Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 39/II/7-13 Nopember 99 ------------------------------ LONG FORM PwC TAK OTENTIK (PERISTIWA): Longform PwC yang diserahkan ke DPR diduga telah diubah oleh Tim Sukses BJ Habibie. Selain halaman 54 hilang, sejumlah nama raib. Keterbukaan adalah syarat sebuah negara yang beradab, modern, berdasarkan hukum dan demokratis. Namun, terhadap keterbukaan, yang seolah-olah datang seperti rahmat, janganlah ditanggapi dengan ephoria. Sebab, belum tentu keterbukaan itu seperti cahaya lampu dari sebuah lokomotif di atas rel kereta api, yang memberi cahaya penerangan. Keterbukaan itu bisa saja semu dan kamuflase. Ibarat cahaya lampu lokomotif tadi, bukannya memberi secercah penerangan, tetapi bisa terjadi malah membawa maut bagi di depannya. Itulah yang kini terjadi di gedung DPR, Senayan. Long Form atau Laporan lengkap Pricewaterhouse Coopers (PwC) tentang hasil audit Bank Bali pekan lalu baru saja dibuka ke publik oleh Ketua DPR Ir. Akbar Tanjung, atas desakan Dana Moneter Internasional (IMF), namun tidak berarti itulah tanda keterbukaan sebagaimana diharapkan dalam Indonesia Baru nanti. Soalnya, laporan lengkap dari hasil audit bank yang dipimpin oleh Rudy Ramly dan melibatkan sejumlah nama pejabat negara, pengusaha dan pejabat publik lainnya di era Pemerintahan Transisi BJ Habibie, ternyata tak bisa dipercaya begitu saja keotentikan dan kebenarannya. Menurut Direktur Yayasan LBHI Bambang Widjoyanto SH, masyarakat jangan percaya begitu saja dengan hasil audit PwC yang baru saja dipublikasikan secara resmi oleh DPR pimpinan politisi Orde Baru itu. Sebab, isinya diragukan. "Jadi, hendaknya pimpinan DPR dan anggota DPR dan masayarakat luas lainnya melakukan crosscheck dengan laporan audit aslinya yang kini berada di tangan lembaga akuntan publik berkedudukan di Amerika Serikat itu. Jangan percaya begitu saja isinya," jelasnya dalam keterangan pers kepada para wartawan. Keraguan dan ketidakpercayaan terhadap Laporan lengkap audit PwC, yang sejak diberikan oleh PwC disimpan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan kepolisian itu, memang muncul tak lama setelah Akbar Tanjung mengumumkan publikasi hasil audit sknadal Bank Bali tersebut. "Nama-nama seperti Pak Habibie, juga konon nama Amien Rais, Akbar Tanjung dan lainnya kok nggak ada," tanya wartawan kepada Ketua Komisi IX DPR dr Sukowaluyo Mintorahardjo, ketika menerima 10 lembar Flow of fund Analysis atau aliran dana skandal Bank Bali di lantai III gedung DPR. Waktu itu, Sukowaluyo dari F-PDI Perjuangan hanya menyebutkan, tidak adanya sejumlah nama di aliran dana yang selama ini ramai dibicarakan masyarakat, tidak berarti lolos dari kejaran penyelidikan tim gabungan Komisi II dan IX DPR, yang akan menuntaskan penyelidikan skandal Bank Bali. Kedua komisi bidang hukum dan ekonomi serta perbankan itu, sejak 5 November lalu memang akan kembali meneruskan kerja Pansus DPR periode sebelumnya untuk membongkar misteri skandal Bank Bali yang sudah menilep uang rakyat bank sebesar Rp500 milyar. Ketika BPK di bawah pimpinan orang dekatnya BJ Habibie, yaitu Billy Joedono menolak untuk mengumumkan hasil audit PwC, naskah audit tersebut sudah beredar di kalangan terbatas. "Bab VII dan VIII-nya itu sudah beredar. Nah, di situ sudah ada nama-nama seperti Habibie, Amien Rais, dan tiga nama tokoh yang sekarang menjadi menteri di Kabinet persatuan nasionalnya Gus Dur dan Megawati," ujar pengamat perbankan yang tercatat di sebuah parpol, yang kalah pemilu. Nama-nama menteri itu adalah Yusril Ihza Mahendra (Menteri Hukum dan Perundang-undangan), Hamzah Haz (Menko Kesra dan Taskin) serta Bomer Pasaribu (Mennaker). "Tetapi setelah long form PwC audit Bank Bali versi DPR dipublikasikan, nama-nama itu menghilang. Wajar saja ketiga orang itu menyangkal terlibat dan akan menuntut siapapun hanya menuduhnya sembarang bahwa mereka terima uang panas dari Djoko Tjandra dirut Pt Era Giat prima. Wong namanya tidak ditemukan lagi di aliran dana PwC," kata pengamat muda tersebut, yang wanti-wanti namanya tidak perlu disebutkan. Laporan lengkap PwC yang dipublikasikan DPR memang pantas dicurigai. Paling tidak, menurut sumber Xpos tersebut, setidaknya ada dua bukti yang bisa memperjelas bahwa hasil audit itu sudah diubah demi kepentingan melindungi sejumlah mantan pejabat negara dan pejabat publik lainnya. "Pertama bisa terjadi pengubahan secara signifikan atas substansi audit PwC, sehingga sejumlah nama bisa diubah dan mencari nama-nama pengganti baru, yang rentan untuk dikambinghitamkan. Kemungkinan kedua, mengubah dengan cara membuang beberapa lembar laporan yang justru sangat vital. Misalnya, yang menyebutkan sejumlah nama Habibie, dan nama-nama anggota menteri kabinet sekarang ini," ujar sumber tersebut. Bukti pertama adalah soal kode tertentu yang dikeluarkan oleh PwC. Dalam Long Form PwC versi PwC, tertulis tanggal dan jam penyerahan laporan tersebut ke BPK, yaitu pada 7/9/1999 12:34 dan tertulis Copy Number 1. Namun, ternyata, long form versi DPR, tertulis 8/9/1999 17:34 dan Copy Number 2. "Ini sudah beda. Patut dipertanyakan dari mana versi kedua ini. Siapa yang sudah mengubah dan merevisi nama-nama yang ada menjadi tidak ada," ujar seorang anggota Komisi IX. Bukti yang kedua yaitu hilangnya halaman 54 di laporan lengkap PwC, yang justru isinya menyebutkan nama-nama orang yang selama ini ramai jadi perbincangan di masyarakt sejak September lalu. "Mungkin saja penghilangan halaman 54 ini merupakan kesengajaan. Nah, inilah yang disebut kemungkinan kedua tadi, yaitu dengan cara membuang halamannya yang isinya signifikan," lanjutnya. Sekarang, untuk menyatakan kebenaran atau kepalsuan laporan PwC, jelas hanya bisa ditentukan oleh PwC sendiri. DPR sendiri sudah mengundang PwC Jumat sore (5/11) untuk mengklarifikasi naskah laporan yang sebenarnya dan otentik. Hasilnya? Tergantung pada apakah PwC tetap otonom, sehingga bisa menyatakan yang putih adalah putih dan hitam adalah hitam. Ataukah justru sudah dibeli? Walahualam. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
