Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 39/II/31 Oktober-6 Nopember 99 ------------------------------ MERETAS DAMAI DI ACEH & IRIAN (POLITIK): Tuntutan merdeka di Aceh dan Irian Jaya, benarkah harga mati? Sebagian analis masih belum yakin. Sayangnya Gus Dur sempat keseleo lidah. Merdeka. Sekarang, sekarang dan sekarang," pidato berapi-api Ir Soekarno di muka sidang BPUPKI, 54 tahun silam. Sembari berucap, telunjuk Soekarno menuding langit dan sesaat tepuk sambutan menggempita seisi ruang. Semangat serupa Soekarno dan nuansa gempita seisi ruang muncul kembali pada "Presentasi Penelitian Resolusi Konflik Aceh dan Irian Jaya," di Jakarta (27/10). Tengku Syech Marhaban, yang dijuluki 'Khomeini Aceh' menggelegarkan suara di ruangan berisi sekitar 70 hadirin. Syech menandaskan kemerdekaan berarti, "lepas dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan otonomi atau federasi". Cuma kali ini Syech tidak menudingkan telunjuk ke langit. Dengan begitu, tertutupkah peluang penyelesaian alternatif, semisal otonomi luas atau federasi? Tidak perlu pagi-pagi menarik kesimpulan. Apalagi yang berhak mengambil sikap bukan siapa-siapa, kecuali rakyat bersangkutan. "Jakarta hanya berfungsi menyelenggarakan beberapa kemungkinan agar proses penentuan sikap bisa dilangsungkan secara fair," ulas J. Kristiadi, pengamat politik CSIS. Maksudnya? "Tuntutan turunan seperti penarikan pasukan TNI, mengembalikan pengungsi ke tempat asal, mengadili pelaku pelanggar HAM harus betul-betul dilaksanakan," sambung Kristiadi. Dari penelitian LSM Yappika ditengarai tiga aspek yang menjadi akar soal. Yakni, perbedaan sejarah, identitas, dan ketidak-adilan sosial. Proses sejarah dan pembentukan identitas masyarakat Aceh diklaim berbeda dengan wilayah lain di 13.000 pulau ini. Identitas politik Aceh terbentuk sejak abad XVI (1520). Tentangan perang pemerintah Hindia Belanda tanggal 26 Maret 1873 pun disikapi dengan perlawanan tanpa mundur. Maka, ketika Indonesia diproklamasikan, kalangan elit Aceh segera melakukan 'analisa situasi'. Manakala ketidakadilan sosial-ekonomi-politik mendera, aras analisa menuju ke satu simpul. Lepas dari RI. Akar serupa kiranya terjadi pada Irian. Berdasar catatan sejarah, Irian pernah memproklamirkan diri tanggal 1 Desember 1961. 'Bintang Kejora', bendera perlawanan rakyat Papua pun sempat menjulang di tujuh kabupaten dari sembilan yang ada selama kurun Juli 1998-Juli 1999. Wilayah ini juga diwarnai beberapa pemberontakan sejak tahun 1960-an. Namun, Litbang Kompas Daniel Dhakidae, meragukan unsur identitas sebagai akar persoalan konflik Aceh pun Irian. Terutama soal identitas keislaman yang disebut menjadi faktor utama di Aceh. Menurut Dhakidae, identitas yang sama turut dimiliki sekitar 80 persen rakyat Indonesia. "Artinya ia tidak menjadi khas Aceh. Peta persoalan lebih tepat dan penting bila dilihat dari kacamata struktural." Dhakidae mensinyalir adanya internal colonialism di kedua wilayah. "Saya bisa katakan, di Irian Jaya telah berlangsung perbudakan terselubung." Dengan begitu, Dhakidae memaklumkan ketidakadilan dan pelanggaran asasi manusia lebih mendasari munculnya tuntutan-tuntutan rakyat. Di sisi lain Dakhidae sepakat dengan rekomendasi upaya damai selain kemerdekaan. Upaya alternatif yang mengemuka mencakup referendum dan dialog rekonsiliasi. Sejumlah nama direkomendasikan bakal mewakili kepentingan rakyat dalam proses dialog. Untuk Aceh terdapat nama-nama Tengku Syech Marhaban, Tgk. H. Ibrahim Bardan, Tgk. H. Nurzahri Tgk. H. Syarmaun Risjad, Tgk. H. Daud Zamzami, Tgk. H. Muslim Ibrahim, Tgk. Abubakar AlBayani, Tgk. H. Muhammad Nasir Waly dan Tgk. H. Abubakar Sabil dari kalangan ulama. Sementara Tgk. Bulqaini dan Tgk. Baihaqi (thaliban/santri), Aguswandi, Kautsar, M. Taufik Abda, Islamuddin, Azmi, Fajran Zein, Effendi Hasan, Alfian, Mukminan, dan Muhammad Radhi (mahasiswa). Terdapat pula wakil LSM seperti Otto Syamsuddin, Abdul Gani Nurdin, Maimul Fidar, Suraiya, M.Yunus, Basyir Achmad, Ramadhana, Faridah Hariani dan Dr. Humam Hamid. Dialog Irian Jaya melibatkan: Tom Beanal (tetua adat), August Kafiar (tokoh masyarakat), Yusan Yeblo (tokoh perempuan), Frans Siriwa (pers), Nafi Sanggenafa dan Dr Benny Giai (intelektual), Martinus Werimon (mahasiswa), serta August Rumansara dan John Rumbiak (LSM). Wakil pihak luar, yaitu tokoh masyarakat pendatang Verry Rioh dan Mayjen Sembiring dari unsur TNI (pemerintah Jakarta). Kalangan birokrasi setempat dan gubernur pun rencananya turut dilibatkan. Peluang penyelesaian damai sebetulnya terbuka dalam pemerintahan baru di bawah KH Abdurrahman Wahid. Kepada pers, presiden mengaku menanggapi kasus Aceh dan Irian secara serius. Ini ditunjukkan dengan pembagian tugas dengan Wapres Megawati Soekarnoputri. Sementara Irian, Maluku, Riau dan daerah-daerah konflik lain diserahkan kepada wapres, Aceh akan langsung ditangani presiden. Cuma entah keseleo lidah atau ceplas-ceplos selayak sebelum menjabat presiden, Abdurrahman Wahid belakangan melontarkan pernyataan kontroversial. "Pelaku pembunuhan rakyat Aceh bukan TNI, mereka adalah orang-orang yang menggunakan baju TNI." Kontan pernyataan itu menyulut protes kalangan LSM Aceh. Penunjukan Hasballah M. Saad sebagai Menteri Hak Asasi Manusia pun malah dinilai minor. Sejumlah tokoh gerakan Aceh menyikapinya secara dingin. Menurut keterangan Ichsan Malik, mantan pengurus PKBI, lantaran Hasballah mendapat nilai minus dari tokoh-tokoh tersebut. "Kalangan ulama menganggap Hasballah oportunis. Kenyataannya, ia memang tidak dapat disebut wakil gerakan Aceh." Nah, hati-hati dong. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
