Precedence: bulk


Diterbitkan oleh Komunitas Informasi Terbuka
PO Box 22202 London, SE5 8WU, United Kingdom
E-mail: [EMAIL PROTECTED]
Homepage: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/xp
Xpos, No 42/II/21-27 Nopember 99
------------------------------

Myra Diarsi, Wakil Ketua Komnas Perempuan:
"ISTILAH GENDER, TERORIZE BAGI BIROKRAT"

(DIALOG): Ruangan ini awalnya gudang," ungkap Mira di "ruang kerja"-nya di
bagian belakang kantor Komnas HAM, Jakarta, minggu lalu. Sejauh mata
dilayang ucapan Mira tidak mengada-ada. Sedikitnya terdapat 180 kotak kardus
bertengger rapi di 3 rak besar. Isinya berkas surat menyurat Komnas HAM.
"Pantas saja, ta' kira file Komnas Perempuan sudah sebanyak itu," gumam
seorang mahasiswi yang kala Xpos datang tengah menemui mantan dosen ini.
Toh, Myra, Saparinah Sadli, Kemala Chandrakirana dan penggerak Komnas
Perempuan lain enteng menanggapi. Senantiasa bergiat di ruangan seluas 3 x 8
meter. Beberapa kali pembicaraan terhenti karena ponsel Myra
memanggil-manggil. Terhitung Carla Bian Poen dan Nursyahbani Katjasungkana
menghubungi di jalur sana. Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Internasional, 25 November mendekat. Kekerasan terhadap perempuan tidak
kunjung henti? Bahkan di wilayah seperti Aceh, Ambon cenderung meningkat?
Sejenak Mira tertegun, matanya menatap jauh mengikuti relief meja.

T: Kantor Komnas HAM dan Komnas Perempuan kok kental dengan nuansa patriarki?
J: Ha... ha... ha... Bisa saja Anda bilang begitu.

T: Bagaimana ceritanya Komnas Perempuan berkantor di belakang -katakan-
Komnas 'laki-laki'?
J: Mula berawal dari kalangan aktivis perempuan Indonesia yang mendesak
pemerintah agar masalah kekerasan terhadap perempuan ditangani secara
serius. Waktu itu namanya Masyarakat Anti Kekerasan, berhasil mengumpulkan
sekitar 6.000 tanda tangan. Kita menuntut agar kekerasan terhadap perempuan
seperti pada peristiwa bulan Mei 1998, di Papua, di Timor, Aceh dan
macam-macam secepatnya ditangani. Bu Saparinah (Sadli) kemudian mengemukakan
bahwa harus ada keputusan dari presiden. Bila perlu ditangani suatu lembaga
khusus. Oleh Habibie yang diamini pembentukan komisi nasional ini aja. Tapi
komisi ini jelas bukan dimaksudkan sebagai lembaga pemerintah. Dari sisi
politik kita memaksudkan agar peran dalam menyuarakan kepentingan perempuan
dapat berlangsung secara lebih efektif dengan memanfaatkan celah legitimasi
yang telah ada.

Sampai dengan tahun 1998 kira-kira sudah sekitar 13-14 tahun
kelompok-kelompok perempuan yang memakai bendera swadaya masyarakat, sangat
independen, dan tidak ada touch ke negara. Kita seperti anjing menggonggong,
isunya tetap saja marjinal. Karena upaya-upaya untuk me-mainstream-kannya
terbentur pada entah ketidaktahuan, ketidakpedulian dari pihak birokrasi.
Makanya kita coba pakai ini.

T: Supaya tidak dianggap hanya gonggongan, action-nya bagaimana?
J: Kita berupaya agar lembaga ini punya daya intervensi terhadap pejabat
negara, aparatur negara maupun tentara dan tidak sekedar atas nama suatu
swadaya masyarakat. Itu sendiri memang pertarungan yang sangat kuat. Kita
pernah mengundang orang-orang seperti KH Ali Yafie agar ada persentuhan
dengan otoritasi agama. Tapi wonge teko sepisan (orangnya datang sekali) pun
belum pernah. Lantas kita undang orang-orang seperti Hartini Hartarto. Tahu
akibatnya? Dia rombak mandat Dharma Wanita. Tidak ada paksaan lagi bagi
setiap istri pegawai wajib menjadi anggota, dan pemilihan ketua tidak lagi
didasarkan pada pertimbangan bahwa ia istri seorang pimpinan instansi.
Terang Hartini dilawan oleh orang-orang yang pro-status quo di Dharma Wanita.

T: Sekarang Men-UPW diubah menjadi Menteri Pemberdayaan Perempuan. Porsi
Komnas Perempuan berkurang peran?
J: Nggak begitu. Mandatnya kan beda, fungsinya juga beda. Misal saja
sekarang ketika Khofifah ke Aceh bersama Hasballah, Komnas menjalankan
fungsi networking-nya. Siapa-siapa yang, dalam tanda kursif, harus ditemui.

T: Menurut Anda, Khofifah memang harus berangkat?
J: Ya, ya. Kenapa? Karena kita tahu perempuan di Aceh sangat potensial untuk
menuju perdamaian, rekonsiliasi. Sebelum ini kita telah memfasilitasi
pelatihan-pelatihan sukarelawan yang akan membantu korban kekerasan yang
mengalami post-trauma (post traumatic stress dirorder -red.).

T: Dari mula aktivis perempuan meminta Menteri urusan peranan wanita
dibubarkan saja?
J: Dengan design seperti dulu mending dibubarkan. Policy-nya toh cuma
dipandang sebelah mata oleh departemen dan menteri-menteri lain. Maka
Khofifah maju dengan syarat, mandat kementerian UPW harus diubah. Dan
Khofifah pun terbukti bermain sangat cantik.

T: Di mana cantiknya?
J: Selama Orde Baru, lembaga yang paling banyak mengambil keuntungan dari
perempuan dan paling merugikannya adalah BKKBN. Belasan tahun saya di LSM
Perempuan selalu tukaran (beradu mulut) dengan BKKBN. Bahkan BKKBN ini juga
sering ribut dengan Depkes. Kerap BKKBN yang membuat program tapi kalau ada
kesalahan Depkes yang harus turun tangan. Untuk ini Anda harus mengejarnya
ke orang-orang terkait. Nah, pendeknya BKKBN tidak memberi benefit apapun
bagi perempuan. Main cantiknya Khofifah di sini. Dia terima jabatan menteri
dengan mandat baru. Makanya sekarang nama kementrian Khofifah adalah Menteri
Pemberdayaan Perempuan/Ketua BKKBN. Wow, banyak orang-orang BKKBN ribut.

T: Lobi kelompok perempuan di kabinet kelihatannya cukup kuat?
J: Meski begitu kita harus tetap menjaga jarak agar tetap kritis dalam
melihat. Khofifah sendiri saya nilai cukup terbuka dan tidak birokratis.
Waktu diumumkan menjadi menteri, langsung dia surati via email para aktivis
perempuan supaya datang hari Sabtu. Rencana ini kemudian diundur hari Senin.
Sekitar 200 orang datang dari Jakarta, tapi juga Yogya, Ujung Pandang,
Padang, dan banyak lagi. Di situ dia langsung mengemukakan
kesulitan-kesulitannya. Bahkan dia juga sempat tanya, "Tolong carikan
istilah Indonesianya gender." Istilah gender memang terorize bagi birokrasi.

T: Kemudian ada kontak rutin?
J: Rutin sih nggak. (*)

---------------------------------------------
Berlangganan mailing list XPOS secara teratur
Kirimkan alamat e-mail Anda
Dan berminat berlangganan hardcopy XPOS
Kirimkan nama dan alamat lengkap Anda
ke: [EMAIL PROTECTED]


----------
SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist/maillist.html

Kirim email ke