Precedence: bulk Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom E-mail: [EMAIL PROTECTED] Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp Xpos, No 42/II/21-27 Nopember 99 ------------------------------ KALAU ASING MULAI MENDIKTE (POLITIK): AS tekan Indonesia selamatkan proyek berbau KKN, Paiton I. Mengiyakan salah, menolak salah. Dilema terbesar meraih kepercayaan modal asing. Saat ini, tak ada cara lain untuk selamatkan Indonesia. Infus modal dari luar negeri terpaksa dilanjutkan, kendati sudah amat besar beban utang pemerintah (diperkirakan telah melebihi US$80 milyar). Sektor riil, pada umumnya, masih hancur berantakan diterpa krisis berkepanjangan, sehingga tak mungkin menggantungkan harapan pada devisa yang masuk. Tugas tim ekonomi pemerintahan Gus Dur yang dipercayakan pada Kwik Kian Gie dan kawan-kawan ibarat menuntaskan mission impossible. Membujuk investor asing masuk Indonesia tanpa janji-janji muluk, susahnya setengah mati. Soalnya, banyak di antara mereka yang sewaktu menanamkan modalnya dulu, beroleh banyak kemudahan. Bahkan bisa ber-kongkalikong dengan elit yang waktu itu berkuasa. Kendati rombongan Gus Dur dan Kwik Kian Gie telah 'merayu' sebagian dari mereka untuk kembali, hasilnya belum begitu nyata. Bos Gemala Grup, Sofjan Wanandi, yang baru kembali dari Singapura memperkirakan, butuh waktu setahun lagi bagi modal asing yang terlanjur 'cabut' untuk balik ke Indonesia. Apa mau dikata? Pemerintah sekarang punya alasan untuk tak mengikuti jejak pendahulunya, yang memunculkan budaya kolusi tingkat tinggi pada nyaris semua "proyek basah" di dalam negeri. Jika tak ingin negara dirugikan, sikap apa adanya harus ditampilkan. Susahnya, dengan bargain modalnya, para investor asing berupaya menekan pemerintah untuk menerapkan kebijakan yang menguntungkan mereka. Tak jarang pula, mereka menggunakan tangan pemerintahnya untuk berbicara langsung pada pemerintah Indonesia. Misalnya, meminta pemerintah membebaskan tarif impor produk-produk tertentu -sementara pada saat yang sama, mereka menutup erat-erat pintu masuk barang-barang Indonesia. Dengan bargain itu pula, kabarnya, saat berkunjung ke AS, Gus Dur diminta untuk menyelamatkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton I di Probolinggo, Jawa Timur. Padahal, menurut hitungan Priyo Budi Santoso, anggota Komisi VIII DPR, proyek Paiton I adalah proyek pembangkit listrik termahal di dunia. Untuk pembangkit listrik sekelas itu, di Taiwan, biayanya tak lebih dari US$1 milyar. Bandingkan dengan Paiton I yang menghabiskan US$2,5 milyar. Akibat besarnya biaya untuk merampungkan proyek yang telah dimulai 10 tahun lalu itu, harga listriknya pun jadi lebih mahal. Dengan kapasitas listrik terpasang yang sudah lebih dari cukup, PLN dibebankan tugas membeli listrik swasta ini. Itu sebabnya, setelah gagal mengupayakan negosiasi ulang, PLN 'nekad' menolak kontrak pembelian ini. Bahkan, menuntut para pemegang saham Paiton I yang berkolusi dengan pemerintah sebelumnya. Sikap keras semacam ini bukannya tanpa resiko. Seperti diketahui, sebagian besar saham PT Paiton Energy yang mengelola proyek Paiton I, dikuasai oleh Edison Mission (sebesar 40%) dari AS. Sisanya, dipegang oleh Mitsui (32%), General Electric (12,5%) dan PT Bayu Hitam Perkasa (15%). Persoalannya muncul, karena sebesar US$1,8 milyar dari total biaya proyek itu, diperoleh melalui sindikasi pinjaman dari Bank Ekspor-Impor AS. Artinya, pemerintah AS jelas berkepentingan menyelamatkan dana besar yang ditanamkannya. Wajar, jika pemerintah AS meminta Gus Dur menyelamatkan proyek Paiton I, kendati itu merugikan Indonesia. Bukan tak mungkin pula, Jepang akan melakukan tekanan yang sama pada pemerintah Indonesia. Mengingat, sebagian saham PT Paiton Energy, juga dimiliki oleh investor dari Jepang, Mitsui. Di sinilah dilema bagi Indonesia. Di satu sisi mesti berbaik-baik pada para investor asing. Namun, di sisi lain, mesti bersikap tegas menghentikan praktek kolusi yang melibatkan para pemodal asing dari negara-negara yang sama. Tindakan PLN menggugat PT Paiton Energy jelas akan menimbulkan konsekuensi -meskipun belum ada yang bisa memastikan seberapa besar dampaknya. Bos perusahaan Edison Mission. Edward R. Muller pada Business Week mengatakan: "Indonesia tak bisa begitu saja mengabaikan persoalan-persoalan semacam ini, lantas terus berharap akan masuknya investasi." Entah itu dimaksudkan sebagai ancaman atau sekedar pernyataan. Persoalan yang sama, diperkirakan juga bakal muncul dari kasus pengambilalihan Bank Bali oleh Standard Chartered Bank (SCB) dari Inggris. Belakangan ini, setelah mendapat tekanan bertubi-tubi dari para karyawan Bank Bali dan DPR, perjanjian akuisisi Bank Bali kemungkinan dibatalkan oleh BPPN. SCB diduga sengaja menaikkan angka kebutuhan modal rekapitalisasi Bank Bali lebih besar dari seharusnya. Kekhawatiran terbesar dari kedua kasus ini: Kepercayaan investor pada umumnya pada iklim perekonomian Indonesia bisa luntur. Indonesia dapat dituduh tak menjamin kepastian hukum, karena mudah membatalkan kontrak yang telah disepakati. Kini terbayang betapa berat mission impossible pemerintah: Pemodal asing lainnya harus diyakinkan, bahwa pembatalan kontrak hanya berlaku bagi proyek-proyek berbau KKN. Jika ini pun gagal, mari tanggung bersama resiko ini. Itu masih lebih baik daripada membiarkan harga diri terinjak-injak. (*) --------------------------------------------- Berlangganan mailing list XPOS secara teratur Kirimkan alamat e-mail Anda Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda ke: [EMAIL PROTECTED] ---------- SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html
