Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 37/II/17-23 Oktober 99 ------------------------------ MEMBANGUN DI ATAS PUING-PUING (POLITIK): Kehancuran di Timor Timur membuat mereka kembali ke titik nol. Celakanya, "Celah Timor" yang bakal jadi sumber pemasukannya, masih diklaim milik Indonesia. Nyaris tak ada lagi tersisa. Ketidakrelaan pihak Indonesia akan kemerdekaan Timor Timur, akhirnya membawa akibat buruk bagi rakyatnya. Tidak saja, karena besarnya jumlah korban yang meninggal pasca jajak pendapat, tapi juga karena beratnya beban yang mesti dipikul mereka yang akan membangun perekonomian negara baru itu. Selama berada di bawah penguasaan Indonesia, kekayaan alam Timor Timur nyaris habis terbagi oleh para kroni keluarga Cendana. Selepas dari Indonesia pun, nyaris tinggal puing yang tersisa. Celah Timor, yang diyakini kaya akan cadangan minyak dan gas alam dan diharapkan menjadi sumber utama pemasukan kas negara itu, ternyata statusnya tidak otomatis menjadi milik Timor Timur. Pasalnya, pihak Indonesia yang bersama-sama Australia mengatur pembagian wilayah laut itu dalam "Perjanjian Celah Timor", telah membatalkan secara sepihak isi perjanjian tersebut. Akibatnya, nasib proyek bernilai A$130 juta per tahun, jadi terkatung-katung. Dengan membatalkan perjanjian itu, Indonesia mengindikasikan masih mengklaim sebagian wilayah di Celah Timor sebagai bagian dari kedaulatan teritorialnya. Ini berarti, bertambah lagi 'PR' bagi Timor Timur untuk memperjuangkannya dalam forum internasional. Apalagi, TNI Angkatan Laut, dikabarkan telah pula menghentikan sementara operasi New Horizon (Cakrawala Baru) yang biasa dilakukan bersama-sama dengan Angkatan Laut Australia untuk mengawasi perairan wilayah itu. Hanya mengandalkan apa yang tersisa di dalam Timor Timur, tak mungkin menghidupkan kembali denyut nadi perekonomian bumi Loro Sae itu. Keith Richburg dari The Washington Post menggambarkan, kehancuran di Timor Timur sebagai "tahun kembali ke nol (Year Zero)." Tak usah pula mengharapkan adanya infrastruktur yang bakal menunjang kelancaran pembangunan di sana. Kemarahan milisi pro-otonomi dan tentara Indonesia yang membabi-buta benar-benar dahsyat. Sentra-sentra ekonomi di Dili seperti pusat bisnis, bank, pasar bahkan restoran-restoran telah rata dengan tanah. Berdasarkan penilaian awal tim dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dua stasian radio, kantor redaksi "Suara Timor Timur", sebuah rumah sakit, beberapa hotel, bahkan kantor keuskupan Katholik, dibakar, dihancurkan dan dijarah. Penduduk Dili yang tadinya mencapai 175.000 jiwa, sebagian entah ke mana, sebagian mengungsi ke luar Timor Timur, sebagian lagi (sekitar 70.000 jiwa) memilih kembali ke Dili namun hanya bisa tinggal di tenda-tenda yang didirikan di lapangan dan di pinggir pantai. Tak cuma di Dili, di bagian barat Timor Timur juga mengalami hal yang sama. Maliana dilaporkan mengalami kehancuran sampai 80%, Balibo mencapai 95%, Liquica 60%, Glenois 80%, Suai 90%-95%. Sementara semua bangunan pemerintahan di sana, pompa bensi, penampungan air dan pasar, juga tak tersisa. "Ini tanah tak bertuan, sekarang," ujar Ross Mountain, koordinator urusan kemanusian PBB. Menurutnya, UNTAET (United Nations Transitional Authority for East Timor, badan PBB yang mengurusi transisi pemerintahan di Timor Timur) akan menjalankan sebuah pemerintahan tanpa birokrat. Pertanyaan lain adalah mata uang apa yang akan digunakan? Saat ini, rupiah memang masih lebih banyak digunakan, kendati banyak juga yang memilih menggunakan dolar AS. Namun, cepat atau lambat, mata uang resmi harus diberlakukan. Soalnya, mata uang apa? Bagaimana pula membangun sistem keuangannya? "Tak ada bank yang masih beroperasi di sini," ujar Mountain. Bidang pertanian yang diperkirakan bakal menjadi andalan untuk menghidupkan perekonomian, kini masih menghadapi kendala. Kendati musim hujan sebentar lagi tiba, namun ratusan ribu orang masih berstatus pengungsi dan kemungkinan akan melewatkan "musim tanam" ini. Tanpa ada yang ditanam, tentu takkan ada pula aktifitas perdagangan di pasar. Soalnya, yang mesti dibangun tentu bukan melulu infrastruktur ekonomi. Sekolah pun harus kembali diaktifkan. Tak usah dulu memikirkan 'di mana' ini akan dilakukan -meskipun masih banyak sekolah yang berdiri, namun kebanyakan telah digunakan sebagai base camp pasukan penjaga perdamaian PBB. Bahkan untuk memulai pelajaran pun mereka akan kesulitan. Pihak Unicef yang mencanangkan 1 Desember sebagai dimulainya kembali pendidikan Sekolah Dasar, kebingungan untuk menyediakan buku teks dan menyiapkan kurikulum. Andaikan sekolah kembali dimulai, tak mungkin menggunakan kurikulum model Indonesia. Pelajaran sejarah misalnya, apakah ada yang menceritakan sejarah Timor Timur? Buku sejarah Indonesia hanya bercerita sedikit tentang Timor Timur, itupun lebih pada soal 'integrasi' bukan 'aneksasi'. Pertanyaan terbesar saat ini: berapa biaya mesti dikeluarkan untuk membangun Timor Timur? Dan siapa yang mesti menanggungnya? PBB serta beberapa lembaga sosial merencanakan akan mengajukan permohonan dana awal sebesar US$135 juta yang hanya akan digunakan selama sembilan bulan. Itupun nilainya masih terus direvisi. Syukurlah sebagian rakyat Timtim masih punya 'semangat' untuk bangkit -banyak pengungsi yang memilih kembali ke Timtim. Lalu, lembaga sosial lainnya termasuk LSM dari Indonesia, juga tergerak meringankan beban rakyat Timtim. Andaikan Celah Timor tak diambil oleh Indonesia, betapa besar artinya untuk membantu kegiatan kemanusian di sana. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
