Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 41/II/14-20 Nopember 99 ------------------------------ DARI DIALOG KAUM SEPARATIS (POLITIK): Bertemu para pemimpin separatis, Gus Dur janjikan realisasi opsi federasi 5 hingga 10 tahun mendatang. Pertimbangan terbesar: butuh waktu demiliterisasi total. Sebelum melawat ke negara-negara ASEAN, Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan niatan bertemu dengan Hasan Tiro kepada 16 LSM di Wisma Negara. Selain Tiro beberapa tokoh GAM lain bakal diminta hadir. Konfirmasi sudah dilakukan. "Akan saya sempatkan dalam salah satu perjalanan saya ke tujuh negara nanti," demikian keterangan Gus Dur menjawab pertanyaan pimpinan LSM waktu itu. Akhirnya, Malaysia dipilih menjadi tempat pertemuan. Tepatnya di salah sebuah hotel di Langkawi (7/11). Toh, sewaktu melakukan konferensi pers di Hotel Renaissance, Kuala Lumpur kabar tersebut malah disanggah. Menurut Gus Dur perkara teknis menyebabkan pertemuan dimaksud urung. Tokoh-tokoh yang menghubunginya via telepon kemungkinan besar terpentok juru protokol di bawah pimpinan Kepala Rumah Tangga Istana (Karumga) Kepresidenan, Kemal Munawar SH serta Dirjen Protokol dan Konsuler Departemen Luar Negeri, Rahmat Ranudiwijaya. Padahal para wartawan Indonesia dan mancanegara justru beroleh cerita lain. Diperoleh kabar bahwa sejumlah pimpinan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Organisasi Papua Merdeka (OPM), Republik Maluku Selatan (RMS), Permesta dan Riau Merdeka (RM) telah bertemu Gus Dur dan berdialog mengenai ujung penyelesaian permasalahan mereka. Sulit diperoleh kepastian menyangkut nama-nama perwakilan masing-masing kelompok. Kecuali terdapat informasi bahwa RMS diwakili salah seorang pimpinannya yang lama berdiam di Belanda. Dalam pertemuan yang berlangsung kurang dari satu jam tersebut, Gus Dur mengajukan sebuah opsi: Federasi Indonesia. Tawaran Gus Dur serta merta memancing perdebatan terutama dari wakil-wakil GAM. Mereka menampik dan bersikukuh untuk memperjuangkan kemerdekaan Aceh lepas dari wilayah kesatuan RI. Bentuk negara federasi hanya menarik bagi tokoh-tokoh gerakan lainnya terlebih Riau dan Permesta. Penolakan terhadap usul federalisme memperkuat sinyalemen Gus Dur bahwa Hasan Tiro berambisi serius mendirikan kembali kerajaan trah Cik Di Tiro. Berlawanan dengan kebanyakan aktivis dan rakyat Aceh yang menginginkan suatu republik demokrasi. Bisa jadi benar, sebab tawaran federasi ala Presiden Gus Dur mempersilahkan pengaturan "supra otonom". "Silahkan saja Aceh menegakkan syariat Islam sebagai landasan sosial." Di samping setuju proses pencapaian federasi dilalui lewat jajak pendapat publik, persiapan kepada 'Republik Uni Indonesia' kira Gus Dur membutuhkan rentang waktu paling kurang 5 tahun. Mengapa begitu? Setelah Gus Dur bersuara pro referendum, kontan suara kecaman merebak. Sumber suara terkencang mudah ditebak, datang dari Mabs TNI Cilangkap. Pagi-pagi, Kapuspen TNI Mayjen Sudrajat menuduh tuntutan referendum sebagai "tidak realistik." Di mata Sudrajat, "Referendum itu sah jika diadakan hanya untuk masyarakat berstatus non governing territory. Lha, rakyat Aceh kan kita tahu punya pemerintahan." Bak saling sambung ketidaksetujuan TNI ditimpali oleh Ketua DPR Akbar Tanjung. Secara keras ia menilai presiden telah mengeluarkan pernyataan di luar kewenangannya. "Keputusan referendum ada pada MPR dan DPR, bukan presiden," tandas Tanjung. Sudrajat dan Akbar Tanjung lebih setuju jika diadakan pertemuan satu meja antara wakil kelompok berkepentingan dengan pemerintah. Keduanya menyambut baik kepergian Menteri Urusan HAM Hasballah M Saad ke Aceh yang bakal dilanjuti dengan presiden dan wapres. "Asal tidak bicara referendum," tandas mereka senada. "Apalagi ngomongin itu." "Pikirkan dulu kemungkinan penerapan otonomi seluas-luasnya," timpal Ketua Komisi Pemilihan Umum, Rudini. Mantan KSAD dan Mendagri ini menilai federalisme adalah reaksi dari pemikiran kesusu. Uniknya, suara Sudrajat dan Tanjung berlawanan dengan organisasi mereka masing-masing. Sebelumnya Panglima TNI Laksamana Widodo AS telah menyerahkan penuh penyelesaian kasus Aceh kepada kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid. TNI bersedia mengambil posisi di belakang presiden. Tensi pembicaraan di Golkar, organisasi asal Akbar Tanjung, sendiri sudah sampai ke perdebatan soal federalisme. Segaris dengan opsi tawaran Gus Dur. Malah Marwah Daud Ibrahim pernah mencoba menggelindingkan bola isu waktu pemilihan wapres di SU MPR. Meski muatan kepentingan politis taktis kala itu lebih sarat. Tapi kenapa terjadi beda-beda suara di dua organisasi kekuatan politik yang dikenal disiplin dan solid? Tidak perlu terburu-buru memberi analisa spekulatif. Menarik justru mencari tahu alasan Presiden mengeluarkan space time 5 sampai 10 tahun. "Salah satu alasan lantaran sikap seperti ditunjukkan Kapuspen TNI," kata anggota F-PP Prof Dr Tengku Baihaqi AK. Maksudnya, militerisme masih jadi batu sandung gagasan penyelesaian konflik ala sipil. Militerisme yang bukan cuma kokoh di tubuh tentara, melainkan laris di beberapa elit sipil. Perkiraan Gus Dur salah satunya turut mempertimbangkan kekuatan kepala batu namun bersenjata ini. Apalagi mengingat salah satu isi kesepakatan Ciganjur: bahwa dwifungsi TNI pupus tapi tidak secara serta merta. Selama waktu itulah demiliterisasi dan sosialisasi ide federasi dilakukan. Mau lebih cepat? Percepat pula 'barakisasi' militer. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
