasi, intimidasi dan teror bagi rakyat yang telah mendaftar,
bahkan ada penyobekan kartu pendaftaran. Banyak masyarakat yang masih enggan
mendaftarkan diri akibat teror dan intimidasi. Bahkan ada yang takut karena
ancaman pembunuhan. Masyarakat kemudian menanyakan, apa upaya konkret yang
mungkin dilakukan UNAMET untuk menjamin keamanan para calon pemilih. Karena
ketakutan itu masyarakat bertanya: sampai kapankah UNAMET akan melaksanakan
misinya di Timor Timur. Apakah UNAMET akan segera meninggalkan Timor Timur
begitu jajak pendapat selesai. Mereka beranggapan pastilah akan terjadi
malapetaka jika UNAMET tak ada lagi di Timor Timur. Masyarakat
mengkhawatirkan, jangan-jangan apa pun hasil jajak pendapat nanti setiap
kelompok akan tetap melakukan tindakan yang brutal. 
Apakah masa pendaftaran yang hanya dua puluh hari itu cukup? Itu satu
pertanyaan yang kita telah tahu jawabannya. Artinya, selama masyarakat belum
merasa bebas, masih ada pemalsudan identitas, teror, intimidasi maka
pendaftaran tidak akan berjalan dengan benar. Masih cukup waktukah untuk
mendaftarkan para tahanan dan narapidana yang ada dalam penjara di wilayah
Timor Timur dan Indonesia? Bagaimana dengan nasib para pengungsi? Bagaimana
mungkin mereka mendaftarkan diri jika rumah mereka dibakar oleh pihak yang
tak bertanggungjawab. [Mariano, mahasiswa]

***

ALEX:

SAYA AKAN PILIH YANG TERBAIK

Ketika saya datang ke tempat pendaftaran ini pada pukul 04.30 ternyata sudah
banyak calon pemilih yang sudah menunggu. Saya akan tetap menunggu di sini
sekalipun para petugas dari UNAMET sedang makan siang meskipun saya belum
sarapan. Saya sangat senang karena para petugas UNAMET sangat ramah, mereka
selalu membantu bagi kami yang tidak memiliki dokumen yang dibutuhkan. Jika
ada dokumen yang tidak kami miliki maka petugas UNAMET akan memberikan
sebuah formulir afidafit, agar semua orang Timor Timur yang punya hak
memilih dapat menggunakan haknya. Kalau ada yang mengatakan petugas UNAMET
mempersulit, karena orang tersebut tidak berusaha mencari tahu. Saya sudah
menjadi saksi bagi lima orang teman yang tidak punya identitas apa pun.
Formulir afidafit itu harus ditandatangani kepala desa atau pastor paroki.
Tak ada seorang pun yang akan tahu apa pilihan saya nanti. Hanya Tuhan yang
tahu. Saya akan memilih yang terbaik karena pilihan saya akan menentukan
masa depan anak cucu kami. 


FRANSISCO:

PILIHAN RAKYAT TIMOR TIMUR AWAL PEMBEBASAN RAKYAT INDONESIA

Saya mengamati berbagai peristiwa politik di Timtim menyusul penandatanganan
Kesepakatan 5 Mei di New York. Pemerintah Indonesia bersifat ambivalen dalam
menentukan kebijakan politiknya atas Timtim. Di satu sisi pejabat sipil
Indonesia secara  demokratis akan menyelesaikan masalah Timtim, tapi di sisi
lain pejabat militer Indonesia sangat otoriter. Secara politik, saya melihat
ada gesekan kepentingan antara pejabat militer dengan pejabat sipil atas
persoalan Timtim.  Sekalipun tentara Indonesia sudah menyadari kekalahannya,
tapi mereka masih mau bermain di air keruh. Para milisi sudah berhasil
diorganisir  untuk melakukan kekerasan dan tentara terlibat dalam tindak
kekerasan dan pelanggaran HAM.  
Peristiwa-peritiwa seperti itu membuat Indonesia berada pada posisi yang
sulit. Masyarakat Internasional banyak melakukan kecaman dan protes.
Termasuk ancaman pemberhentian bantuan dari Bank Dunia  berkaitan dengan
dana JPS dan terakhir sidang anggota CGI yang juga  ikut mengancam. Beberapa
pernyataan Ali Alatas tentang dua kali peundaan pelaksanaan jajak pendapat
tidak pernah ditanggapi oleh UNAMET. 
        Di pihak masyarakat  yang selama ini ditekan dan dibohongi lewat pernyataan
yang salah, misalnya akan terjadi perang saudara.  Saya melihat, jajak
pendapat pasti sulit untuk dilaksanakan dalam situasi yang demokratis, bebas
dan jujur. Saya tidak pesimis, tapi sejak awal memang saya ingin rakyat
Timtim  tahu makna demokrasi, keadilan dan kejujuran. Secara keseluruhan
dari proses ini saya  yakin, meskipun rakyat dihadapkan pada situasi yang
sangat sulit, tapi rakyat akan secara demokratis pula memilih masa depan
bangsanya melalui jajak pendapat mendatang.  
Saya berkeyakinan bahwa rakyat tidak akan memilih   bangsa lain untuk
menjajah kembali. Rakyat akan memilih opsi alternatif politik yang
ditawarkan sebagai awal dari pembebasan diri dari belenggu penindasan dan
ketidak-adilan. Pilihan politik rakyat Timtim tidak akan menciptakan
ketidak-adilan di Indonesia dengan  memilih tetap berintegrasi dengan
Indonesia yang otomatis akan menyengsarakan rakyat Indonesia. Berarti
berpihak kepada pembebasan rakyat Indonesia dari bahaya ekonomi dan
malapetaka, yakni  "memilih untuk menolak otonomi". Pilihan ini  yang
mengantarkan rakyat Timtim ke fase kebebasan dan kemerdekaan yang abadi.
Memang di pihak Indonesia, terutama pejabat TNI dan Polri tidak ada jalan
lain kecuali mempertahankan Timtim dengan  menggunakan segala cara. Namun,
perlu dicatat oleh semua pihak, bahwa pertahanan rakyat Timtim selama hampir
24 tahun ini harus dijadikan pelajaran berharga oleh TNI dan Polri. Artinya,
sekali pun rakyat banyak yang dibunuh, pilihan untuk membebaskan diri dan
rakyat Indonesia menjadi pilihan terakhir yang harus diterima dan dihormati
oleh Indonesia termasuk TNI dan Polri.

----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html

Kirim email ke