Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 37/II/17-23 Oktober 99 ------------------------------ MENCAPAI DEMOKRASI PAKAI MOLOTOV (POLITIK): Massa demonstran kini hobi pakai 'molotov'. Gara-gara rezim yang tak pernah mendengarkan suara rakyat, anarkisme mendapat pembenaran. Demonstrasi di sini barangkali tak cukup. Kita juga harus memenuhi jalan-jalan. Bunyikan klakson 3 kali dan katakan 'tidak' untuk Habibie," lantang Sarwono di depan 1.000 lebih profesional yang menggelar demonstrasi di Gedung Bursa Efek Jakarta (BEJ), 15/10 siang. Turut berorasi beberapa tokoh politik dan anggota MPR seperti Wimar Witoelar, Sekjen PAN Faisal Basri dan Ketua PKB Matori Abdul Jalil. Gempita riuh menyambut orasi Sarwono. Suara-suara "tolak Habibie", "adili Soeharto" memenuhi ruang. Faisal Basri sempat pula mengajak para profesional menutup pasar bursa dan turun ke jalan. Toh, demonstrasi yang berlangsung sejak siang hingga menjelang malam itu sama artinya dengan sebuah pemogokan setengah hari. Profesional yang hidupnya relatif 'enak' pun bisa muak. Apalagi rakyat dan mahasiswa -yang sudah sering jadi korban- saat berdemonstrasi. Bukan lagi muak, mereka sudah geram. Di luar gedung BEJ, ribuan mahasiswa dan masyarakat nyatanya melancarkan 'perang' dengan aparat Brimob dan PPRM. Aksi-aksi tersebut berlangsung sebelum hingga selewat B.J. Habibie mengucapkan pidato retorik pertanggungjawabannya di muka sidang umum MPR. Dalam dua hari bentrokan sekurangnya korban di kedua belah pihak melewati angka 60. Mahasiswa memang sudah ogah terus jadi korban. Karena itu, mereka kini melawan. Sejak tragedi Semanggi I, Nopember tahun lalu mereka mulai gunakan bom 'molotov' sebagai senjata perlawanan. Lalu, mengapa molotov? (Adalah Vyacheslav Mikhailovich Molotov, nama lengkap orang yang memasyarakatkan molotov cocktail sebagai senjata 'paling' tradisional perlawanan rakyat. "Sederhana dan efektif," tulisnya menjelang revolusi Oktober di Rusia. Dengan molotov (yang bukan sebuah bom), penggunanya tinggal mencampur bensin dengan asam nitrat atau serbuk kayu atau stereofoam. Setelah itu dilempar, pecah dan membakar). Aparat keamanan pun mendakwa gerakan massa Indonesia mulai mengarah ke anarkisme. Togar Sianipar dari Mabes Polda menuding kelompok preman telah menyusup ke dalam aksi massa. Mereka dituduh melakukan provokasi, sehingga aksi damai berubah menjadi "brutal". Padahal, namanya aksi massa siapapun dapat terlibat. "Preman sekalipun, kalau memang muak terhadap ketidakadilan yang menjadikannya preman, patut terlibat," tandas Syafiq, aktivis Famred. Tapi benarkan anarkisme ini ada, atau jangan-jangan seperti biasanya: Kelaziman penguasa menunjuk kambing hitam. "Kalau pun ada, tidak perlu alergi." Demikian George Aditjondro dalam suatu diskusi ketika melawat di Jakarta tahun lalu. Anarkisme, menurutnya sejatinya justru sebuah gerakan di mana tujuan akhirnya adalah kesetaraan dan keadilan. Cuma lantaran Mikhail Bakunin, tokoh anarkisme pertama dari Perancis, menghalalkan penggunaan instrumen kekerasan makanya terjadi reduksi besar-besaran terhadap makna anarki di akhir abad ini. Ia dilawankan dengan kestabilan, rasa aman, dan kesejahteraan. Meski kondisi stabil, rasa aman, sejahtera itu condong palsu. Masyarakat supra-madani sebagai tujuan gerakan anarki menganggap 'negara' malahan menjauhkan pencapaian keadilan. "Keadilan khan tidak perlu diinstitusionalkan," lanjut George. Kalau negara yang semestinya menjadi penjamin hak asasi manusia, menyelenggarakan kesejahteraan dan kesetaraan sosial, nyata-nyata mengangkangi manusia dan menghambat kesetaraan sosial, tidakkah ide mengenai negara perlu dipertanyakan? Pertanyaan pun berlanjut. Benarkah eksistensi negara perlu 'didekonstruksi' dan apa 'iya' jawaban utamanya adalah merealisasi anarkisme. Ini pasti bakal jadi perdebatan panjang lebar, karena sudah masuk wilayah ideologi. Ada yang akan berpendapat tak perlu negaranya yang 'ditolak', cukup pemerintahannya. Ada pula pula yang sudah tak percaya pada negara dan pemerintah, tapi juga tak percaya pada jalan kekerasan. Masing-masing akan mengklaim diri paling benar. Tak ada yang dapat menguji 'kebenarannya', kecuali sejarah. Yang jelas, dalam konteks Indonesia saat ini, negara jika dianggap sebagai sebuah perwujudan perjanjian massa, nyata-nyata kini telah kehilangan legitimasi. Apalagi prilaku lembaga-lembaga di dalamnya, sebut saja lembaga presiden atau militer. Mereka seolah berjalan sendiri dan tak mau mendengar rakyat sebagai unsur terbesar dalam negara. Malah mencari-cari pembenaran dan retorika untuk setiap kebijakan yang merugikan rakyat. Kehendak untuk menolak ide tentang negara, seringkali juga muncul dikarenakan prilaku militer yang menggejala di negara-negara dunia ketiga. Ketika Jenderal Pervaiz Musharraf memanggil Benazir Bhuto untuk membentuk struktur pemerintahan baru, benarkah ini dapat diartikan militer memberi kekuasaan kepada sipil setelah mengkudeta sipil lain. Bukannya malah memitoskan kemahahebatan militer dalam mengelola pemerintahan? Pengalaman beberapa negara Amerika Latin memang membuktikan mitos tersebut. Dari pengalaman semacam inilah coba dipahami munculnya sikap-sikap perlawanan keras massa terhadap kekuasaan. Bisa dimaklumi pula pendapat seorang Yos Suprapto dalam diskusi di mailing list, "Saya kira benar, bangunan dan ide negara perlu dihancurkan." Namun, menurutnya, hanya kesadaran mayoritas rakyat yang mampu melakukannya. "Justru dengan begitu kesadaran ini harus disebarluaskan. Kesadaran tak boleh jadi monopoli kaum terpelajar atau kelas tertentu dalam masyarakat." Soalnya, kalau semua sadar, pasti tak ada ketidakadilan. Dan, lemparan 'molotov' mungkin bisa ditunda. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
