Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 39/II/7-13 Nopember 99 ------------------------------ POROS TENGAH II (LUGAS): Menko Ekuin Kwik Kian Gie memastikan tak ada pergantinan Kepala BPPN, Rabu (3/11) lalu. Berita ini mengakhiri spekulasi yang berkembang beberapa hari sebelumnya. Ketika itu beredar isu, Glenn Yusuf akan 'dicopot' dan digantikan oleh Rini Suwandi. Sebetulnya, tak ada yang aneh dengan pergantian semacam itu, mengingat saat ini adalah era kabinet baru. Pergantian pejabat tinggi, terjadi di semua lini. Tak ada salahnya pula mengganti Glenn Yusuf. Sebab, kendati banyak pihak menilainya 'bersih', toh sulit membuktikan apakah ia cukup capable atau tidak. Soalnya, selama ini BPPN memang tidak mandiri, jadi tak bisa berprestasi. Yang jadi masalah, dikabarkan, isu pergantian ini dilakukan sebagai manuver politik kubu "Poros Tengah" untuk menguasai aset-aset bernilai tinggi. Seperti diketahui, BPPN mengelola aset senilai Rp600 trilyun. Ini dikaitkan dengan 'penguasaan' pos-pos gemuk lain oleh Poros Tengah, seperti Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Dr. Nur Mahmudi Ismail) serta Menteri Keuangan (Dr. Bambang Sudibyo). Dengan menguasai BPPN, tentunya pengaruh mereka akan makin besar. Sebab, seperti Golkar sebelumnya, uang bisa memperoleh suara signifikan dalam Pemilu '99 lalu. Tingginya rasa percaya diri Poros Tengah, agaknya mulai muncul setelah mereka berhasil menggolkan Gus Dur sebagai presiden. Meskipun partai-partai yang tergabung di Poros Tengah, tak meraih suara berarti dalam pemilu. Sikap kompromi Gus Dur dalam membentuk kabinet pun dimanfaatkan mereka dengan sebaik-baiknya. Manuver ini jelas mengkhawatirkan. Meskipun, seandainya, otonomi daerah dijalankan secara benar, kekhawatiran ini bisa berkurang. Toh, hal itu tak bisa serta merta berjalan dalam waktu 1 atau 2 tahun ini. Dalam kurun waktu ini, banyak hal yang bisa 'diraup'. Untuk itu, memang perlu dirumuskan mekanisme pemberian sanksi yang jelas bagi siapapun yang hendak menyalahgunakan wewenangnya. Mengharapkan Gus Dur sendiri yang melakukannya, sungguh amat riskan. Bagaimanapun, seperti diakui Gus Dur sendiri, pembentukan kabinetnya dilakukan dengan kompromi. Tentu sulit baginya untuk mendepak orang-orang yang direkomendasikan Amien Rais misalnya. Kiranya perlu diberikan wewenang pada DPR untuk melakukan 'impeach' pada pejabat pemerintah yang telah jelas-jelas melakukan kesalahan. Apalagi, saat ini, DPR lebih dikuasi oleh PDI-P dan Golkar yang pasti akan lebih berani berbicara keras pada Poros Tengah. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
