Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 32/II/12-18 September 99 ------------------------------ OPERASI SAPU 'JAJAK' (POLITIK): Sebanyak 11.000 warga sipil dilatih, Rp26 miliar dihabiskan untuk gagalkan jajak pendapat. Sejumlah perwira tinggi turun tangan. Benarkah Prabowo terlibat? Bukan perang saudara di Timor Leste. Kekerasan berupa teror dan serangkaian pembunuhan manusia merupakah operasi militer beserta intelejen. Sejak 9 bulan lalu rencana operasi telah dimatangkan. Targetnya? Bumi hangus Timor Leste. Sebagaimana diberitakan, tanah Lorosae selepas jajak pendapat yang dimenangkan pro-kemerdekaan bak lautan api. Pembunuhan-pembunuhan terhadap rakyat sipil berlangsung tanpa kendali. Milisi Aitarak (Duri) dan Mahidi (Mati Hidup Integrasi dengan Indonesia) terlihat bebas menembaki warga sipil serta membakar ratusan rumah, pertokoan dan bangunan lain. Markas Unamet di Dili pun turut diserbu dan dibakar. Tanpa kecuali kediaman Uskup Dili, Felipe Ximenes Belo SDB yang kemudian diterbangkan ke Darwin, Australia. "Hampir-hampir nggak ada bangunan yang luput dari serangan," jelas Andriyanto, Divisi Informasi Solidamor (Solidaritas untuk Perdamaian di Timor Timur) yang ikut memantau situasi. Bagaimana sampai kediaman Uskup dibakar, padahal mayoritas warga Timor beragama katolik? "Yang terjadi di sana bukan perang. Kalau perang kan masih punya aturan. Juga tidak ada kait mengkait antara pembakaran dengan mayoritas agama yang dianut," lanjut Andriyanto. Jawaban Andriyanto mengingatkan pada operasi TNI di Timor Leste sejak Oktober 1998. Operasi bersandi "Sapu Jagat" itu diberi misi menggagalkan kemungkinan berlangsungnya jajak pendapat. Sebanyak 11.000 warga sipil -kebanyakan dari NTT- diberi latihan para-militer untuk memperkuat 20.000 pasukan TNI yang telah ada. Meski angka rasio menunjukkan satu tentara untuk 40 penduduk, jumlah tersebut dirasa belum cukup untuk menebar teror. Sejumlah nama besar di TNI terlibat dalam operasi dengan dana Rp26 milyar ini. Mayjen TNI Zacky Anwar Makarim disebut-sebut sebagai penanggung jawab ketegangan dan terbunuhnya warga sipil di Dili sejak Nopember 1998-Mei 1999. Tersangkut juga Mayjen TNI Kiki Syahnakri yang pernah menjadi komandan militer di Timor. Kiki sebelumnya sempat ditarik dari Dili tahun 1995 setelah meletus peristiwa Liquica yang menyebabkan terbunuhnya enam gerilyawan Falintil. Pangdam IX/Udayana, Mayjen (TNI) Adam Damiri sendiri merupakan pengendali operasi. Tidak ketinggalan: pasukan elit AD yang akrab dengan Timor Leste. Menurut laporan East Timor International Support Coalition (ETISC), 10 Nopember tahun lalu, 400 anggota pasukan Grup IV Kopassus mendarat di pelabuhan Kupang. Satuan Tugas Intelejen (SGI) Kopassus bertugas menjadi pelaksana sebelum pasukan para-militer terbentuk. Mereka pun tampak terlibat dalam pembakaran dan pembunuhan pasca jajak pendapat,bergabung dan memakai seragam Aitarak. Menurut kabar, mantan Pangkostrad Letjen (TNI) Prabowo Subianto, memantau operasi dari Singapura sejak tiga bulan lalu. Sedang Panglima TNI, Jenderal Wiranto bukan orang yang ditelikung dengan operasi ini. Sebagian orang percaya ia adalah juga tokoh kunci. Wiranto merasa dirinya ditinggal ketika Habibie menawarkan dua opsi bagi Timtim pada 27 Januari lalu. Ia pun memerintahkan dilakukan suatu perkiraan hasil jajak pendapat beserta rencana aksi jika opsi otonomi ditolak. Dokumen perkiraan dan rencana tersebut ditulis oleh H.R. Garnadi, Asisten I Menkopolkam, tertanggal 3 Juli 1999. Dari 'dokumen Garnadi' diketahui apa yang disebut sebagai rencana kontijensi (cadangan) TNI. Mereka pertama-tama bakal mengevakuasi PNS RI dan pendatang ke Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya dilakukan penyiagaan unsur-unsur TNI (AD, AL, AU) baik personil maupun peralatan di dekat daerah-daerah untuk evakuasi. NTT disiapkan untuk menerima pengungsi secara besar-besaran berikut pengamanannya. Selanjutnya merencanakan rute pengunduran, kalau mungkin sembari merusak fasilitas obyek vital. Dan kini dengan terbitnya Keppres No 107/1999 mengenai keadaan darurat militer di Timor Leste, keadaan sepenuhnya di bawah kendali TNI. Keppres itu terbit tanggal 7 September 1999, hanya selang satu hari setelah Indonesia menolak digelarnya pasukan perdamaian PBB di Timor Leste. Wiranto ingin membangun opini, dirinya dapat meredam kekerasan yang nota bene diciptakannya sendiri tanpa campur tangan PBB. Opini berikutnya adalah bahwa ia tidak bermaksud menghalangi keinginan rakyat Timor untuk merdeka. Sedianya hal tersebut bakal membantu ambisinya jadi orang pertama di Indonesia. Rahlan Nashidik dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Indonesia (PBHI) berharap pemberlakuan darurat militer diarahkan bukan pada Falintil. Namun semata-mata untuk meredam operasi-operasi khusus militer dan mencegah milisi dari tindakan-tindakan yang menyerang kelompok sipil. "Meski saya menyangsikan hal itu." Operasi-operasi khusus yang dimaksud Rahlan tampaknya mengacu kepada banyak kegiatan militer sebelum dan sesudah jajak pendapat dilakukan. Maka, menjadi jelas pangkal sebab kekacauan bersumber dari TNI. Dalih menciptakan rasa aman, alih-alih menimbulkan keadaan mencekam. "Bermaksud menjadi pengawal integrasi, justru dia penyebab disintegrasi," tandas Rahlan. Jalan menuju kemerdekaan Timor Leste pun menempuh rute panjang. Kemenangan hingga 79% atau 344.580 suara mengatasi 94.388 suara (21,5%), tampaknya tidak dianggap berarti oleh TNI. Atau kita juga? (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
