Precedence: bulk
GUS DUR MINTA MENTERI BERMASALAH MUNDUR SAJA
JAKARTA, (SiaR, 29/10/99). Presiden Abdurrahman Wahid meminta kepada
Jaksa Agung Marzuki Darusman untuk secara tegas memeriksa siapapun yang
dianggap bermasalah, termasuk para menteri dan panglima TNI. Jika para
menteri dan panglima TNI di kabinetnya melakukan kesalahan, Gus Dur minta
agar mereka tahu diri dengan jalan mengundurkan diri saja. Demikian
penegasan Abdurrahman Wahid yang dikemukakan dalam acara pelantikan menteri
kabinet periode 1999-2004, Jumat (29/10). Penegasan Gus Dur ini sebenarnya
ujud komitmen Gus Dur atas desakan masyarakat untuk bertindak adil, tidak
seperti pemerintahan sebelumnya yang selalu menutup-nutupi kesalahan para
menteri.
Sebelumnya Gus Dur sempat menyatakan bahwa setelah pengumuman
kabinet, tidak akan ada reshuffle terhadap para menteri. Namun ia sendiri
menyatakan tidak akan menutup telinga bila masyarakat menyatakan
keberatan-keberatannya. Pernyataan Gus Dur yang tidak akan me-reshuffle
kabinet ini sempat mengundang kritik sejumlah kalangan. Eep Saefullah Fatah
mengatakan bahwa reshuffle harus menjadi tradisi politik baru yang perlu
dilembagakan, bukan sebaliknya ditabukan.
"Artinya, kalau memang dalam evaluasi tahunan kabinet diketahui
tidak bisa berjalan baik, maka perlu diadakan reshuffle. Apalagi Gus Dur
harus berhadapan dengan SU MPR tahunan. Forum itu bisa menjadi kristalisasi
dari evaluasi publik terhadap pemerintahan keseluruhan," sambung Eep.
Namun pelantikan kabinet 1999-2004 ini dipandang oleh sejumlah orang
sebagai sebuah bukti bahwa Gus Dur merupakan kantong besar untuk menamung
kompromi-kompromi dan tidak tuli terhadap aspirasi rakyat. Salah satu
buktinya, menurut sumber ini adalah penggantian nama Menteri Urusan Wanita
menjadi Menteri Pemberdayaan Wanita. Begitu juga pembubaran Departemen
Penerangan dan Depsos adalah salah satu bukti bahwa Gus Dur dalam memerintah
ini tidak mempertahankan "bangunan lama".
Pernyataan Gus Dur untuk meminta menteri yang bermasalah mundur,
sudah seharusnya diikuti oleh para menterinya yang sebelum dipilih ternyata
punya track record negatif. Mereka yang dinilai masyarakat punya track
record negatif adalah Wiranto, Surjadi Sudirja dan Yusril Ihza Mahendra.
Wiranto adalah orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas
sejumlah peristiwa berdarah, penculikan, dan penembakan mahasiswa. Sedangkan
Mendagri Surjadi diduga kuat pernah melakukan KKN ketika menjadi gubernur
Jakarta dengan sebuah perusahaan yang menarik pajak dari papan reklame
(billboard) di ibukota. Informasi lain yang diperoleh SiaR, Surjadi diduga
mempunyai simpanan deposito sebesar US$7 juta di Bank Danamon. Bukti ini
pernah dilansir oleh Diah S di mailing list APAKABAR tertanggal 8 Januari 1998.
Adapun rapot merah Yusril Ihza Mahendra adalah karena penulis teks
pidato Soeharto ini menurut Fadli Zon, kawan dekat Yusril di DPP PBB telah
menerima sogokan dari kubu Habibie sejumlah Rp 1,5 milyar. Tuduhan itu sudah
diakui Yusril dalam rapat DPP PBB dan juga di TVRI pada tanggal 20 Oktober
1999. ***
----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
