Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 39/II/31 Oktober-6 Nopember 99 ------------------------------ HASIL AKHIR (LUGAS): Sikap kompromi Gus Dur dalam menyusun formasi kabinet, akhirnya menghasilkan wajah kabinet yang kompromistis pula. Malah, kesannya terlalu kompromistis. Sejumlah nama dianggap layak menduduki posnya, namun sejumlah nama lagi terkesan dipaksakan. Keberatan muncul saat nama Bomer Pasaribu muncul sebagai Menteri Tenaga Kerja. Sebagai pimpinan serikat pekerja (FSPSI) yang berafiliasi ke Golkar, banyak yang menilai Bomer justru tak gigih memperjuangkan nasib buruh. Ia memang dipilih untuk mengisi 'jatah' Gokar di kabinet, atas persetujuan Akbar Tanjung. Nama Bambang Sudibyo pun dipertanyakan kelayakannya sebagai Menteri Keuangan. Sebab, ekonom dari PAN ini tak bersuara kritis, di masa Habibie berkuasa. Yang justru dinilai lebih tepat adalah Faisal Basri, Sekjen PAN. Namun, atas campur tangan Amien Rais, justru Bambang yang naik -meskipun Gus Dur sempat menanyakan di mana sebaiknya pos Faisal. Gus Dur pilih kompromi. Yang terang-terangan ditolak oleh kalangan LSM adalah Sonny Keraf yang menjadi menteri lingkungan hidup. Alasan pemilihan Sony, kali ini bukan karena ingin memenuhi jatah partai tertentu, tapi untuk memberi kursi pada wakil dari agama Katholik. Gus Dur, tampaknya, inginkan kabinet yang penuh warna. Salahkah Gus Dur berkompromi? Relatif. Kompromi tidak salah, jika mereka yang dikompromikan memang tidak kompeten dalam bidangnya. Tak ada yang bereaksi keras ketika nama Marzuki Darusman muncul sebagai Jaksa Agung. Begitu pula ketika Kwik Kian Gie muncul sebagai Menko Ekuin serta Laksamana Sukardi sebagai Menteri Investasi. Mereka memang politisi, namun oleh dunia usaha dianggap memiliki kapabilitas. Kompromi akan salah, jika mereka yang dikompromikan, ternyata gagal bertugas. Lalu, siapa saja yang gagal? Tentu saja, tak bisa dinilai sekarang, karena para menteri itu belum mulai bekerja efektif. Itu artinya, putusan Gus Dur untuk berkompromi, saat ini, tak bisa dinilai benar-salahnya. Menilai salah-benar tindakan Gus Dur, dari dulu pun susahnya setengah mati. Yang bisa kita nilai hanyalah hasil akhirnya: membawa kebaikan bagi banyak orang atau tidak. Bagi Kyai nyentrik ini, yang penting ia bertindak di saat yang tepat atau tidak. Saat ini, mungkin ia beranggapan, dibutuhkan kabinet yang kompromistis. Entah di lain waktu. Itu artinya, kalau nanti para menterinya ternyata tak mampu ia pun dituntut bisa bertindak tepat. Memecat atau menggantinya. Soalnya, mampukah ia selama periode kepemimpinannya terus bertindak tepat? Wallahualam. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
