Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 42/II/21-27 Nopember 99 ------------------------------ TANAH RENCONG, TARGET BERIKUT AS? (POLITIK): Sehabis Gus Dur, giliran mahasiswa Aceh ke Gedung Putih. Sikap AS tak jelas, apakah mendukung Jakarta atau Aceh. Alwi Sihab dianggap salah menafsirkan. Sudah jadi anggapan umum, Amerika dengan liberalisasinya menginginkan kemunculan banyak negara baru. Proyek hegemoni ekonomi politik internasional mensyaratkan hubungan ketergantungan tanpa koersi. Apalagi, AS melihat bahaya jika Indonesia berhasil menciptakan blok baru yang lepas dari jangkauan intervensi AS. Jadilah fragmen bantah-bantahan berikut: Berbicara dengan Presiden Abdurrahman Wahid, Clinton menyatakan dukungan Amerika terhadap upaya pemerintah Indonesia untuk mempertahankan Aceh. Menurut Clinton AS sangat berkepentingan dengan Indonesia yang bersatu. "Saya hanya tidak mau bersumpah saja bahwa AS ingin Indonesia tetap utuh. Kami akan mengupayakan apapun untuk keutuhan tersebut," tambah Menlu AS Madelaine Albright seperti dituturkan Menlu Alwi Sihab pada pers seusai pertemuan Gus Dur-Clinton. Kurang dari lima hari, pernyataan itu dikoreksi. Menlu Alwi Sihab dinilai salah memberikan interpretasi. Direktur Hubungan Asia Dewan Keamanan Nasional AS (NSC/National Security Council) Ravic Huso lantas 'meluruskan' sikap pemerintahnya di hadapan delegasi International Forum for Aceh (IFA). Sikap resmi AS yang benar menurut Ravic Huso adalah "mendukung segala bentuk penyelesaian damai di Aceh, termasuk referendum dengan salah satu opsi membentuk negara sendiri." Sebagaimana diberitakan harian Waspada, juru bicara politik dan hubungan internasional SMUR (Solidaritas Masyarakat untuk Referendum) Aguswandi bertemu Ravic Huso, Direktur Urusan Filipina-Indonesia-Malaysia-Brunei-Singapore Deplu AS, Douglas Hartwik beserta sejumlah pejabat dan staf senior kementerian luarngeri lainnya pada hari Rabu (17/11) di Gedung Putih. Bersama Aguswandi adalah Koordinator IFA Jafar Siddiq Hamzah, Suraiya IT dan Riva. Nama terakhir ini merupakan anak Gubernur Aceh, Syamsuddin Machmud. Kedatangan empat orang delegasi merupakan rangkaian kampanye internasional menyangkut nasib bangsa Aceh. Setelah dari Paman Sam, perjalanan berlanjut ke Kanada dan Eropa. Menggarisbawahi Ravic Huso di atas, Douglas Hartwick menandaskan bahwa bagaimanapun hasilnya, referendum menjadi urusan rakyat Aceh semata. Asal saja proses referendum berlangsung tanpa kekerasan. "Maka, kami tidak ingin melihat pemerintah Indonesia demi mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayahnya menggunakan kekerasan bersenjata," tekan Hartwick. Kepada Aguswandi dan kawan-kawan, Gedung Putih juga membantah telah memenuhi permintaan pemerintah Indonesia mendatangkan tim ahli penyelesaian konflik dalam negeri. Namun dari SIRA (Sentra Informasi untuk Referendum Aceh) diperoleh keterangan bahwa tim dimaksud memang akan datang. "Cuma tim ini hasil kesepakatan pertemuan IFA, bukan sebagaimana diungkapkan oleh Alwi Sihab," tutur Azwar Nurdin, aktivis SIRA. Nurdin mengaku informasi itu diperoleh setelah dirinya dihubungi Aguswandi dari Washington selepas pertemuan. Seandainya "janji" Washington kepada IFA benar apa bakal berlaku? Sejauh keterangan Nurdin kedatangan mereka masih berkait soal pemantauan hak asasi manusia. Jadinya menjadi gegabah mengira tujuan tim AS memuluskan referendum, misalnya. Kalau toh begitu, tidak berarti banyak. Sebab Gus Dur sendiri sudah menyetujui pelaksanaan pengumpulan pendapat dalam tujuh bulan mendatang. Kendati DPR menentang keras, bahkan Kapuspen Mayjen (TNI) Sudrajat menampik sebagai pernyataan pribadi. Di sisi lain meski disambut positif, Gus Dur dicurigai tidak bersungguh hati dengan ucapanminta waktu tujuh bulan. Pengamat lain menilai janji referendum bagi Aceh dikeluarkan dengan tujuan Gus Dur dapat diterima rakyat Aceh. Seterusnya, ia bakal melakukan dialog dengan beberapa tokoh politik dan masyarakat Serambi Mekkah. "Kalaupun benar, it's okay. Karena dialog memang cara penyelesaian paling baik," tukas pengamat politik CSIS, J Kristiadi. Sejatinya tuntutan referendum merupakan kulminasi kemarahan rakyat Aceh. Selama beberapa dekade berlangsung perilaku tiran dari pemerintah pusat yang diikuti oleh pemerintah daerah. "Penderitaan produk dari pemerintah tiran yang lalu ini menjadi penderitaan bagi seluruh rakyat Indonesia," papar Kristiadi. Maka diperlukan cara penyelesaian yang komprehensif. Bukan secara parsial. Titik berangkat penyelesaian komprehensif terang berasal dari itikad semua pihak. Kecaman internasional diperlukan melulu sebatas solidaritas di level hak asasi. Hanya saat keikutsertaan luar negeri bertendensi penancapan pengaruh, tidak perlu keraguan menampik balik. Terlebih menanggapi kekencangan AS menata dunia di bawah ketiak hegemoninya. Referendum betul suatu jawaban. Di sanalah momentum pernyataan aspirasi rakyat. Ia tidak boleh menjadi alat kepentingan ekonomi dan politik manapun kecuali rakyat sendiri. Apalagi kalau menjadikan rakyat Aceh lepas penderitaan akibat militerisme, masuk ke kancah "welfare state overseas" ala Amerika. Kita tunggu saja. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
