Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 41/II/14-20 Nopember 99 ------------------------------ SUBSIDI MINYAK UNTUK SIAPA? (POLITIK): Ternyata, kebijakan subsidi pemerintah terhadap bahan bakar minyak selama ini tidak memenuhi sasaran. Para penikmat subsidi ini bukan hanya rakyat kecil, tetapi orang luar negeri pun menerima subsidi pemerintah Indonesia. Data Pertamina menyebutkan, selama anggaran 1999/2000 kebutuhan impor BBM untuk konsumsi dalam negeri 31.707.000 barel. Dengan asumsi harga minyak mentah US$10,50 per barel dan nilai tukar Rp7.500/US$, maka subsidi BBM selama tahun anggaran 1999/2000 sebesar Rp9,98 triliun. Jika dengan harga jual minyak mentah Indonesia yang mencapai US$20,00 per barel, maka subsidi BBM diperkirakan mencapai Rp30,35 triliun. Dengan harga minyak mentah US$20 per barel, hasil penjualan BBM yang diperoleh negara Rp22,56 triliun. Sementara jumlah biaya BBM Rp52,91 triliun. Jumlah biaya ini berasal dari jumlah kuantitas produk BBM yang diimpor dikalikan harga produk sesuai pasar, ditambah biaya angkutan laut dan asuransi. Dengan demikian, subsidi BBM sekitar Rp30,35 triliun, dengan asumsi harga minyak mentah US$20,00 per barel. Murahnya harga BBM di dalam negeri ternyata juga dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk menekan ongkos produksi mereka. Banyak industri yang sebelumnya memakai gas sebagai bahan bakar mesin beralih ke BBM yang harganya lebih murah. Bahkan ada pula, pengusaha yang terang-terangan memperdagangkan BBM yang dibeli di pasaran dalam negeri dijual ke pasaran luar negeri yang harganya tiga kali lipat harga di pasar Indonesia. Perlu diketahui harga solar yang berlaku sekarang (seusai Keppres No. 10/1998 tentang harga BBM) Rp550 per liter. Sedangkan harga minyak diesel Rp500 per liter. Sementara biaya produksi minyak solar Pertamina saat ini Rp1.179 per liter. Itu berarti, subsidi pemerintah setiap liter solar Rp629 per liter. Sedangkan biaya produksi minyak diesel, tercatat Rp1.083 per liter atau selisih harga jual dan biaya produksi sebesar Rp583 per liter. Menurut data di Pertamina, selama 1997/1998, total pemakaian minyak solar di Indonesia tercatat 22,2 juta kilo liter atau naik 14,9% dibanding periode tahun sebelumnya (19,3 juta kilo liter). Sedangkan pemakaian minyak diesel hanya 1,3 juta kilo liter atau menurun 0,26% dibanding pemakaian periode tahun sebelumnya (1,4 juta kilo liter). Sementara itu kalangan DPR melihat, sebenarnya pemerintah dapat menghemat subsidi bahan bakar minyak (BBM) dalam APBN sampai 30%-50% jika Pertamina dikelola secara efisien. Menurut Hatta Rajasa, anggota Komisi VIII DPR yang membidangi Migas, mengatakan jika pemerintah dapat melakukan reformasi di tubuh Pertamina untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya produksi minyak perbarel, dalam dua tahun ke depan subsidi Migas dalam APBN dapat berkurang sampai 50%. Jika biaya produksi minyak dapat ditekan sampai US$2-3/barel, maka akan dapat ditekan biaya subsidi sampai 50%. Dalam APBN 1999/2000, pemerintah mengalokasikan subsidi minyak sekitar Rp20 triliun, sehingga jika asumsi itu dapat terpenuhi, maka pengurangan subsidi sebesar 50% dapat menghemat anggaran Rp10 triliun. Tergantung perkembangan kurs rupiah. Karena itu, Hatta berpendapat, pemerintah perlu lebih berkonsentrasi pada pengelolaan gas yang berpotensi menyumbang penerimaan relatif besar. Kebijakan Migas, kata dia, perlu difokuskan kepada pengelolaan gas untuk meningkatkan cadangan devisa dan sebagai salah satu cara diversifikasi energi. Hatta juga mengusulkan agar Pertamina berfungsi sebagai holding sedang unit-unit usaha di bawahnya seperti eksplorasi, produksi, pengilangan dan sebagainya menjadi unit usaha tersendiri. Buktinya, ketika ada usaha peningkatan efisiensi operasi dan kinerja riil, antara lain melalui pemutusan mata rantai operasi dengan direct purchasing, menghilangkan mark up dan memutuskan kerja sama pihak ketiga yang dianggap KKN serta optimalisasi sumber minyak, terjadi pengurangan biaya produksi di Unit II dan III Pertamina dari sekitar US$6/barel menjadi sekitar US$3/barel. "Itu yang menyebabkan cost/barel turun, lalu tinggal bagaimana di pengilangan. Kalau sudah turun cost-nya, maka subsidi pemerintah turun juga," kata Hatta. Dan yang lebih penting lagi, mekanisme pemberian subsidi dalam anggaran perlu diubah. Subsidi seperti saat ini yang diberikan langsung kepada Pertamina atau pabrik pupuk harus diubah menjadi diberikan secara langsung kepada pengguna akhir. Contoh, untuk subsidi pupuk sebaiknya langsung ke petani sedang subsidi minyak langsung ke anak sekolah atau angkutan massal. Sehingga subsidi itu benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
