Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 39/II/31 Oktober-6 Nopember 99 ------------------------------ MAHASISWA MASIH LAYAK DEMO Oleh: Hendry Boen (OPINI): Banyak kalangan merasa kecewa, melihat komposisi Kabinet RI periode 1999-2004 pimpinan Duet Gus Dur dan Mbak Mega. Tentu yang paling kecewa adalah kelompok aktivis mahasiswa. Pasalnya, masih banyak anggota kabinet yang beraroma dwifungsi atau Orde Baru. Tentang wajah TNI di kabinet, bukan lagi sekadar aroma, tapi sudah menyengat. Delegasi-delegasi mahasiswa seperti FAMRED dan FORKOT, secara tegas menolak komposisi kabinet tersebut, yang dimanifestasikan untuk terus melakukan aksi ekstra parlementar (demonstrasi), kalau perlu akan menghadap Gus Dur di Istana. Sekelompok mahasiswa yang menamakan dirinya JMI (Jaringan Mahasiswa Indonesia), telah membuktikkan ancamannya, mereka berdemo di bundaran HI (27/10), menentang komposisi kabinet. Aksi JMI ini merupakan aksi mahasiawa pertama paska terpilihnya Gus Dur dan Mbak Mega. Ketika menghadiri "Hari Sumpah Pemuda" di Lampung (28/10), Mbak Mega juga disambut demo mahasiswa, yang sekali lagi menyerukan: dicabutnya Dwifungsi TNI dan kabinet yang bebas dari Orde Baru. Suara-suara kekecewaan juga muncul dari kantong-kantong gerakan mahasiswa yang lain, sebagaimana yang dilaporkan secara on air, oleh radio Jakarta News FM (97,4 Mhz). Kekhawatiran para aktivis mahasiswa, sejalan dengan pemikiran pengamat politik Arbi Sanit. Menurut Arbi, komposisi Kabinet Persatuan Nasional (julukan resmi kabinet ini) merupakan ancaman bagi proses demokrasi di tanah air. "Dengan masuknya partai-partai besar dalam kabinet, dikhawatirkan tidak muncul lagi kekuatan oposisi yang mengimbangi dan mengontrol jalannya pemerintah," tambah Arbi Sanit. Karena tidak ada kekuatan oposisi di Parlemen, maka kini mahasiswa kembali diharapkan sebagai kekuatan ekstra parlementer, sebagai pembawa suara aspirasi rakyat yang sejati. Mahasiswa tetap rela berpanas matahari, atau bermandi hujan, dan selalu berada dalam ancaman tindak kekerasan aparat. Sebagaimana yang pernah diucapkan seorang aktivis yang mengalami luka cukup parah (karena tindakan aparat), bahwa penderitaan mahasiswa selama melakukan demo, tidak ada apa-apanya dibanding penderitaan rakyat. Kabinet yang sekarang ini sering disebut sebagai "Kabinet Kompromi", namun komprominya dengan sesama elit partai (besar), bukan "kompromi" dengan harapan masyarakat. Kalau elemen masyarakat lain masih memberikan toleransi 100 hari kepada "Kabinet Kompromi", elemen mahasiswa (terutama sayap militan) sama sekali tidak mau berkompromi dengan "Kabinet Kompromi". Mahasiswa pantas merasa kecewa, mereka yang dulu berjuang menegakkan reformasi, kini aspirasinya seolah tak didengar penguasa. Seandainya tidak ada gerakan mahasiswa, bisakah Gus Dur dan Mbak Mega kini menduduki posisi yang terhormat di negeri ini? Sudah selayaknya kalau suara mahasiswa didengar. Terlebih mahasiswa tidak memiliki pamrih kekuasaan. Seperti yang pernah dikatakan Dr Arief Budiman, perjuangan mahasiswa adalah perjuangan yang murni. Bandingkan dengan manuver-manuver elit-elit partai selama SU MPR tempo hari, yang semuanya bermuara pada kekuasaan, termasuk oleh Gus Dur sendiri. Sampai beberapa hari menjelang pemilihan Presiden, orang belum yakin Gus Dur, bahwa Gus Dur ternyata serius ingin jadi Presiden. Ketika Gus Dur benar-benar terpilih sebagai Presiden, orang baru terhenyak, betapa canggihnya permainan elit partai di Senayan. Memang yang paling menyakitkan mahasiswa adalah masih adanya wajah TNI dalam kabinet, dalam jumlah yang cukup besar, terlebih bila dibandingkan dengan yang diperoleh PDI Perjuangan sebagai partai pemenang Pemilu. Koordinator ICW Teten Masduki berpendapat, kabinet pemerintahan saat ini seolah merupakan kemenangan Golkar dan TNI. "Saya menghitung ada 14 personel menteri yang berasal dari kedua kelompok," tegas Teten Masduki. Dari komposisi kabinet tersebut, terlihat Gus Dur dan Mbak Mega tidak cukup memiliki keberanian mencoret nama-nama yang direkomendasi oleh Jenderal Wiranto. Masuknya Letjen TNI SB Yudhoyono dalam kabinet misalnya, tidak lepas dari bertemunya kepentingan intern Angkatan Darat dengan kepentingan Pemerintah. Masuknya SB Yudhoyono dalam kabinet, adalah untuk memuluskan jalan Letjen TNI Tyasno Sudarto (Kepala BIA) sebagai KSAD. Selama ini yang diproyeksikan sebagai KSAD, adalah Yudhoyono. Sementara Tyasno banyak mendukung Megawati menjelang pemilihan Presiden, sebagai balas budi, Tyasno diganjar jabatan KSAD. Sedang Yudhoyono diberi jabatan Mentamben, sebagai kompensasi batalnya dia sebagai KSAD. Pertimbangan balas budi juga menjadi alasan diangkatnya Letjen TNI Agum Gumelar sebagai Menhub. Saat masih menjabat sebagai Direktur A BAIS, Agum Gumelar ikut berperan terpilihnya Megawati sebagai Ketua Umum PDI, dalam Munaslub di Hotel Kemang, Jakarta Selatan, tahun 1994 yang lalu. Demikian juga dengan terpilihnya Letjen TNI Purn Surjadi Sudirja sebagai Mendagri, merupakan nepotisme dari Gus Dur, karena Surjadi Sudirja berasal dari kalangan NU. Mahasiswa juga menuntut, kabinet bebas dari unsur Orde Baru. Oleh karenanya mereka yang pernah menjadi pejabat tinggi di masa Orde Baru, harus mundur, salah satunya adalah Sarwono Kusumaatmaja. Beberapa kali Sarwono mengatakan, bahwa kabinet bentukan Gus Dur, harus bebas dari Orba. Kalau Sarwono konsisten dengan ucapannya, ia seharusnya mundur selaku Menteri Negara Eksplorasi Laut. Menteri lain yang masuk "kategori" Orde Baru (di luar militer dan Golkar) adalah: Yusril Ihza Mahendra (penulis teks pidato Soeharto), Juwono Soedarsono, dan Menkes Ahmad Sujudi. (*) Penulis adalah mantan aktivis LSM --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
