Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 39/II/7-13 Nopember 99 ------------------------------ TURUNKAN tARIF, HUTAN GUNDUL (POLITIK): Tarif pajak produk berbahan baku kayu di AS akan dibuat nol. Penebangan hutan dipastikan makin merajalela. Padahal, hutan Indonesia telah menyusut 47,8 hektar. Pajak kertas, barang mebel dan produk kayu lainnya bakal diturunkan pemerintah Amerika. Berarti harganya ikutan turun, asyik dong? Asyik buat siapa? Buat pedagang, tapi tidak buat hutan kita. Rancangan kebijakan baru yang diumumkan Gedung Putih 2 Nopember lalu ini justru kontroversial. Sebab dengan tarif pajak rendah, apalagi hapus, dapat dipastikan impor barang-barang hutan akan mengalir deras di AS. Bagi negara berhutan luas semisal Indonesia -yang kayunya lebih sering dicuri-, ini justru ancaman lebih besar. Artinya, deforestasi alias 'penggundulan hutan' bisa jadi makin dahsyat. Kelompok peduli lingkungan internasional sebagaimana diberitakan Reuters (3/11), telah melakukan kecaman keras. Mereka meminta hasil studi Perwakilan Perdagangan dan Pengendalian Mutu Hutan Gedung Putih yang menyebut bakal terjadinya ekspor kayu besar-besaran dari Finlandia, Australia dan Indonesia, dibatalkan. "Negara-negara tropis seperti Nepal, Brazil, Srilanka dan Indonesia sudah tergerus hutannya secara gila-gilaan." Demikian para aktivis lingkungan internasional tersebut. Paling parah menimpa Nepal yang mencapai 4,5 persen diikuti Srilanka sebesar 3,5 persen. Studi World Resources Institute (WRI) malah menyimpulkan hampir separuh hutan asli dunia sudah habis. Separuh tersisa pun sebagian besar mengalami degradasi. WRI menyebut angka 22 persen hutan primer yang relatif belum terganggu (fontier forest). Hasil perhitungan WWF melengkapi fakta pengrusakan hutan dunia. Yakni kurang dari 10 persen hutan perawan tersisa. Sementara tiap jam terdapat 45.000 hektar pohon-pohon di hutan tropik tumbang oleh gergaji. Chile dalam 25 tahun mendatang diperkirakan benar-benar kehilangan hutannya apabila kebijakan pembabatan kayu tidak kunjung diubah. Untuk Indonesia dengan luas hutan 113,895 juta hektar diketahui telah terdeforestasi sebesar 0,5 persen. Jangan lantaran nol koma lantas dibilang kecil. Dengan hitungan ini saja berarti Indonesia telah kehilangan hutan seluas 600.000 hektar. Malah sejak hak pengusahaan hutan (HPH) diadakan, selama 20 tahun terakhir terjadi penyusutan hutan seluas 47,8 juta hektar. Jadinya, total hutan kita pun tinggal 92,4 juta hektar saja. Opo tumon? Mending terbabatnya jutaan hektar tersebut ditingkahi peningkatan taraf hidup rakyat Indonesia -khususnya masyarakat di sekitar hutan. Alih-alih yang terjadi seperti digambarkan oleh aktivis LPSM Purwokerto, Bedjo Sabariadi saat berada di Jakarta. "Sekedar pintu masuk kalangan kapitalis berpesta pora." Penduduk asli tetap saja miskin. Malah harus dicap 'maling' karena melakukan penebangan hutan. . Kebijakan perdagangan Amerika akhirnya perlu diwaspadai lantaran setelah ini mereka berniat meneruskannya ke forum Organisasi Perdagangan Dunia (WTO/World Trade Organization). "Makanya, Departemen Kehutanan dan Perkebunan Indonesia perlu menanyakan maksud Amerika menurunkan tarif pajak kertas, mebel dan produk hutan tersebut". kata, para pemerhati lingkungan. Dephutbun terutama harus tegas menolak rencana penghapusan tarif yang direncanakan Amerika untuk WTO. "Maka, sangat baik jika ada pertemuan delegasi pemerintah dengan kalangan LSM selain dengan dunia usaha," tambah Esron Aritonang, dari LSM Bina Desa. Seperti diketahui, pada bulan ini delegasi Indonesia yang dipimpin Menperidag bakal melawat ke Seattle, AS menghadiri sidang WTO. Kemudian dari tanggal 29 Nopember-3 Desember 1999, 134 pemimpin dunia akan duduk di meja di kota tersebut. Salah satu agenda penting di sidang ini menyangkut keputusan penghapusan tarif yang direncanakan mulai berjalan tahun depan untuk negara-negara maju dan tahun 2003 bagi negara-negara berkembang. Perjanjian internasional baru seputar perdagangan internasional tadi diberi nama Forest Agreement Product (FAP). "Kami para aktivis lingkungan menyebutnya sebagai perjanjian pembalakan hutan global atau Free Logging Agreement (FLA)," lanjut Ginting. Sekarang baru soal tarif. Rencana lanjut, pada masa mendatang perjanjian baru bakal menyusul. Perluasannya meliputi penilaian-penilain non tarif, kebijakan pemerintah untuk phytosanitary control on pest, restriksi ekspor yang tidak diproses, dan sebagainya. Berkait dengan cerita balak membalak hutan bisa makin membuka belang kerakusan Amerika dan strategi 'destruksi' dunia globalnya. Ide FAP memang berawal dari inisiatif Clinton yang melobi negara-negara maju dalam pertemuan GATT tepatnya saat berlangsung Putaran Uruguay 1995. Proposal Clinton adalah hapusnya seluruh ketentuan tarif hasil-hasil hutan di seluruh dunia. Lantaran gagal, Washington menyiapkan tim khusus guna menegosiasi usulan ini di Forum APEC 1997, Vancouver. Gagal lagi. Tidak kenal jera seperti jagoan-jagoan film Hollywood, dilakukan negosiasi baru di pertemuan APEC Malaysia 1998 hingga terakhir di Selandia Baru tahun ini. Gagal di semua forum-forum APEC, terutama ditentang oleh Jepang, Amerika membawa 'obsesi'-nya ke sidang Seattle. Bagaimana putusannya memang belum keluar. Apakah bermain di kandang sendiri lebih menguntungkan bagi Tim Gedung Putih? Kita lihat saja. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
