Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 41/II/14-20 Nopember 99 ------------------------------ MENANTI LEPAS DARI CEKIKAN UTANG (POLITIK): Dengan utang US$135 milyar, butuh tindakan darurat untuk selamatkan ekonomi -termasuk berdagang dengan Israel. Sayang, masih banyak yang picik. Diplomat Indonesia harus bisa jadi sales dan 'menjual' Indonesia, ujar Menlu Alwi Shihab dikutip Detikcom menjelang kunjungannya bersama Gus Dur ke negara-negara ASEAN. Terlalu berlebihan barangkali -apalagi dikaitkan dengan sikap nasionalisme. Tapi toh harus tetap realistis, jika kita tidak ingin terpuruk. "Jika (Presiden Abdurrahman -red.) Wahid tidak dapat menyakinkan para investor bahwa situasi telah aman dan menguntungkan untuk kembali, lingkaran setan kemiskinan, pengangguran dan kerusuhan bakal kembali dan menghancurkan harapan 204 juta orang pada masa depan yang lebih demokratis," papar Majalah Time edisi 1 November lalu. Untuk memulihkan ekonomi Indonesia memang butuh 'keajaiban'. Bayangkan, 70% debitor dari bank-bank di dalam negeri telah berhenti membayar cicilan utangnya. Sementara, utang luar negeri Indonesia telah mencapai US$135 milyar. Tahun lalu, perekonomian merosot hingga 14%. Pemerintah mematok pertumbuhan ekonomi antara 0% hingga 2% tahun ini, dan berharap meningkat jadi 6% hingga 7% pada tahun 2003-2004. Entah bakal datang dari mana. Infrastruktur di dalam negeri diragukan kapasitasnya, seandainya menerima kucuran modal baru. Hanya separuh kapasitas industri yang masih digunakan. Sehingga, sebetulnya, tak ada insentif bagi investasi baru. Di samping itu, anjloknya harga berbagai produk komoditi Indonesia, membuat nilai ekspor -kecuali minyak dan gas- mengalami stagnasi, meskipun volumenya mengalami sedikit peningkatan. Menjadi US$41 milyar pada 1998, dibanding US$38 milyar di tahun 1996. Sulit membayangkan peningkatan konsumsi yang signifikan dalam waktu dekat. Pemerintah memang menjanjikan kenaikan gaji pegawai negeri sipil, namun banyak yang meragukan kemampuan pemerintah meraih dana untuk itu. Selama pertumbuhan Produk Domestik Bruto masih berada di bawah 3%, hanya sekelompok kecil dari dua juta orang yang kemungkinan bisa masuk bursa pasar tenaga kerja tahun depan. Lantas harus bagaimana? Dalam keadaan darurat, langkah-langkah daruratlah yang harus diambil. Langkah pertama telah dijalankan dengan baik oleh pemerintah. IMF berhasil diyakinkan untuk kembali mengucurkan pinjaman. Mau tak mau ini mesti dilakukan. Kita sudah tak punya apa-apa. Hanya saja, mesti dipikirkan cara melepaskan ketergantungan berlebih pada utang. Selama ini, walaupun IMF serta para kapitalis besar macam AS dan Jepang seolah-olah menjadi penyelamat, sebetulnya mereka pula yang menciptakan ketergantungan Indonesia pada utang. Karena telah beroleh pinjaman, Indonesia harus ikut aturan main perdagangan dunia yang mereka tetapkan seenaknya. Indonesia diminta membuka lebar pintu impor komoditi dari negara-negara itu. Sementara, mereka hanya menerima produk-produk tertentu dari Indonesia. Alhasil, sedikit devisa yang diraih Indonesia. Utang yang mereka berikan, hanya untuk membeli produk-produk mereka sendiri. Itu sebabnya, utang makin menggunung. Langkah berikutnya, seperti dikatakan Alwi Shihab, 'menjual' Indonesia ke investor asing. Mengingat, kondisi dalam negeri yang porak-poranda, para diplomat memang harus jadi penjual yang baik (tak lagi berwatak birokrat, yang dihubungi warganya sendiri di luar negeri pun, sulitnya setengah mati). Bagaimanapun beban berat ini mesti dibagi. Masuknya investor asing membawa konsekuensi sejumlah aset akan dikuasai asing. Tapi, ini berarti, mereka akan ikut menata kembali infrastruktur ekonomi lokal. Di sinilah arti penting perjalanan Gus Dur ke negara-negara tetangga, khususnya Singapura dan Cina. Para investor dan pelaku pasar keturunan Cina yang hengkang dari Indonesia, harus diyakinkan bahwa Indonesia Baru berbeda dengan Indonesia Lama. Yang perlu diperhatikan, demi memuluskan kedatangan mereka, adalah kesungguhan pemerintah membabat habis akar kolusi, korupsi dan nepotisme -di samping memantapkan stabilitas politik melalui demokratisasi yang lebih desentralistik. Selanjutnya, masuknya kembali modal ke dalam negeri, diharapkan bisa merangsang pertumbuhan sektor riil, khususnya yang berkandungan impor rendah. Pilihan untuk memfokuskan pembangunan ekonomi pada bidang pertanian dan maritim, kiranya sudah tepat. Melalui penjualan berbagai produk -maupun jasa- maritim dan pertanian, devisa negara diharapkan takkan banyak terbuang. Terlebih lagi, bila penanganan industri pertambangan nasional -yang sebetulnya adalah salah satu kekayaan utama Indonesia, seperti Pertamina dan Timah- dilakukan secara efisien (bebas KKN). Tinggal bagaimana memikirkan alternatif pasar. Mengandalkan hubungan yang timpang dengan AS dan Jepang, tak banyak artinya. Meningkatkan hubungan dagang dengan Cina, sebetulnya sangat strategis, mengingat jumlah penduduknya yang besar adalah potensi pasar yang 'seksi'. Begitu pula membuka hubungan dagang dengan negara-negara terisolir semacam Israel, posisi tawar Indonesia pasti akan lebih kuat. Sayang, masih banyak orang picik yang menolak ide brilyan ini. Tak mau Indonesia jaya? (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
