Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 31/II/5-11 September 99 ------------------------------ OPERASI PASCA JAJAK PENDAPAT (POLITIK): Berita-berita kekalahan pro otonomi di Timtim sudah mulai terdengar. Skenario pengacauan situasi di seluruh pelosok Timtim sudah mulai menjadi kenyataan. Walaupun hasil jajak pendapat baru secara resmi diumumkan pekan depan, (7/9) tapi masyarakat Timtim di luar negeri justru saat ini merayakan kemerdekaan dengan pesta champagne. Di Australia pada saat pemungutan suara, masyarakat sudah merasa yakin otonomi kalah, sehingga seusai pemungutan suara mereka berpesta di bar-bar untuk merayakan independen day. Tapi, di Timtim tak ada suasana damai, apalagi pesta. Setelah hari pemungutan suara, kondisi Timtim justru makin mencekam, karena milisi bersama TNI dan Polri melakukan operasi. Mereka ingin menciptakan kekacauan di Timtim supaya PBB bisa membatalkan hasil jajak pendapat. Skenario pertama untuk menciptakan kekacauan saat ini sedang dilakukan oleh milisi dengan pencegatan terhadap rombongan Unamet, mengebom sekretariat Unamet serta menciptakan kerusuhan di Dili yang menelan korban jiwa. Bahkan mereka juga menembaki wartawan di depan Markas Unamet, Balide, Rabu (1/9). Kekacauan itu berlangsung secara sistematis di seluruh daerah di Timtim. Masing-masing milisi di 13 kabupaten secara serentak menciptakan kerusuhan dengan pola yang sama yaitu menembaki warga sipil serta menyerang staf lokal Unamet, dan mencegat misi Unamet yang membawa kotak suara dari daerah-daerah. Untuk melancarkan kerusuhan itu, TNI dan Polri menciptakan skenario, yakni milisi melakukan kerusuhan pada saat polisi sudah tidak berpatroli lagi, sehingga dengan leluasa para milisi itu menambak dan membakar rumah penduduk. Pada kerusuhan, Rabu (1/9), di dekat markas Unamet polisi tidak berbuat banyak karena yang ditugaskan untuk mengamankan para milisi itu hanya berjumlah tujuh personel. Setelah milisi membakar rumah penduduk, menembak seorang bocah dan seorang dewasa serta menembaki wartawan, barulah polisi datang ke TKP untuk pengamanan. Ketika polisi mendatangi TKP, milisi-milisi itu meninggalkan TKP. Hal itu diakui sendiri seorang perwira ILO berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) dari Indonesia yang ditugaskan secara resmi di Timtim untuk mendampingi penghubung militer PBB. Dalam percakapan tidak resmi itu terungkap bahwa TNI telah menerima komando dari Menhankam/Pangab TNI untuk menyusun skenario terburuk yakni bila masyarakat Timtim tolak otonomi, maka konflik bersenjata tidak terelakkan. Karena TNI tidak ingin Timtim menjadi sebuah negara sendiri. "Kita akan berupaya dengan segala cara, asalkan Timtim tetap menjadi bagian dari Indonesia," kata perwira itu. Skenario kedua, menurut perwira itu, bila masyarakat Timtim menolak maka sasaran pertama yang dilakukan oleh TNI adalah menghancurkan pusat telekomunikasi, PLN serta memblokir semua informasi dari dan ke Timtim, sehingga Timtim akan terisolasi dan menjadi daerah tertutup bagi semua informasi yang masuk dan keluar dari Timtim. "Dengan cara itu TNI bisa melakukan apa saja tanpa diketahui oleh dunia luar, karena kita akan memblokade semua arus informasi," tambah perwira itu. Untuk tidak terlibat secara langsung, kata perwira itu, TNI memberikan senjata kepada milisi untuk menciptakan kerusuhan yang besar di Timtim. Sehingga terlihat bahwa orang Timtim tidak ingin berdamai, dan konflik yang terjadi di Timtim adalah konflik internal antara dua kelompok yang bertikai selama 24 tahun. Dengan dalih untuk mengamankan situasi yang kacau balau di Timtim itulah, TNI akan menumpas orang-orang yang pro kemerdekaan. "Kita sudah punya daftar list orang-orang yang pro kemerdekaan. Xanana Gusmao juga menjadi target kita, tapi khusus untuk pemimpin seperti Xanana, termasuk dalam targetnya adalah milisi, sehingga terkesan bahwa TNI tidak terlibat pembunuhan itu," katanya. Skenario yang sangat radikal adalah pemberian senjata besar-besaran kepada milisi di seluruh Timtim. Dengan pemberian senjata itu, TNI ingin menghindari keterlibatannya secara langsung, dan TNI akan menunjukkan kepada dunia bahwa TNI tidak terlibat perang saudara, tapi posisi TNI adalah netral. Skenario itu yang saat ini sedang dijalankan oleh milisi di Timtim. Pasokan senjata untuk milisi saat ini sudah tak terhitung lagi. Senjata-senjata itu berstandar internasional, seperti M-16 buatan Amerika dan AK-47 buatan Rusia. Dengan demikian para milisi bisa bebas untuk bertindak, dengan cara menggagalkan hasil jajak pendapat. Untuk menjalankan skenario-skenario itu secara bersih, Panglima TNI Wiranto, berpura-pura mengeluarkan pernyataan yang bernada mengecam dan menyesalkan tindakan milisi pro integrasi yang mengepung Dili. Melalui beberapa media nasional, Wiranto mengatakan pengepungan yang dilakukan tidak dibenarkan. Namun Wiranto juga memaklumi pengepungan itu sebagai tindakan spontan masyarakat yang kecewa dengan sikap Unamet. Milisi menganggap Unamet lebih berpihak kepada kelompok pro kemerdekaan. Atau, misalnya, Kapuspen Brigjen Sudrajat lebih tegas lagi mengatakan bahwa tindakan milisi itu, adalah tindakan yang melawan hukum dan tak bisa dibenarkan. Tapi kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa milisi dibeking secara penuh oleh TNI dan Polri. Sumber Xpos di Dili mengatakan, Senin (30/8) lalu, pada saat masyarakat Timtim berbondong-bondong ke TPS untuk menyoblos, perwira tinggi TNI di Dili, yakni, Mayjen Kiki Syahnakri, Mayjen Zacky Anwar dan Brigjen Glenny Kairupan mengadakan pertemuan rahasia dengan pemimpin milisi di Rumah Tangga Panglima (RT-Pang) Farol Dili. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa ledakan kerusuhan yang sangat besar akan dimulai pada saat pengumuman hasil jajak pendapat, yaitu tanggal 7 September mendatang. Pada saat itu Kota Dili akan digempur dari semua arah, dan beberapa fasilitas penting seperti Telkom dan PLN akan dihancurkan, sehingga operasi itu akan berlangsung tanpa diketahui secara luas. Untuk melancarkan operasi itu, beberapa milisi seperti, Besi Merah Putih (BMP) yang bermarkas di Liquica, Naga Merah Putih (Ermera), AHI (Aileu), Halilintar (Atabae), Mahadomi (Manatuto) dan Mahidi (Ainaro) sudah dikonsentrasikan ke Dili dengan sasaran serangan yang sudah diatur oleh TNI. Milisi Aitarak yang menjadi tuan rumah akan beroperasi dibeberapa untuk memblokade lapangan terbang, pelabuhan serta pintu-pintu keluar dari Timtim. Supaya menghindari adanya warga yang akan keluar dari Timtim, pada saat itu. Posisi Unamet dalam hal ini memang terlihat terjepit. Karena Unamet hanya mempunyai polisi sipil dan perwira penghubung yang tanpa dilengkapi dengan senjata. Sebaliknya polisi Indonesia, sesuai dengan kesepakatan 5 Mei adalah polisi Indonesia yang bertanggungjawab atas seluruh keamanan di Timtim. Tapi faktanya polisi dan Brimob diam, dan tidak melakukan tindakan preventif apapun. Sehingga kehadiran pasukan perdamaian PBB sangat dibutuhkan untuk saat ini. Kalau sampai tanggal 7 September Dewan Keamanan PBB belum mengambil keputusan pengiriman pasukan perdamaian, maka darah rakyat Timtim akan membanjiri Kota Dili. Persoalannya perlukah darah orang Timtim kembali membasahi bumi Lorosae? (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
