Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 29/II/22-28 Agustus 99 ------------------------------ DARAH BARU UNTUK MEGAWATI (POLITIK): Setelah mendapat dukungan penuh dari DPP PKB dan mendapat angin dari Partai Golkarnya Akbar Tanjung, kini Mega mendapat dukungan dari para ulama NU. Peta politik nasional kembali berubah. BJ Habibie, calon presiden tunggal Golkar sudah coreng moreng setelah terbukanya skandal Bank Bali. Bahkan sudah seharusnya dia mengundurkan diri dari pencalonan, karena selain skandal itu sudah menjadi tanggungjawabnya, para pendukungnya pun sudah meninggalkannya. Sedangkan itu posisi calon presiden yang lain, Megawati semakin kuat saja. Upaya penolakan terhadap calon presiden wanita yang didengung-dengungkan oleh lawan politiknya bahkan dengan memakai Fatwa Majelis Ulama, pun akhirnya jebol juga. Sebab mayoritas masyarakat tetap mendukung Megawati. Bahkan sebuah jajak pendapat membuktikan bahwa 61% ulama Nahdlatul Ulama (NU), tidak keberatan bila harus wanita yang menjadi presiden. Kesimpulan hasil survei Yayasan Semesta yang dilakukan selama sebulan dari 20 Juni s/d 15 Juli 1999 itu tidak main-main. Sebab surveinya dilakukan terhadap 1.057 ulama dan atau kiai NU di Jawa dan Madura yang antara lain terdiri atas 318 pengasuh pesantren, 218 aktivis ormas, 196 pengasuh pesantren sekaligus aktivis ormas, dan 66 aktivis orpol dan hasilnya 642 ulama setuju wanita presiden, 339 tidak setuju dan 76 abstain. Adapun alasan persetujuannya macam-macam. Dari 642 ulama yang setuju, 464 memberikan persetujuan dengan alasan politik kebangsaan, 129 ulama berdasarkan syariat agama, dan alasan figur 41 ulama. Sedangkan 339 ulama yang tidak setuju, sebagian besar (258 orang) menolak dengan alasan syariat agama, kepentingan nasional 56 ulama, dan kebudayaan 15 ulama, serta lain-lain 10 ulama. Memang, sejak semula para petinggi NU sudah membuka diri atas calon presiden wanita. Katib 'Aam PB NU, KH Dr Said Aqiel Siradj berulang-ulang mengatakan, bahwa persoalan wanita menjadi presiden merupakan masalah fiqh yang sampai hari kiamat pun masih terbuka untuk dipersoalkan. Sebab menurutnya, soal fiqh berbeda dengan syariat Islam yang tidak bisa dipersoalkan lagi. Said Agil pun mengeluarkan argumen sejarah, bahwa mazhab Imam Syafii yang dianut sebagian besar umat Islam Indonesia memang mengharuskan pria menjadi pemimpin. "Tetapi, Imam Malik guru Imam Syafii membolehkan wanita jadi pemimpin. Itulah fiqh," ujarnya. Menurut Said, darah pertama yang tumpah membela nama Islam pun adalah darah Sumayah, ibu dari pejuang Islam Amir bin Yasir. "Jadi, peran wanita dalam sejarah Islam juga tidak perlu diragukan. Selain Sumayah, ada Aisyah yang telah meriwayatkan sekitar 2.000 hadis," ujarnya. Adapun di kitab kuning yang menjadi referensi ulama dalam fiqh siyasah (fiqih politik) belum ada yang membahas soal presiden. Di sana hanya bicara soal khalifah atau imamah, yang konsepnya jauh berbeda dengan lembaga kepresidenan. Khalifah atau imamah, tidak serta merta berfungsi sebagai kepala negara tetapi sekaligus penyelenggara syariat Islam. Khalifah Abu Bakar misalnya, tidak hanya menjadi kepala negara bagi kawasan Hejaz, tetapi seluruh dunia Islam. PB NU juga tidak akan mempersoalkan siapa yang menjadi presiden mendatang. Yang terpenting, yang bersangkutan terpilih secara demokratis. "Sejak dulu, sikap PB NU memang begitu. Jadi, siapa pun yang nanti jadi presiden, kita akan menerimanya. Yang terpenting, harus dipilih secara demokratis," kata Rois Aam PBNU KH Ilyas Ruchiyat. Namun menurut kyai asal Tasikmalaya, Jabar ini mengatakan, NU telah memberikan kewenangan penuh pada pengurus PKB untuk mengambil keputusan sendiri. Sebab, meski didirikan oleh NU, PKB pada hakikatnya telah menjadi organisasi politik tersendiri. Sementara itu, Habibie sebagai capres andalan Partai Golkar hingga sekarang ini belum memiliki dukungan yang jelas dari partai-partai reformis yang memperoleh suara dalam pemilu. Bahkan posisi politiknya kini, semakin hari semakin buruk saja. Tanggungjawab penyelesaian kasus KKN Orde Baru tak pernah terselesaikan (terutama KKN mantan Presiden Soeharto), bahkan semakin merajalela. Di tambah dengan terbukanya sejumlah skandal politik dan ekonomi, polarisasi pendukungnya di Golkar, semakin membuat posisi Habibie limbung tak karuan. Karena itulah, jalan terbaik yang seharusnya ditempuh Habibie adalah: mempercepat pertanggungjawaban sebagai presiden dan membatalkan pencalonan dirinya menjadi presiden. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
